Tambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraTambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraKamis 20 Jun 2019 10:22Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperluas profil transfer pricing dari 52 negara menjadi 55 negara.selengkapnya

 Pajak Perusahaan Digital Masih Jadi Perdebatan GlobalPajak Perusahaan Digital Masih Jadi Perdebatan GlobalSelasa 9 Jul 2019 11:43Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menunggu hasil studi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital. OECD diminta negara-negara G20 untuk melakukan kajian skema pemungutan tersebut.selengkapnya

 OECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatOECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:15Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa reformasi pajak di sebagian besar negara ekonomi utama menunjukkan pelambatan.selengkapnya

 Rasio penerimaan pajak Indonesia paling rendah dari negara lainRasio penerimaan pajak Indonesia paling rendah dari negara lainJumat 26 Jul 2019 14:17Ridha Anantidibaca 1249 kaliSemua Kategori

Dalam laporan terbarunya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan faktor-faktor penentu tinggi rendahnya rasio pajak (tax ratio) di berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan Pasifik.selengkapnya

 Keseimbangan pajak bisnis digital di OECDKeseimbangan pajak bisnis digital di OECDSenin 6 Feb 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 633 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar negara kepada anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1103 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Ini Penyebab Rendahnya Rasio Pajak IndonesiaIni Penyebab Rendahnya Rasio Pajak IndonesiaSenin 29 Jul 2019 09:29Ridha Anantidibaca 2458 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) baru saja merilis Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019 yang kemudian menempatkan tax ratio Indonesia di posisi paling buncit.selengkapnya

 Pengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanPengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanKamis 9 Jun 2016 12:37Administratordibaca 1329 kaliSemua Kategori

Pengusaha saat ini takut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberlakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan tersebut melarang pengalihan keuntungan perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain, memakai tarif pajak rendah.selengkapnya

 Soroti Solusi Pajak Digital, OECD Khawatir Tensi Perdagangan Global MemanasSoroti Solusi Pajak Digital, OECD Khawatir Tensi Perdagangan Global MemanasSenin 22 Jun 2020 10:31Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Jose Angel Gurría berharap solusi multilateral bisa terealisasi untuk menghindarkan ketegangan antar negara terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Kementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijauKementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijauKamis 11 Jul 2019 14:19Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD) akan mengoptimalisasikan pajak hijau.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 OECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakOECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakRabu 9 Okt 2019 10:26Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada akhir September lalu mengeluarkan laporan terkait administrasi pajak.selengkapnya

 Izin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliIzin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliJumat 29 Apr 2016 22:06Administratordibaca 1368 kaliSemua Kategori

Pemerintah kini telah memfasilitasi para calon pengusaha untuk mendirikan usahanya. ‎Hal ini tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang sudah diterbitkan pemerintah. Dalam paket kebijakan ekonomi itu, pemerintah telah memotong jumlah pembayaran pajak untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebelumnya, pembayaran pajak harus dilakukan 54 kali pembayaran sedangkan penyederhanaan menjadi 10selengkapnya

 James T Riady: Semua Pengusaha Dukung Tax AmnestyJames T Riady: Semua Pengusaha Dukung Tax AmnestyAhad 4 Sep 2016 11:54Administratordibaca 1060 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty (TA) atau pengampunan pajak perlu diikuti oleh semua wajib pajak Indonesia demi terwujudnya ruang fiskal yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2984 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineRabu 13 Des 2017 13:52Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 Pemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriPemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriKamis 10 Jan 2019 10:40Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi aturan kredit pajak luar negeri untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian serta mendorong Wajib Pajak (WP) mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Sri Mulyani Punya Semua Data Uang PengusahaSri Mulyani Punya Semua Data Uang PengusahaSelasa 2 Ags 2016 10:25Administratordibaca 1210 kaliSemua Kategori

Nama Sri Mulyani kembali menjadi bahan perbincangan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan wanita tersebut sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, didaulat menjadi salah satu pembicara dalam sosiasliasai program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yang dihadiri Jokowi serta sejumlah kabinet kerja, termasuk Kapolriselengkapnya

 Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalMenkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:36Administratordibaca 1161 kaliSemua Kategori

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

 BKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TBKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TJumat 24 Jul 2020 16:02Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, estimasi besaran tax expenditure atau belanja perpajakan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Nilai ini naik 13 persen dibandingkan estimasi pada 2018 yang sebesar Rp 221,1 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :