Otoritas Jasa Keuangan masih mengejar insentif pajak bagi bank yang melakukan konsolidasi seperti merger.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera berkonsolidasi dengan pejabat eselon-eselon di kementeriannya, terutama soal kebijakan yang telah dibuat oleh menteri yang sebelumnya. Salah satunya tax amnesty. Pasalnya, dia sudah cukup lama berada di luar negeri, sehingga harus belajar mengenai detail-detail kebijaselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyandera wajib pajak (WP) yang terbukti mengemplang pajak. Penyanderaan dilakukan oleh DJP yang bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Mei 2016 terhadap ARF, Direktur PT EJ yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp1,57 miliar.selengkapnya

Direktur Keuangan PT Persis Solo Saestu, Wahyu Haryanto dikabarkan tengah tersandung kasus pajak. Oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Wahyu tersangkut kasus penggelapan faktur pajak periode 2004-2007. Atas kondisi ini, pihak PT Persis Solo Saestu langsung menonaktifkannya, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Laskar Sambernyawa.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan kondisi ARF, direktur PT EJ yang terbukti mengemplang pajak sebesar Rp1,57 miliar, saat ini baik dan sehat. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu memberikan jaminan kondisi fisik yang sehat bagi para pelaku pengemplang pajak yang telah disandera atau diinapkan di lapas.selengkapnya

Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu memandang produk tembakau alternatif di Indonesia diperlakukan kurang proporsional karena pengaturan cukainya relatif lebih tinggi dari rokok.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, mengaku konsolidasi dalam mengumpulkan data-data untuk ikut tax amnesty tidak mudah.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan alasan pihaknya meminta pemerintah memperpanjang periode I tax amnesty (pengampunan pajak) yang jatuh pada akhir September ini. Upaya konsolidasi perusahaan atau pengusaha tidak mudah.selengkapnya

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya

Kementerian Keuangan diminta segera melelang jabatan dirjen pajak yang sementara ini masih dipegang Ken Dwijugiasteadi selaku pelaksana tugas. Semakin lama posisi ini dikosongkan, konsolidasi juga akan terlambat sehingga penerimaan pajak berpotensi shortfall seperti tahun 2015 lalu.selengkapnya

Parlemen dan pemerintah masih melakukan konsolidasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. RUU ini rencananya akan dibahas kembali oleh Komisi XI setelah masa reses anggota DPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta mengatakan, pajak merupakan pemasukan paling besar dalam sebuah negara termasuk di Indonesia. Dengan peningkatan pajak,selengkapnya

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Prakasa Ruslani mengatakan ada empat alasan mengapa kadin meminta kepada Presiden untuk memberikan kelonggaran terhadap amnesti pajak. Rosan mengatakan, faktor sulitnya konsolidasi dan rumitnya administrasi membuat jangka waktu tiga bulan realisasi amnesti pajak tak memungkinkan bagi Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

Menyongsong pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty, Kementerian Keuangan merombak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ada 24 jabatan yang mengalami perombakan, baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Beberapa diantaranya adalah posisi yang cukup penting seperti Direktur Pemeriksaan, Direktur Keberatan dan Banding, hingga Direktur Peraturan Perpajakan I dan IIselengkapnya

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi masih menahan motor gedeHarley Davidson yang diselundupkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askhara dalam penerbangan pesawat baru Garuda Airbus A330-900.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.selengkapnya

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tata cara tarif cukai hasil tembakau yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pagi ini melantik dua orang jajaran pejabat eselon II Kementerian Keuangan, yaitu Peni Hirjanto sebagai Direktur Intelijen Perpajakan dan Harry Gumelar sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya