Kebijakan Tax Amnesty Dinilai Muhammadiyah SepihakKebijakan Tax Amnesty Dinilai Muhammadiyah SepihakKamis 1 Sep 2016 07:08Administratordibaca 1290 kaliSemua Kategori

Program kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty menurut PP Muhammadiyah yang saat ini sedang berjalan dinilai rawan akan kecacatan moral bangsa. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menerangkan pemerintah seolah keluar dari jalur prosedural dalam perumusan Undang-undang (UU) pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :


muhammadiyah (3) tax amnesty (2) pp muhammadiyah (2) kebijakan (2) amnesty (2) dinilai (2) berita pajak - kebijakan (1) pajak - kebijakan tax (1) - kebijakan tax amnesty (1) kebijakan tax amnesty dinilai (1) tax amnesty dinilai muhammadiyah (1) amnesty dinilai muhammadiyah sepihak (1) dinilai muhammadiyah sepihak program (1) muhammadiyah sepihak program kebijakan (1) sepihak program kebijakan amnesti (1) program kebijakan amnesti pajak (1) kebijakan amnesti pajak atau (1) amnesti pajak atau tax (1) pajak atau tax amnesty (1) atau tax amnesty menurut (1) tax amnesty menurut pp (1) amnesty menurut pp muhammadiyah (1) menurut pp muhammadiyah yang (1) pp muhammadiyah yang saat (1) muhammadiyah yang saat ini (1) saat ini sedang berjalan (1) ini sedang berjalan dinilai (1) sedang berjalan dinilai rawan (1) berjalan dinilai rawan akan (1) dinilai rawan akan kecacatan (1) rawan akan kecacatan moral (1) akan kecacatan moral bangsa (1) kecacatan moral bangsa ketua (1) moral bangsa ketua pp (1) bangsa ketua pp muhammadiyah (1) ketua pp muhammadiyah busyro (1) pp muhammadiyah busyro muqoddas (1) muhammadiyah busyro muqoddas menerangkan (1) busyro muqoddas menerangkan pemerintah (1) muqoddas menerangkan pemerintah seolah (1) menerangkan pemerintah seolah keluar (1) pemerintah seolah keluar dari (1) seolah keluar dari jalur (1) keluar dari jalur prosedural (1) dari jalur prosedural dalam (1) jalur prosedural dalam perumusan (1) prosedural dalam perumusan undang-undang (1) dalam perumusan undang-undang uu (1) perumusan undang-undang uu pengampunan (1) undang-undang uu pengampunan pajak (1) pajak - kebijakan (1) kebijakan tax amnesty (1)