Kemkeu siap mengakomodir kepentingan UMKM dalam menerapkan pajak e-commerceKemkeu siap mengakomodir kepentingan UMKM dalam menerapkan pajak e-commerceRabu 16 Jan 2019 10:37Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Kekhawatiran sejumlah pihak terkiat kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pajak e-commerce mulai menemukan titik terang.selengkapnya

 Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanMenimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanSenin 10 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa.selengkapnya

 Wamenkeu Paparkan 2 Dimensi Penting dalam Reformasi PerpajakanWamenkeu Paparkan 2 Dimensi Penting dalam Reformasi PerpajakanRabu 14 Okt 2020 13:35Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya mereformasi perpajakan di Indonesia demi meningkatkan penerimaan negara dan investasi.selengkapnya

 Apindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law PerpajakanApindo sorot pengadilan pajak dan PPN dalam RUU Omnibus Law PerpajakanSelasa 4 Feb 2020 13:33Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap dalam RUU Omnibus Law Perpajakan berharap pemerintah dapat menggali lebih dalam substansi pengadilan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Kemenkeu-Kemendagri berkomitmen dalam penyediaan data kependudukan untuk perpajakanKemenkeu-Kemendagri berkomitmen dalam penyediaan data kependudukan untuk perpajakanSelasa 6 Nov 2018 15:13Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyepakati komitmen penyediaan data kependudukan untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Terjepit di Antara Dua KepentinganTerjepit di Antara Dua KepentinganSelasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya

 Tax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalTax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalSenin 25 Jul 2016 15:22Administratordibaca 667 kaliSemua Kategori

Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini sudah dipastikan akan cukup tinggi.selengkapnya

 Data Ekonomi Bukan untuk Kepentingan PajakData Ekonomi Bukan untuk Kepentingan PajakSelasa 3 Mei 2016 18:59Administratordibaca 819 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman mulai melakukan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Sleman. Kegiatan SE sendiri berlangsung 1–31 Mei mendatang. Selain sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan, SE ini juga untuk mengetahui data real tentang perekonomian, terutama usaha masyarakat di luar pertanian, daya saing bisnis, dan penyediaan informasi usaha.selengkapnya

 BTN Siap Dapurnya Diintip untuk Kepentingan PajakBTN Siap Dapurnya Diintip untuk Kepentingan PajakRabu 28 Feb 2018 15:10Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

PT Bank Tabungan Negara Tbk, siap melaporkan informasi keuangannya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi perhatian BTN sebagai bank pelat merah untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan sistem informasi keuangan oleh pemerintah.selengkapnya

 Jokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraJokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraSabtu 16 Jul 2016 20:42Administratordibaca 1118 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

 Digugat ke MK, Jokowi Tegaskan Tax Amnesty untuk Kepentingan BangsaDigugat ke MK, Jokowi Tegaskan Tax Amnesty untuk Kepentingan BangsaAhad 17 Jul 2016 10:52Administratordibaca 1056 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku pada bulan ini ditujukan semata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini menanggapi langkah sejumlah pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Tax Amnesty.selengkapnya

 Jembatani Kepentingan WP dan Negara, RI Masih Kurang Konsultan PajakJembatani Kepentingan WP dan Negara, RI Masih Kurang Konsultan PajakKamis 3 Mei 2018 10:20Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pengusul RUU Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun mendukung penuh agenda penguatan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan komprehensif yang dicanangkan Presiden Jokowi. Keberadaan RUU Konsultan Pajak yang masuk urutan ke-27 pada Prolegnas RUU Prioritas 2018, diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat reformasi di bidang perpajakan.selengkapnya

 Menkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraMenkeu Minta Penggugat UU Pengampunan Pajak Dahulukan Kepentingan NegaraSelasa 12 Jul 2016 10:27Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan meminta kepentingan negara didahulukan menyusul adanya gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasSenin 20 Nov 2017 15:57Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Jembatani Kepentingan Wajib Pajak dan NegaraRUU Konsultan Pajak Jembatani Kepentingan Wajib Pajak dan NegaraKamis 3 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Pengusul RUU Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun mendukung penuh agenda penguatan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan komprehensif yang dicanangkan Presiden Jokowi.selengkapnya

 UU Perpajakan akan DirevisiUU Perpajakan akan DirevisiAhad 3 Jul 2016 20:49Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, pengampunan pajak akan diikuti dengan merevisi beberapa UU terkait perpajakan.selengkapnya

 Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1627 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Posisi KPK dalam UU Pengampunan PajakPosisi KPK dalam UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 13:40Administratordibaca 1403 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, lembaganya belum menerima resmi draft Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak. "KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dalam posisi menyetujui dan menolak RUU. Fungsi KPK meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau upaya pemerintah dan DPR bertujuan kesejahteraan rakyat, KPK tidak bisa menolak dan harus kami dukung,"selengkapnya

 DPR Ingin Kinerja Perpajakan DioptimalkanDPR Ingin Kinerja Perpajakan DioptimalkanSelasa 24 Jul 2018 14:07Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia, memberikan dukungan kepada berbagai lembaga negara terkait, terutama Kementerian Keuangan agar dapat mengoptimalkan kinerja perpajakan yang esensial dalam membangun bangsa.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :