Penerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanPenerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanSenin 13 Nov 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 39 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data yang diperoleh Katadata, penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober tercatat sebesar Rp 858,05 triliun. Perolehan tersebut baru 66,85% dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun pada 2017. Ini artinya, Direktorat Jenderal Pajak masih harus mengejar penerimaan Rp 425,6 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.selengkapnya

 Beda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersBeda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersKamis 28 Apr 2016 14:02Administratordibaca 835 kaliSemua Kategori

Keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun melalui saudara dan kerabat dalam The Panama Papers memicu protes serta tuntutan untuk meletakkan jabatan.selengkapnya

 4 Raksasa Teknologi Dikejar Pajak4 Raksasa Teknologi Dikejar PajakSabtu 30 Apr 2016 15:24Administratordibaca 617 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memeriksa Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Empat perusahaan asing itu tidak pernah membayar pajak meski mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, ketidakhadiran perusahaan-perusahaan digital itu secara fisik di suatu negara seolah-olah membuat mereka bebas dari pajak.selengkapnya

 Pengampunan Pajak di Berbagai NegaraPengampunan Pajak di Berbagai NegaraRabu 20 Apr 2016 19:40Administratordibaca 759 kaliSemua Kategori

Bocoran data firma hukum Mossack Fonseca menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak. Pemerintah berharap wajib pajak yang menyimpan asetnya di negara suaka pajak bersedia memenuhi kewajiban pajak dengan berbagai keringanan.selengkapnya

 Tarif Tebusan Pengampunan PajakTarif Tebusan Pengampunan PajakSelasa 12 Jul 2016 19:50Administratordibaca 1185 kaliSemua Kategori

Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) telah disahkan pada 28 Juni 2016. Sesuai dengan regulasi ini, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan (tarif pengampunan pajak) yang lebih rendah.selengkapnya

 Konglomerat Indonesia di Tax HavenKonglomerat Indonesia di Tax HavenJumat 13 Mei 2016 22:30Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

Dari 320 ribu entitas offshore yang dipublikasikan, terdapat sejumlah nama konglomerat Indonesia beserta keluarganya. Para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes itu tercatat memiliki perusahaan offshore aktif di negeri suaka pajak. Mayoritas taipan itu mendirikan perusahaan di British Virgin Island, wilayah yang menginduk pada Kerajaan Inggris Raya.selengkapnya

 Euforia Massa Menyambut Amnesti Pajak dari JokowiEuforia Massa Menyambut Amnesti Pajak dari JokowiSelasa 2 Ags 2016 11:47Administratordibaca 376 kaliSemua Kategori

Lautan orang memadati arena Jakarta International Expo (JIEXpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8) siang, untuk menghadiri sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Rayuan Singapura Gagalkan Tax AmnestyRayuan Singapura Gagalkan Tax AmnestyRabu 20 Jul 2016 10:12Administratordibaca 1560 kaliSemua Kategori

Kebijakan Tax Amnesty yang berlaku Senin (18/7), diperkirakan akan merugikan negara tempat penyimpan dana warga negara Indonesia seperti Singapura. Likuiditas Negeri Singa itu diyakini bakal anjlok jika nasabah Indonesia memulangkan asetnya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

 Ditunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 TantanganDitunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 TantanganSenin 4 Des 2017 15:04Ridha Anantidibaca 34 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Ken Dwijuglasteadi yang memasuki masa pensiun. Robert sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sejak 19 Maret 2015, dan merupakan muka lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

 6 Negara Buru Pajak Google6 Negara Buru Pajak GoogleJumat 23 Sep 2016 14:10Administratordibaca 400 kaliSemua Kategori

Sepanjang 2016, sedikitnya enam negara termasuk Indonesia memburu Google karena dianggap belum memenuhi pembayaran pajak. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Spanyol lebih agresif menekan raksasa internet tersebut agar membayar kewajibannya. Bahkan di Inggris, Google telah bersedia menebus pajak senilai 139 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun.selengkapnya

 1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama PapersSelasa 17 Mei 2016 11:53Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Dari jumlah tersebut mayoritas sudah diidentifikasi daselengkapnya

 Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenRabu 11 Mei 2016 13:36Administratordibaca 692 kaliSemua Kategori

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

 Menjaring Dana Via Amensti PajakMenjaring Dana Via Amensti PajakSenin 2 Mei 2016 19:09Administratordibaca 560 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak. Melalui RUU tersebut, pemerintah berharap bisa menjaring dana triliunan rupiah yang selama ini diparkir di luar negeri. Bank Indonesia memproyeksikan dari 60 persen dana legal di luar negeri, potensi dana yang bisa pulang hanya Rp 560 triliun. Sementara 40 persen lainnya, tidak bisa direpatriasi karena merupakan dana yangselengkapnya

 Tax Amnesty Jaring Ribuan Wajib PajakTax Amnesty Jaring Ribuan Wajib PajakJumat 9 Sep 2016 10:32Administratordibaca 372 kaliSemua Kategori

Memasuki bulan terakhir program Tax Amesty dengan tarif tebusan terendah, Direktorat Jenderal Pajak mencatat Surat Pernyataan Harta (SPH) yang diterima mencapai 1.889 per hari. Jumlah tersebut naik dibanding Juli dan Agustus, yang masing-masing hanya mencapai 25 dan 705 SPH per hari.selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Kita Tersukses Sepanjang Sejarah DuniaJokowi: Tax Amnesty Kita Tersukses Sepanjang Sejarah DuniaKamis 24 Nov 2016 16:13Ajeng Widyadibaca 198 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi merasa patut berbangga diri. Program tax amnesty (pengampunan pajak) sejak digulirkan Juli 2016 lalu, paling sukses capaiannya dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan program serupa.selengkapnya

 Blusukan Pengampun Pajak ke Tanah Abang dan Mangga DuaBlusukan Pengampun Pajak ke Tanah Abang dan Mangga DuaRabu 2 Nov 2016 19:03Administratordibaca 134 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi punya strategi berbeda dalam menjalankan dua periode program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada periode I yang berakhir September lalu, dia lebih banyak bertemu dengan para pengusaha kakap dan konglomert. Namun, pada periode II (Oktober-Desember 2016), Ken lebih sering blusukan menemui para pelaku UMKM dan pedagang kecil.selengkapnya

 Tutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax AmnestyTutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax AmnestySelasa 4 Okt 2016 14:53Admindibaca 135 kaliSemua Kategori

Perolehan tarif tebusan periode pertama program pengampunan pajak mencapai Rp 89,1 triliun, lebih dari 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurut pemerintah, angka tersebut begitu fantastis bila dibandingkan dengan negara lain yang menggelar kebijakan serupa, seperti Italia yang hanya meraup 0,2 persen dari PDB.selengkapnya

 Dua Aset Ini Dilarang Masuk Tax AmnestyDua Aset Ini Dilarang Masuk Tax AmnestyJumat 12 Ags 2016 10:26Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan ada dua aset yang tidak bisa diikutsertakan dalam pengampunan pajak. Kedua harta tersebut yakni aset yang sedang dalam sengketa dan aset yang sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.selengkapnya

 Grup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakGrup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakSenin 13 Nov 2017 14:48Ajeng Widyadibaca 39 kaliSemua Kategori

Grup usaha milik Sukanto Tanoto, Royal Golden Eagle, mengakui memiliki beberapa perusahaan cangkang yang digunakan dalam kegiatan bisnis. RGE pun menyatakan hampir 10 tahun bekerja sama dengan perusahaan firma hukum Appleby, yang dokumennya menjadi rujukan Paradise Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).selengkapnya

 Jadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyJadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyKamis 27 Okt 2016 12:44Administratordibaca 199 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Kiagus Badaruddin, berkomitmen mensukseskan program pengampunan pajak alias tax amnesty. PPATK akan mengikuti Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :