Ini Lima Instrumen OJK Penampung Dana RepatriasiIni Lima Instrumen OJK Penampung Dana RepatriasiKamis 30 Jun 2016 19:42Administratordibaca 1202 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait terus mempersiapkan instrumen penampung dana hasil repatriasi dari para peserta program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Persiapan ini, sebagai bentuk antisipasi banjirnya likuiditas dari dana repatriasi tersebut.selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17413 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 PRESIDEN JOKOWI: Tax Amnesty Guna Dorong Pembangunan EkonomiPRESIDEN JOKOWI: Tax Amnesty Guna Dorong Pembangunan EkonomiAhad 3 Jul 2016 21:42Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.selengkapnya

 Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Rabu 27 Nov 2019 13:57Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar.selengkapnya

 Muhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestyMuhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestySenin 19 Sep 2016 08:46Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait upaya Muhammadiyah melakukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Jokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraJokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraSabtu 16 Jul 2016 20:42Administratordibaca 1199 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

 BI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiBI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiRabu 25 Mei 2016 11:52Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Kemenkeu Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif Cukai RokokKemenkeu Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif Cukai RokokSenin 24 Ags 2020 14:58Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pemerintah merencanakan melakukan penyesuaian tarif cukai pada 2021 sebesar Rp178,47 triliun. Merujuk buku Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2021, target penerimaan cukai tahun 2021 meningkat 3,6% dibandingkan outlook tahun anggaran 2020.selengkapnya

 Jurus APLN & DILD hadapi pajak progresif tanahJurus APLN & DILD hadapi pajak progresif tanahKamis 16 Feb 2017 14:54Ajeng Widyadibaca 658 kaliSemua Kategori

Wacana pengenaan pajak progresif untuk kepemilikan tanah yang luas, capital gain tax untuk transaksi tanah, dan unutilized asset tax untuk tanah menganggur yang tengah berkembang, membuat para pengembang mempersiapkan strategi khusus demi menghadapi hal tersebut.selengkapnya

 Reformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratioReformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratioKamis 14 Nov 2019 10:51Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Pada akhir tahun 2016, pemerintah membentuk tim reformasi pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK- 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.selengkapnya

 Tax Amnesty Digugat, Dirjen Pajak dan Sri Mulyani Siap Hadiri SidangTax Amnesty Digugat, Dirjen Pajak dan Sri Mulyani Siap Hadiri SidangRabu 7 Sep 2016 10:06Administratordibaca 763 kaliSemua Kategori

Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 Tax Amnesty digugat. Bahkan sudah empat pemohon yang mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pemohon adalah gabungan serikat pekerja atau buruh yang meminta UU Tax Amnesty dibatalkan karena mencederai keadilan.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Menuai PolemikRUU Konsultan Pajak Menuai PolemikRabu 12 Sep 2018 10:00Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak menuai polemik. Selain dinilai bukan bagian dari reformasi perpajakan, RUU tersebut dianggap terlalu monopolistik karena istilah konsultan pajak hanya akan merujuk kepada satu asosiasi.selengkapnya

 PERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupPERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupRabu 28 Feb 2018 08:51Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pengamat menganggap perpanjangan waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan konsekuensi dari persiapan yang belum cukup.selengkapnya

 Digugat ke MK, Jokowi Tegaskan Tax Amnesty untuk Kepentingan BangsaDigugat ke MK, Jokowi Tegaskan Tax Amnesty untuk Kepentingan BangsaAhad 17 Jul 2016 10:52Administratordibaca 1145 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku pada bulan ini ditujukan semata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini menanggapi langkah sejumlah pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Tax Amnesty.selengkapnya

 Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Jumat 20 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 3002 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

 KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakSenin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1286 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

 Sri Mulyani Siapkan `Diskon` Pajak untuk Toko OnlineSri Mulyani Siapkan `Diskon` Pajak untuk Toko OnlineRabu 20 Feb 2019 14:39Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung tumbuh kembang ekonomi digital di Indonesia. Pihaknya pun tengah mempersiapkan insentif termasuk pajak.selengkapnya

 Misbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraMisbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraRabu 12 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menegaskan, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak sama sekali tidak mendegradasi peran negara.selengkapnya

 Menkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraMenkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraSelasa 12 Jul 2016 10:27Administratordibaca 849 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan meminta kepentingan negara didahulukan menyusul adanya gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Siap-siap, Kos-kosan di Bandung Bakal Kena PajakSiap-siap, Kos-kosan di Bandung Bakal Kena PajakKamis 8 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 916 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pungutan pajak kos-kosan di Kota Bandung. Nantinya Perwal tersebut akan melengkapi Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2011 terkait pemungutan pajak daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :