Bea Cukai Implementasikan Manifest III Percepat Arus BarangBea Cukai Implementasikan Manifest III Percepat Arus BarangSelasa 8 Jan 2019 11:27Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan mengimplementasikan aplikasi daftar muat barang versi terbaru yaitu Manifest Generasi III yang diklaim dapat mempercepat arus barang keluar dan masuk Indonesia. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Senin (7/1), mengatakan peluncuran Manifest Generasi III ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk menyempurnakan proses bselengkapnya

 Terapkan Manifest Generasi III, Bea Cukai Percepat Arus BarangTerapkan Manifest Generasi III, Bea Cukai Percepat Arus BarangSelasa 8 Jan 2019 14:27Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun 2019 Bea Cukai terus menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam rangka merespons pesatnya perkembangan industri yang sudah memasuki tahap industri 4.0. Langkah strategis dilakukan dengan menyempurnakan proses bisnis di segala lini dan inovasi serta modernisasi mengikuti perkembangan perekonomian global di era digital.selengkapnya

 DJP Jatim III Surati WP Agar Manfaatkan Tax AmnestyDJP Jatim III Surati WP Agar Manfaatkan Tax AmnestyKamis 28 Jul 2016 10:13Administratordibaca 631 kaliSemua Kategori

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III menyurati wajib pajak (WP) agar memanfaatkan fasilitas tax amnesty dengan melaporkan kekayaan yang belum terkena pajak sehingga tidak dikenakan pemeriksaaselengkapnya

 Kejar setoran pajak, Kanwil Jawa Barat III lakukan ekstra penagihanKejar setoran pajak, Kanwil Jawa Barat III lakukan ekstra penagihanRabu 27 Nov 2019 15:37Ridha Anantidibaca 984 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat III tengah menyiapkan strategi guna mengejar target penerimaan pajak akhir tahun ini. Untuk itu, pihaknya akan melakukan extra effort penagihan kepada Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim III Raih Tebusan Deklarasi Rp28 MAMNESTI PAJAK: Kanwil DJP Jatim III Raih Tebusan Deklarasi Rp28 MRabu 24 Ags 2016 16:06Administratordibaca 1435 kaliSemua Kategori

Kanwil Direkotarat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III berhasil menghimpun tebusan wajib pajak (WP) yang melakukan deklarasi dalam kebijakan pengampunan pajak sebesar Rp28 miliar. Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari mengatakan dengan perolehan tebusan sebesar maka mencapai urutan ke-11 secara nasional.selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Kemendagri: Pajak Rokok untuk BPJS Kurangi Penerimaan DaerahKemendagri: Pajak Rokok untuk BPJS Kurangi Penerimaan DaerahKamis 20 Sep 2018 09:32Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 50 persen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) akan digunakan untuk menutup defisit keuangan BPJS. Kendati demikian, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebut hingga kini belum ada langkah dan petunjuk yang jelas terkait penggunaan dana cukai tembakau dan pajak rokok daerah tersebut.selengkapnya

 Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berakhir 26 April 2019Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berakhir 26 April 2019Rabu 12 Des 2018 13:54Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB Perkotaan yang belum terbayar hingga 2018 akan berakhir 26 April 2019.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Triwulan III di Sumbar MenurunPenerimaan Pajak Triwulan III di Sumbar MenurunKamis 8 Okt 2020 13:38Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Sumatra Barat pada triwulan III/2020 menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dampak Covid-19, kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sumbar Heru Pudyo Nugroho.selengkapnya

 Penyelesaian Sengketa PPN Batu Bara Diupayakan tak Lewat PengadilanPenyelesaian Sengketa PPN Batu Bara Diupayakan tak Lewat PengadilanKamis 2 Jun 2016 20:43Administratordibaca 2649 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berupaya mencari solusi agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. "Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu sehingga dapat membebani perusahaan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraselengkapnya

 Kementerian ESDM Cari Solusi Sengketa PPN BatubaraKementerian ESDM Cari Solusi Sengketa PPN BatubaraKamis 2 Jun 2016 21:24Administratordibaca 936 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berupaya mencari solusi agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. "Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu sehingga dapat membebani perusahaan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraselengkapnya

 Dirjen Minerba Minta PKP2B Tak Usah Bawa Kasus Pajak ke Meja HijauDirjen Minerba Minta PKP2B Tak Usah Bawa Kasus Pajak ke Meja HijauJumat 3 Jun 2016 13:15Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mendamaikan perselisihan 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono meminta sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PKP2B tidakselengkapnya

 Pengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganPengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganRabu 27 Jul 2016 10:27Administratordibaca 1315 kaliSemua Kategori

Pengadilan pajak menjadi solusi sementara atas sengketa restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.selengkapnya

 Pelindo III Aktifkan Aplikasi Konfirmasi Status Wajib PajakPelindo III Aktifkan Aplikasi Konfirmasi Status Wajib PajakRabu 21 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengaktifkan aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada portal anjungan milik perusahaan sejak September 2020.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai terapkan manifest generasi ke III untuk percepat arus barangDitjen Bea Cukai terapkan manifest generasi ke III untuk percepat arus barangSelasa 8 Jan 2019 12:41Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akhirnya mengimplementasikan sistem terbaru yakni Manifest Generasi III sejak 2018. Ini merupakan langkah DJBC untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan kelancaran arus barang.selengkapnya

 Sistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatSistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatSelasa 8 Jan 2019 11:13Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai meluncurkan Manifes Generasi lll. Manifes Generasi III ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka mempermudah kelancaran arus barang di Indonesia.selengkapnya

 Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Senin 6 Ags 2018 13:31Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III sampai dengan Juli 2018 baru mencapai 43% dari target penerimaan sebesar Rp31,5 triliun yang dipicu masih lesunya bisnis industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Insentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisInsentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisSenin 10 Feb 2020 08:49Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Insentif pajak daerah dinilai belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah. Sejalan, keterkaitan pajak daerah dengan layanan yang diberikan perlu diperbaiki.selengkapnya

 WP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunWP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunSenin 3 Okt 2016 09:02Administratordibaca 1237 kaliSemua Kategori

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari tselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :