Untuk mempermudah legal ekspor-impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan Rebranding Kawasan Berikat. Itu merupakan wilayah bisnis-ekspor impor yang terdiri berbagai sektor bisnis yang dipusatkan dalam suatu kawasan seperti di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 1.016,52 triliun per akhir Oktober atau 71,39% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, target pajak masih kurang Rp 407,48 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jederal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Melalui kebijakan ini, para pengusaha akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan bidang usaha.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baru saja menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat. Rebranding Kawasan Berikat ini memiliki perubahan fundamental di mana bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada para pengguna jasa.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, insentif pajak untuk kawasan Timur Indonesia memang perlu direlaksasi. Hal tersebut guna memacu investasi di sekitar wilayah tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengubah wajah (rebranding) kawasan berikat. Sebagai kawasan pendukung kegiatan ekspor, kawasan berikat harus memberi kemudahan buat pelaku ekspor.selengkapnya

Kanwil Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I menghadiri acara opening ceremony Kawasan Berikat di Plumpang, Tuban, Jatim, pada Sabtu (7/9) lalu. Pemerintah melalui Bea Cukai melakukan rebranding fasilitas Kawasan Berikat untuk mendorong investasi dan ekspor dan memberikan kepastian serta berbagai kemudahan yang didapatkan oleh eksportir.selengkapnya

Pemerintahan Kota Jakarta Timur menyegel beberapa bangunan kawasan Pasar Rebo dan Cipayung, Jakarta Timur. Bangunan tersebut dipasangi plang atau stiker penunggak pajak.selengkapnya

Untuk pertama kalinya, Bea Cukai Yogyakarta memberikan fasilitas kawasan berikat mandiri. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Hengky Aritonang, telah mengeluarkan surat keputusan pemberian fasilitas kawasan berikat mandiri kepada Danu Radityo selalu General Manager PT Udaka Indonesia, Selasa (30/6).selengkapnya

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memudahkan dan menstimulasi kegiatan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang Kawasan Berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor.selengkapnya

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam menyambut baik wacana pembentukan kawasan surga pajak (tax haven) di Batam, Kepulauan Riau.selengkapnya

Bea Cukai Wilayah Jawa Timur I menambah daftar perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat serta mendorong ekspor produk dalam negeri ke pasar internasional. Pada Kamis (3/10/2019).selengkapnya

Hingga November 2018, target penerimaan pajak Kota Administratif Jakarta Timur tahun anggaran 2018 baru tercapai 67 persen.selengkapnya

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Metro menyosialisasikan sistem pembayaran pajak elektronik kepada masyarakat di Lampung Timur. Sosialisasi sistem pembayaran pajak elektronik atau e-Billing Pajak itu disampaikan kepada para pegawai dan pelaku usaha di Kabupaten Lampungselengkapnya

Pengelola kawasan industri Pulogadung bekerjasama dengan pihak KPP Pratama Jakarta Cakung 1, melaksanakan kegiatan sosialisasi tax amnesty kepada tenant yang berada di Kawasan JIEP di ruang serba guna PT JIEP pada Rabu (24/8/2016).selengkapnya

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Hengky Aritonang, secara langsung memberikan surat keputusan pemberian fasilitas kawasan berikat mandiri kepada Danu Radityo selalu General Manager PT Udaka Indonesia, Selasa (30/06) di aula Bea Cukai Yogyakarta.selengkapnya

Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan penghargaan pada Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai tokoh panutan pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (4/9). Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini dianggap memberi contoh dalam melakukan pembayaran PBB-P2 dengan patuh, tepat waktu dan tepat jumlah di Kecamatan Jatinegara, Jakselengkapnya

Perusahaan produsen sarung tangan dan perlengkapan pakaian musim dingin, PT Marvel Sports Indonesia (MSI) mendapatkan fasilitas fiskal berupa kawasan berikat dari Kantor Bea Cukai Jateng-DIY.selengkapnya

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.selengkapnya

Bea Cukai Pekanbaru menerbitkan keputusan fasilitas Kawasan Berikat (KB) Mandiri kepada PT Anugrah Kertas Utama (AKU) dengan nomor surat S-106/WBC.03/KPP.MP.01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Kawasan Berikat Mandiri, di Aula Lancang Kuning. Ini sekaligus menjadi Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri yang pertama di Sumatera.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya