Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Kemendagri: Pajak Rokok untuk BPJS Kurangi Penerimaan DaerahKemendagri: Pajak Rokok untuk BPJS Kurangi Penerimaan DaerahKamis 20 Sep 2018 09:32Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 50 persen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) akan digunakan untuk menutup defisit keuangan BPJS. Kendati demikian, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebut hingga kini belum ada langkah dan petunjuk yang jelas terkait penggunaan dana cukai tembakau dan pajak rokok daerah tersebut.selengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 521 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 Pendapatan Pajak Surabaya Ditargetkan Rp 4 TriliunPendapatan Pajak Surabaya Ditargetkan Rp 4 TriliunKamis 26 Sep 2019 14:54Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Pendapatan dari sektor pajak daerah di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada tahun anggaran 2019 ini ditargetkan bisa tercapai sebesar Rp 4 triliun. Nilai ini setara 45,95 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.selengkapnya

 25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di DaerahJumat 20 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 787 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

 Dampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung BesarDampak Tax Amnesty: BUMN Konstruksi Bakal Untung BesarSelasa 30 Ags 2016 11:58Administratordibaca 1771 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Pemerintah juga menyuntik modal emiten kontraktor pelat merah sebesar Rp11,15 triliun. Pendapatan empat BUMN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp120,2 triliun. Perolehan pendapatan itu terbilang melonjak 134% bila dibandingkan dengan realisasi periode 2015 Rp51,38 triliun.selengkapnya

 Beban di Pundak Sri MulyaniBeban di Pundak Sri MulyaniAhad 14 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

 Jokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestyJokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 12:14Admindibaca 876 kaliSemua Kategori

Ya, benar. Saat ini, pemerintah sangat butuh pemasukan, sebab brangkas negara selalu jebol oleh defisit. Lantaran, biaya belanja negara lebih besar ketimbang penerimaan. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun.selengkapnya

 Insentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisInsentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisSenin 10 Feb 2020 08:49Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Insentif pajak daerah dinilai belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah. Sejalan, keterkaitan pajak daerah dengan layanan yang diberikan perlu diperbaiki.selengkapnya

 Rasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahRasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahKamis 1 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan merasionalisasi retribusi dan pajak daerah dianggap sebagai terobosan untuk menggenjot investasi di daerah.selengkapnya

 Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahGubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahSenin 6 Ags 2018 14:18Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua Kategori

Gubernur Jatim Soekarwo minta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajakyang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.selengkapnya

 Pemkot Mojokerto-KPK Sosialisasikan Tapping Box Cegah Kebocoran PajakPemkot Mojokerto-KPK Sosialisasikan Tapping Box Cegah Kebocoran PajakJumat 9 Okt 2020 15:18Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Pemerintah Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan tapping box (alat perekam transaksi pajak) bagi para pelaku usaha guna memudahkan pengusaha dalam menjalankan kewajibannya saat membayar pajak daerah sekaligus mencegah kebocoran pajak bagi pemerintah daerah.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuTOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuAhad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 940 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Siap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSiap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSenin 13 Nov 2017 13:39Ajeng Widyadibaca 797 kaliSemua Kategori

Tarif sejumlah pajak daerah Kota Solo akan berubah menyesuaikan aturan baru. Pasalnya, DPRD Solo saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Pajak Daerah.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahDitjen Pajak : Masih Ada Ruang bagi Pemda Optimalkan Setoran Pajak DaerahRabu 14 Ags 2019 14:46Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memandang masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak daerah.selengkapnya

 DPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahDPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahSelasa 6 Ags 2019 13:40Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menyatakan Pajak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) seharusnya sebagian besar kembali ke daerah asal. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya

 Kemkeu atur tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerahKemkeu atur tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerahRabu 16 Jan 2019 10:13Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018 tersebut mengatur tata cara pemerintah daerah melaksanakan penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :