Menkominfo: Selebgram Harusnya Dikenai PajakMenkominfo: Selebgram Harusnya Dikenai PajakKamis 10 Jan 2019 16:15Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Fenomena selebritas instagram atau dikenal dengan selebgram menjadi mata pencaharian baru untuk raup penghasilan fantastis. Ladang bisnis ini mendapatkan pemasukan dari mempromosikan suatu produk atau disebut dengan istilah endorsement (endorse).selengkapnya

 UMKM Harusnya Tetap Lapor Penempatan HartaUMKM Harusnya Tetap Lapor Penempatan HartaRabu 7 Mar 2018 09:39Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Keputusan pemerintah tak mewajibkan UMKM dan peserta deklarasi harta luar negeri untuk melaporkan penyertaan harta (LPH) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

 Data Tax Amnesty Harusnya Dipegang Ditjen PerbendaharaanData Tax Amnesty Harusnya Dipegang Ditjen PerbendaharaanSabtu 10 Sep 2016 14:21Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak selama ini selalu membuka data hasil raihan tax amnesty. Data ini selalu update dan dapat dipantau oleh masyarakat umum.selengkapnya

 Harusnya pemerintah tak perlu tarik PMK pajak e-commerceHarusnya pemerintah tak perlu tarik PMK pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 10:00Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memutuskan menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Keputusan yang diambil pemerintah salah satunya dikarenakan adanya kabar simpang siur terkait pajak e-commerce, bahwa seolah-olah terdapat tarif pajak baru yang diberikan pemerintah.selengkapnya

 Mau Ada Penyesuaian Pajak, Merek yang Punya Sedan Harusnya SenyumMau Ada Penyesuaian Pajak, Merek yang Punya Sedan Harusnya SenyumRabu 31 Jul 2019 09:33Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Penjualan sedan yang kurang diminati di RI salah satunya adalah karena pajaknya. Pajak sedan lebih mahal dibandingkan dengan mobil seperti MPV.selengkapnya

 Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Jumat 23 Feb 2018 12:03Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Kekayaan miliarder pendiri Microsoft, Bill Gates, bernilai sekitar US,8 miliar, dan dia membayar pajak miliaran dolar kepada pemerintah federal. Namun, Bill Gates mengatakan seharusnya dia membayar lebih.selengkapnya

 Aviliani Singgung Youtuber, Penerimaan Pajak Era Digital Harusnya Lebih BesarAviliani Singgung Youtuber, Penerimaan Pajak Era Digital Harusnya Lebih BesarRabu 27 Mar 2019 13:51Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Perkembangan teknologi memungkinkan lahirnya berbagai profesi baru dari sektor informal.selengkapnya

 Bukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RIBukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RISenin 22 Jun 2020 15:19Ridha Anantidibaca 206 kaliSemua Kategori

Investor startup yang juga merupakan pendiri perusahaan modal ventura Indies Capital dan AC Ventures, Pandu Patria Sjahrir mendukung rencana pemerintah yang akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanPro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanJumat 10 Nov 2017 08:37Ajeng Widyadibaca 1411 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid vape atau rokok elektrik. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut telah ditandatanganinya.selengkapnya

 RPP Pajak Tambang disorot, Adaro: Kenaikan royalti harusnya saat harga tinggiRPP Pajak Tambang disorot, Adaro: Kenaikan royalti harusnya saat harga tinggiKamis 31 Jan 2019 13:30Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berharap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara tidak menganggu investasi bisnis pertambangan.selengkapnya

 Infrastruktur MenantiInfrastruktur MenantiKamis 26 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 540 kaliSemua Kategori

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah.selengkapnya

 BEI Siapkan Infrastruktur Tax AmnestyBEI Siapkan Infrastruktur Tax AmnestyKamis 25 Ags 2016 07:28Administratordibaca 627 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) telah mempersiapkan infrastruktur dalam mendukung program pemerintah tentang tax amnesty atau amnesti pajak. ”Infrastruktur telah disiapkan untuk mendorong masyarakat yang mengikuti amnesti pajak di wilayah Sulawesi Utara, melihat pasar modal sebagai destinasi investasi yang menarik," kata Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Maselengkapnya

 Pajak untuk Bangun InfrastrukturPajak untuk Bangun InfrastrukturRabu 21 Mar 2018 10:59Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono berharap seluruh masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya, sehingga proyek pembangunan infrastruktur dapat dapat berjalan dengan baik.selengkapnya

 KPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKamis 21 Jan 2016 10:34Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.selengkapnya

 Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek InfrastrukturPemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek InfrastrukturJumat 5 Ags 2016 07:16Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan dalam sidang kabinet untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer daerah dipangkas sebesar Rp68,8 triliun. Ia memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk masa kontrak atau sedang berjalan.selengkapnya

 Jokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestyJokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 12:14Admindibaca 677 kaliSemua Kategori

Ya, benar. Saat ini, pemerintah sangat butuh pemasukan, sebab brangkas negara selalu jebol oleh defisit. Lantaran, biaya belanja negara lebih besar ketimbang penerimaan. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun.selengkapnya

 Duit Repatriasi untuk Biayai Infrastruktur & KEKDuit Repatriasi untuk Biayai Infrastruktur & KEKJumat 15 Jul 2016 13:37Administratordibaca 558 kaliSemua Kategori

Minggu depan, program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak mulai dijalankan. Sejumlah instrumen disiapkan agar repatriasi efektif menyedot dana luar negeri masuk Indonesia dalam jumlah jumbo.selengkapnya

 Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMPembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMSabtu 2 Jul 2016 09:08Administratordibaca 1093 kaliSemua Kategori

Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.selengkapnya

 Tax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun IniTax Amnesty Belum Berdampak ke Sektor Infrastruktur Tahun IniRabu 3 Ags 2016 12:53Administratordibaca 725 kaliSemua Kategori

Investasi infrastruktur dari dana hasil pengampunan pajak alias tax amnesty tidak akan semarak tahun ini. Pasalnya, pemodal tax amnesty akan lebih menempatkan dana repatriasi pada sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, meski dana repatriasi tax amnesty sudah masuk, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) di sekror riilselengkapnya

 Kementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturKementerian PU Arahkan Dana Repatriasi ke 3 Proyek InfrastrukturAhad 14 Ags 2016 09:06Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menentukan jenis proyek infrastruktur untuk menampung dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Ada tiga jenis proyek yang disiapkan untuk menampung dana hasil kebijakan yang mulai berjalan pertengahan Juli lalu itu, yaitu proyek jalan tol, proyek air minum, serta proyek perumahan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :