Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 174 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 Komisi XI Mendukung Suksesnya Tax AmnestyKomisi XI Mendukung Suksesnya Tax AmnestySelasa 9 Ags 2016 14:18Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate berharap pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang saat ini dalam proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik.selengkapnya

 Komisi XI Tunda Bahas Tax AmnestyKomisi XI Tunda Bahas Tax AmnestyRabu 13 Apr 2016 14:15Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan istilah RUU Tax Amnesty tak semulus yang diperkirakan sebelumnya. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pembahasan calon beleid ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan.selengkapnya

 Komisi XI, BI, dan Kemenkeu Matangkan RUU Tax AmnestyKomisi XI, BI, dan Kemenkeu Matangkan RUU Tax AmnestySenin 23 Mei 2016 16:53Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tax amenesty. Adapun, yang menjadi acara rapat hari ini, potensi penerimaan tax amnesty dan repatriasi modal. Pantauan Okezone, Senin (23/5/2015) hadir dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi.selengkapnya

 Senin, Komisi XI DPR Mulai Bahas RUU Tax AmnestySenin, Komisi XI DPR Mulai Bahas RUU Tax AmnestyAhad 17 Apr 2016 19:52Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amensty, semakin alot. Meskipun pada Jumat 15 April 2016, sudah dilakukan rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan memaparkan, memang mulai Senin besok, 18 April 2016, sudah akan dibahas dengan Komisi. Namun, pengecekan terhadap RUU itu perlu dilakukan.selengkapnya

 Komisi XI Minta Menkeu Sri Kejar WP KakapKomisi XI Minta Menkeu Sri Kejar WP KakapKamis 1 Sep 2016 06:27Administratordibaca 339 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Sarmuji meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyisir Wajib Pajak (WP) kelas kakap yang menyimpan hartanya dil uar negeri.selengkapnya

 Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUSelasa 25 Jul 2017 11:00Ajeng Widyadibaca 296 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

 Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakSelasa 21 Nov 2017 09:34Ridha Anantidibaca 238 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Komisi XI DPR Sebut RUU Tax Amnesty Siap Disahkan BesokKomisi XI DPR Sebut RUU Tax Amnesty Siap Disahkan BesokSelasa 28 Jun 2016 10:22Administratordibaca 918 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyanto menyatakan, RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak siap disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna besok (Selasa, 28/6). Sebab, mayoritas fraksi dianggap telah menyetujui RUU yang digunakan untuk merepatriasi uang warga Indonesia di luar negeri tersebut.selengkapnya

 Ketua Komisi XI: Tax Amnesty Tahun Ini Maksimal Rp 20 TriliunKetua Komisi XI: Tax Amnesty Tahun Ini Maksimal Rp 20 TriliunRabu 24 Ags 2016 19:16Administratordibaca 621 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng pesimistis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mampu merealisasikan target penerimaan negara dana dari program tax amnesty sebesar Rp 165 triliun. Mekeng malah memprediksi sampai akhir tahun ini, penerimaan negara dari tax amnesty hanya mencapai Rp 20 triliun.selengkapnya

 Komisi XI Upayakan Tax Amnesty Jalan Awal JuliKomisi XI Upayakan Tax Amnesty Jalan Awal JuliKamis 9 Jun 2016 20:18Administratordibaca 550 kaliSemua Kategori

Komisi XI melalui panitia kerja (Panja) telah melakukan rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Panja tax amnesty Soepriyatno mengatakan, pihaknya memang mengusahakan agar RUU ini bisa rampung pada Juni. Jika selesai, maka RUU ini bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) untuk segera dijalankan.selengkapnya

 Komisi X: Miris Pajak Buku Terlalu TinggiKomisi X: Miris Pajak Buku Terlalu TinggiRabu 6 Jun 2018 15:06Ridha Anantidibaca 127 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati menyayangkan pajak buku yang tinggi di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pendapatan penulis buku.selengkapnya

 KUNKER KOMISI XI DPR KE AUSTRALIA: Ini Cerita Dirjen PajakKUNKER KOMISI XI DPR KE AUSTRALIA: Ini Cerita Dirjen PajakRabu 29 Nov 2017 09:12Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kehadirannya dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Australia pekan lalu hanya sebatas mengantar dan tak terlibat pembicaraan lebih jauh dengan otoritas pajak di negeri Kangguru tersebut.selengkapnya

 Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanKomisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanRabu 10 Feb 2016 11:20Administratordibaca 2536 kaliSemua Kategori

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain.selengkapnya

 Setya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRSetya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRKamis 16 Jun 2016 15:07Administratordibaca 519 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Golkar kembali merotasi anggotanya. Kali ini, dua anggota FPG DPR bertukar posisi. Ketua FPG Setya Novanto melalui surat bernomor SJ.00 832/FPG/DPRRI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 memindah M Misbakhun dari Komisi II ke Komisi XI DPR. Dalam surat yang sama, FPG menggeser M Nur Purnamasidi dari Komisi XI ke Komisi II.selengkapnya

 Sri Mulyani dan Komisi XI Rapat Bahas Pajak Barang MewahSri Mulyani dan Komisi XI Rapat Bahas Pajak Barang MewahSelasa 12 Mar 2019 14:21Ridha Anantidibaca 222 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memenuhi undangan rapat oleh Komisi XI DPR RI. Kali ini rapat membahas mengenai perubahan skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM kendaraan bermotor.selengkapnya

 Pejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenPejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenSenin 28 Nov 2016 13:00Ajeng Widyadibaca 632 kaliSemua Kategori

Kepala Sub-Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengakui dia dijanjikan mendapat komisi 10 persen dari pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Pengakuan itu diungkapkan Handang kepada pengacaranya, Krisna Murti. “Pak Handang mengatakan lima kali pertemuan dan terjadi satu hotel besar, dia diundang makan malam,”selengkapnya

 Komisi XI Berkomitmen Selesaikan RUU Bea Materai Sebelum Akhir Masa JabatanKomisi XI Berkomitmen Selesaikan RUU Bea Materai Sebelum Akhir Masa JabatanKamis 4 Jul 2019 09:38Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI 2014-2019.selengkapnya

 TAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PTAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PRabu 1 Jun 2016 14:54Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Ketua komisi XI Ahmadi Noor Supit meyakini rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBN-P. Kendati demikian, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar itu tak menampik jika dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari tiap-tiap fraksi, panitia kerja (panja) RUU Pengampunan Pajak masih mengalami perdebatan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Sakit Tifus, Absen Raker dengan Komisi XIDirjen Pajak Sakit Tifus, Absen Raker dengan Komisi XIRabu 31 Ags 2016 18:06Administratordibaca 330 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI kembali melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain menanyakan perihal klarifikasi pemangkasan anggaran pada APBNP 2016, Komisi VI DPR RI menanyakan progres kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :