KPK: Perusahaan Tambang Banyak Mengemplang PajakKPK: Perusahaan Tambang Banyak Mengemplang PajakRabu 31 Ags 2016 11:26Administratordibaca 2161 kaliSemua Kategori

Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau mengemplang pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Tambah Izin Toko Bebas Bea di KualanamuBea Cukai Tambah Izin Toko Bebas Bea di KualanamuJumat 29 Nov 2019 09:59Ridha Anantidibaca 759 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung pariwisata, Bea Cukai Sumatera Utara terbitkan izin fasilitas Toko Bebas Bea (TBB) atau yang lebih dikenal dengan duty free shop. Izin toko bebas bea kedua di Sumatera Utara ini diberikan kepada PT Duta Tirta Gemilang.selengkapnya

 Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatKanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatSelasa 9 Apr 2019 11:30Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya (SRB). Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya tanggal 26 Maret 2019 di Aula Kanwil Bea Cukai Sumut, Medan.selengkapnya

 Bea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatBea Cukai Sumut Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatSelasa 9 Apr 2019 11:01Ridha Anantidibaca 733 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya (SRB). Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya tanggal 26 Maret di Aula Kanwil Bea Cukai Sumut, Medan.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai rampungkan profil perusahaan bebas izin imporDitjen Bea Cukai rampungkan profil perusahaan bebas izin imporSelasa 3 Mar 2020 15:32Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah melonggarkan perizinan impor barang terhadap sekitar 500 perusahaan dalam rangka meredam dampak wabah corona terhadap rantai pasok di sektor riil.selengkapnya

 Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianLunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianJumat 30 Ags 2019 14:54Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Pembangunan daerah sejatinya berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceDitjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceJumat 6 Des 2019 10:19Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

 Perusahaan Pengekspor Tas dan Topi di Semarang Dapat Fasilitas Kawasan BerikatPerusahaan Pengekspor Tas dan Topi di Semarang Dapat Fasilitas Kawasan BerikatSenin 22 Jul 2019 13:45Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat (KB) bagi perusahaan berorientasi ekspor pada 12 Juli 2019. Penerbitan ini menambah daftar penerbitan izin KB menjadi 16 izin sepanjang 2019.selengkapnya

 Era Presiden Jokowi, RUU Pengampunan Pajak DikebutEra Presiden Jokowi, RUU Pengampunan Pajak DikebutSenin 2 Mei 2016 16:34Administratordibaca 1189 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mengaku dimintai izin oleh panitia kerja (Panja) Tax Amnesty untuk tetap bekerja selama reses. Agar pembahasan aturan pengampunan bagi pengemplang pajak segera rampung. "Untuk (pembahasan) RUU Tax Amnesty, Panja baru terbentuk. Langsung bekerja. Mereka minta izin kepada pimpinan untuk bisa bekerja pada saat reses. Dan akan terus berjalan sampai masa persidangan yang akanselengkapnya

 Potensi pajak hilang capai Rp 10 triliun dari tambang tanpa izinPotensi pajak hilang capai Rp 10 triliun dari tambang tanpa izinRabu 2 Mei 2018 16:11Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Komite Ekonomi Industri Nasional berencana menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau Peti. Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menyambut baik rencana itu.selengkapnya

 Kanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaKanwil Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaRabu 11 Sep 2019 11:24Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan izin sebagai perusahaan di Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Puninar Jaya pada hari Rabu, (4/9) di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta.selengkapnya

 Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaBea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaRabu 11 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 947 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan izin sebagai perusahaan di Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Puninar Jaya Rabu, (4/9). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Decy Arifinsjah mengatakan bahwa Bea Cukai selama ini bertugas untuk menyosialisasikan manfaat dan kegunaan PLB bagi perusahaan di daerah pengawasannya.selengkapnya

 Syarat-syarat untuk Izin Parkiran Motor, Ada Buat Pajak 15%Syarat-syarat untuk Izin Parkiran Motor, Ada Buat Pajak 15%Senin 10 Sep 2018 15:52Ridha Anantidibaca 2181 kaliSemua Kategori

Membangun usaha jasa penitipan motor, juga memerlukan izin dari pemerintah setempat. Ini berkaitan dengan pajak yang akan ditarik untuk menambah pemasukan kas Pemerintah Daerah.selengkapnya

 Dorong Ekspor, Bea Cukai Permudah Izin di Kawasan BerikatDorong Ekspor, Bea Cukai Permudah Izin di Kawasan BerikatKamis 29 Nov 2018 14:59Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jederal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Melalui kebijakan ini, para pengusaha akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan bidang usaha.selengkapnya

 Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Jumat 20 Jan 2017 15:21Ajeng Widyadibaca 542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

 Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Senin 6 Ags 2018 13:31Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III sampai dengan Juli 2018 baru mencapai 43% dari target penerimaan sebesar Rp31,5 triliun yang dipicu masih lesunya bisnis industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 BC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselBC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselSelasa 3 Mar 2020 09:56Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin Kawasan Berikat (KB) ke PT Shoenary Javanesia Inc (SJI).selengkapnya

 PT Agritrade Cahaya Makmur Apresiasi Bea CukaiPT Agritrade Cahaya Makmur Apresiasi Bea CukaiSenin 9 Sep 2019 11:30Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Sebagai wujud nyata memajukan perekenomian nasional melalui peningkatan ekspor, Kanwil Bea Cukai Aceh terbitkan izin pengusaha di Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Agritrade Cahaya Makmur, pada Kamis (5/9). Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kanwil Bea Cukai Aceh kali ini dihadiri oleh perwakilan dari Bea Cukai, Kanwil DJP Aceh, PT Agritrade Cahaya Makmur dan PT Aceh Makmur Bersama.selengkapnya

 Pengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSPengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSJumat 10 Ags 2018 11:16Ridha Anantidibaca 3879 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha yang tidak taat pajak tak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Pasalnya, sistem OSS telah terintegrasi dengan data perpajakan dan INSW Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Dukung Industri Dalam Negeri, Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan PDPLBDukung Industri Dalam Negeri, Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan PDPLBJumat 11 Okt 2019 11:22Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Melaksanakan fungsi Trade Facilitator dan Industrial Assistance, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta kembali memberikan izin pengusaha merangkap penyelenggara di PLB (PDPLB) kepada PT Mitra Karya Manunggal Trans (PT MKMT) pada hari Rabu (02/10).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :