Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.selengkapnya
Setelah sukses dengan program amnesti pajak periode pertama, kini di periode kedua program pengampunan pajak ini akan menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang menaungi UMKM di Indonesia mendukung program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, dia mengimbau agar setiap warga negara sadar pajak.selengkapnya
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengimbau agar pengusaha segera merepatriasi dananya ke dalam negeri. Hipmi mengimbau agar pengusaha memanfaatkan momentum tax amnesty untuk "membersihkan" asetnya melalui tax amnesty.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada Warga Negara Indonesia (WNI) tidak takut mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan Sri Mulyani siap pasang badan jika ada yang menghalangi pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi terus mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk segera ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) di periode III hingga 31 Maret 2017. Dia menegaskan, program tax amnesty kali ini merupakan yang terakhir, sehingga pemerintah mengimbau partisipasi masyarakat.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk segera berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Jika tidak, akan ada sanksi yang bisa membuat Wajib Pajak (WP) kehilangan asetnya karena terpaksa disita negara.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau, Wajib Pajak (WP) profesi Pengacara, Notaris, Kurator maupun profesi lainnya untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlangsung hingga akhir Maret 2017. Jika tidak dan ditemukan harta tiga tahun mendatang, maka akan ada sanksi bunga yang dikenakan.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam maupun luar negeri untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty), baik deklarasi harta maupun repatriasi. Namun apakah harta yang dilaporkan dalam program tax amnesty, akan dipungut pajak lagi tahun depan?selengkapnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau seluruh wajib pajak (WP) agar patuh memenuhi kewajibannya.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima tawaran meterai dalam berbagai bentuk.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk lebih awal melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Singapura untuk ikut program pengampunan pajak.selengkapnya
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita mengimbau Wajib Pajak (WP) besar untuk berinisiatif. Tak perlu menunggu periode II yang berlangsung hingga Desember.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengimbau wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri segera mengikuti program tax amnesty, agar ke depan dapat berbisnis dengan tenang.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk waspada dan mencegah risiko gagal bayar utang, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi RI.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengimbau seluruh wajib pajak, termasuk para pengusaha, untuk memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Seorang konglomerat besar di Indonesia, James Riady mengimbau seluruh pengusaha untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya
Kantor Pajak mengimbau pensiunan segera mengajukan pencabutan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke KPP Pratama terkait agar surat pemberitahuan (SPT) Tahunan WP tersebut tidak lagi keluar.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya