Lebih Dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Daftar ke Ditjen PajakLebih Dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Daftar ke Ditjen PajakJumat 9 Mar 2018 14:25Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan ada lebih dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendaftar hingga Maret 2018. Adapun pendaftaran LJK tersebut dilakukan terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakPMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakSenin 26 Feb 2018 10:43Ridha Anantidibaca 1670 kaliSemua Kategori

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Sektor Jasa Keuangan Dapat Insentif Pajak Paling BesarSektor Jasa Keuangan Dapat Insentif Pajak Paling BesarJumat 24 Ags 2018 10:01Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Sektor jasa keuangan menjadi sektor yang belanja pajak atau tax expenditures-nya paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.selengkapnya

 Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankSelasa 24 Mei 2016 17:15Administratordibaca 1636 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaSenin 7 Mar 2016 17:13Administratordibaca 2697 kaliSemua Kategori

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

 Penetapan PPN 0% Ekspor Jasa Dorong Daya Saing IndonesiaPenetapan PPN 0% Ekspor Jasa Dorong Daya Saing IndonesiaSelasa 30 Okt 2018 09:36Ridha Anantidibaca 555 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI berencana merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2010 Jo. PMK 30/2011 sebagai landasan hukum perluasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% di sektor jasa.selengkapnya

 Kalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera DibukaKalla dan Menteri Keuangan Dorong Data Bank Segera DibukaSelasa 24 Mei 2016 12:48Administratordibaca 1326 kaliSemua Kategori

Saat membuka International Conference on Tax, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan interkonektivitas membuat modus penghindaran pajak semakin beragam. Banyak perusahaan memindahkan labanya ke negara suka pajak atautax havens untuk memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Akibatnya, negera tempat berinvestasi merugi.selengkapnya

 Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruSenin 24 Okt 2016 13:33Administratordibaca 1017 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

 Gali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK DisiapkanGali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK DisiapkanRabu 14 Feb 2018 09:26Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pendaftaran dan pelaporan lembaga keuangan sesuai peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-4/PJ/2018.selengkapnya

 Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019Selasa 11 Des 2018 13:29Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Data keuangan orang kaya Indonesia di Swiss bakal terbongkar pada September 2019 mendatang. Hal itu seiring dimulainya pertukaran data keuangan secara otomatis antara otoritas pajak Indonesia dengan otoritas berwenang di negara yang dikenal sebagai surga pajak tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak terima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negaraDitjen Pajak terima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negaraJumat 5 Okt 2018 10:09Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negara setelah pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) berlaku akhir September ini.selengkapnya

 Indonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisIndonesia Terima Data Keuangan Wajib Pajak dari 103 Negara Secara OtomatisSelasa 2 Jun 2020 13:21Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengumumkan 103 negara di dunia telah menyetujui pertukaran informasi keuangan otomatis terkait pajak atau automatic exchange of financial account information dengan Indonesia.selengkapnya

 Potensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap Indonesia US$ 11,1 MPotensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap Indonesia US$ 11,1 MJumat 29 Mar 2019 09:53Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Institusi riset Perkumpulan Prakarsa melaporkan aliran keuangan gelap enam komoditas ekspor unggulan Indonesia mencapai US$ 142,07 miliar pada kurun 1989-2017.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Bank Indonesia Berikan ApresiasiTAX AMNESTY: Bank Indonesia Berikan ApresiasiSelasa 4 Okt 2016 08:16Administratordibaca 586 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.selengkapnya

 Bank Indonesia tak Khawatir UU Pengampunan Pajak digugatBank Indonesia tak Khawatir UU Pengampunan Pajak digugatSelasa 12 Jul 2016 19:59Administratordibaca 476 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia menganggap wacana gugatan untuk peninjauan kembali UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal biasa dalam negara demokrasi, dan tidak perlu dikhawatirkan.selengkapnya

 World Bank Heran Tax Amnesty Indonesia `Laku Keras`World Bank Heran Tax Amnesty Indonesia `Laku Keras`Rabu 5 Okt 2016 15:15Admindibaca 1283 kaliSemua Kategori

Pihak World Bank (Bank Dunia) menyatakan heran dengan program tax amnesty di Indonesia yang laku keras alias sangat diminati oleh wajib pajak. Program tax amnesty pun berhasil mengalahkan isu lainnya.selengkapnya

 World Bank Terus Pantau Perkembangan Tax Amnesty IndonesiaWorld Bank Terus Pantau Perkembangan Tax Amnesty IndonesiaRabu 5 Okt 2016 18:28Administratordibaca 1024 kaliSemua Kategori

World Bank memberikan apresiasi terhadap program tax amnesty di Indonesia. Penyebabnya, program ini berhasil membuahkan hasil yang cukup signifikan pada periode pertama tahun lalu.selengkapnya

 4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank Indonesia4 Pengaruh Negatif Tax Amnesty versi Mantan DGS Bank IndonesiaSabtu 18 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1904 kaliSemua Kategori

Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak diharapkan oleh pemerintah akan mampu memberikan pengaruh positif bagi negara. Akan tetapi, menurut mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution, keberadaan RUU tax amnesty justru disebut akan memberikan banyak pengaruh negatif.selengkapnya

 Sri Mulyani: Bank Dunia Dukung Reformasi Pajak IndonesiaSri Mulyani: Bank Dunia Dukung Reformasi Pajak IndonesiaSelasa 19 Apr 2016 11:20Administratordibaca 1488 kaliSemua Kategori

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank (Bank Dunia), Sri Mulyani mengemukakan Bank Dunia mendukung reformasi pajak yang pernah dia pimpin di Indonesia. Adapun reformasi yang dia maksud adalah terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan kemakmuran Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengatasinya diperlukan tantangan luar biasa dalam kebijselengkapnya

 Bank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di IndonesiaBank Dunia Apresiasi Kebijakan Amnesti Pajak di IndonesiaKamis 6 Okt 2016 08:09Administratordibaca 1189 kaliSemua Kategori

Senior Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck mengapresiasi kebijakan amnesti pajak dinilainya efektif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :