Mahasiswa Bantu Aparat Desa di Karawang Urus PajakMahasiswa Bantu Aparat Desa di Karawang Urus PajakRabu 1 Ags 2018 15:12Ridha Anantidibaca 1389 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak di Karawang menggandeng mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) untuk membantu pelaporan pajak desa. Selama satu bulan, sebanyak 2.284 mahasiswa akan disebar untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke 103 Desa di Karawang. Di antara mereka ada 488 mahasiswa Ekonomi yang akan membantu aparat desa setempat.selengkapnya

 Karawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokKarawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokJumat 10 Ags 2018 14:54Ridha Anantidibaca 1503 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memulai pembangunan rumah sakit khusus pasien paru-paru di Desa Baloggandu, Kecamatan Jatisari. Biaya pembangunan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).selengkapnya

 35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak Pajak35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak PajakSenin 9 Jul 2018 13:36Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatat sekitar 30-35 persen pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunggak pajak. Untuk mendorong kesadaran para wajib pajak, Bapenda Jabar menggulirkan program Bebas Bea Balik Nama dan Bebas Denda Pajak.selengkapnya

 30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak Pajak30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak PajakSelasa 10 Jul 2018 14:54Ridha Anantidibaca 933 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Tak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahTak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahKamis 8 Mar 2018 14:24Ridha Anantidibaca 1317 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menemukan banyaknya potensi pajak yang tidak tergali. Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal. Sebab, pajak yang diterima pemerintah dari penggunaan air tanah tidak mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya.selengkapnya

 Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang NaikPendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang NaikKamis 22 Mar 2018 16:12Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meningkat. Penghapusan Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku sejak 14 Maret 2018, terbukti mulai mendongkrak pendapatan sektor PKB.selengkapnya

 Cegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineSelasa 2 Apr 2019 14:06Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dari sektor pajak dan retribusi terus digenjot.selengkapnya

 35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak Online35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak OnlineKamis 4 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menerapkan sistem penerimaan online bagi 35 kabupaten/ kota yang ada di daerahnya. Dalam memperkuat monitoring pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Bank Jateng sebagai penyedia fasilitas pendukung.selengkapnya

 Pencapaian Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi Belum MaksimalPencapaian Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi Belum MaksimalSelasa 9 Jul 2019 15:10Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menggenjot pendapatan sektor pajak air tanah pada 2019 ini. Sebab, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut dinilai masih belum maksimal sejak 2016 lalu.selengkapnya

 Perolehan Pajak Kabupaten Bekasi Capai 63 PersenPerolehan Pajak Kabupaten Bekasi Capai 63 PersenRabu 1 Ags 2018 15:44Ridha Anantidibaca 2570 kaliSemua Kategori

Memasuki awal bulan Agustus atau kuartal ketiga tahun 2018, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mengklaim capaian pajak daerah lainnya atau di luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bekasi baru mencapai 63 persen.selengkapnya

 Sektor Katering di Bekasi akan Dikenakan Pajak DaerahSektor Katering di Bekasi akan Dikenakan Pajak DaerahSelasa 31 Jul 2018 12:17Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Sektor katering di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam waktu dekat akan dikenakan pajak daerah sebesar 10 persen. Hitungannya dinilai dari kontrak antara penyedia jasa katering dengan pemesan atau dalam hal ini adalah perusahaan.selengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1383 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 Realisasi Cukai Hasil Tembakau 2018 Kerek Alokasi Bagi Hasil 2019Realisasi Cukai Hasil Tembakau 2018 Kerek Alokasi Bagi Hasil 2019Selasa 19 Feb 2019 10:20Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019.selengkapnya

 APTI Minta Cukai dan Harga Jual Eceran Rokok Tidak DinaikkanAPTI Minta Cukai dan Harga Jual Eceran Rokok Tidak DinaikkanSelasa 2 Jun 2020 12:24Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua Kategori

Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak segala intervensi organisasi atau kelompok masyarakat internasional yang meminta pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok setiap tahun.selengkapnya

 Jelang Akhir Tahun, Ditjen Pajak Agresif Dekati PengusahaJelang Akhir Tahun, Ditjen Pajak Agresif Dekati PengusahaSenin 16 Des 2019 10:14Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Menjelang tutup buku, Ditjan Pajak cukup gencar mengumpulkan para pengusaha atau wajib pajak (WP) potensial untuk mendorong pencapaian penerimaan pajak.selengkapnya

 Bali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliBali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliSenin 27 Mei 2019 09:30Ridha Anantidibaca 981 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali berencana menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Pelaksanaannya dimulai serentak pada Juli 2019.selengkapnya

 Pemprov Bali Pantau Pajak Hotel dan Restoran Secara ElektronikPemprov Bali Pantau Pajak Hotel dan Restoran Secara ElektronikKamis 14 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali sebentar lagi dapat mengakses laporan penerimaan pajak hotel dan restoran masing-masing kabupaten/kota melalui sebuah dashboard yang mengintegrasikan informasi potensi dan penerimaan.selengkapnya

 Berlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitBerlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitKamis 9 Jun 2016 12:34Administratordibaca 2467 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

 Berlaku Bulan Ini, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta Bebas PajakBerlaku Bulan Ini, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta Bebas PajakRabu 8 Jun 2016 14:32Administratordibaca 4025 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan mulai diberlakukan Juni ini. Tujuan dari kebijakan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja Rancangan Anggaranselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :