Kemenkeu sebut kenaikan penerimaan pajak di Juni didorong dua sektor utama, apa saja?Kemenkeu sebut kenaikan penerimaan pajak di Juni didorong dua sektor utama, apa saja?Rabu 22 Jul 2020 14:17Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada bulan Juni 2020 masih mengalami kontraksi 38,12%. Namun, jika dibandingkan dengan posisi Mei 2020 penurunannya tidak sedalam periode tersebut yang sekitar 53,9%. Ini menandakan adanya perbaikan pada Juni 2020.selengkapnya

 Realisasi penerimaan Bea Cukai hinga Juni tumbuh 45,32%Realisasi penerimaan Bea Cukai hinga Juni tumbuh 45,32%Selasa 21 Jul 2020 10:08Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pada semester I 2020 ini realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencapai Rp 93,21 triliun atau tumbuh sebesar 45,32% dari target Perpres 72/2020.selengkapnya

 DPR: Pembahasan RUU Tax Amnesty Rampung 28 JuniDPR: Pembahasan RUU Tax Amnesty Rampung 28 JuniSelasa 21 Jun 2016 09:08Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin memastikan, pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak selambatnya 28 Juni 2016 sebelum memasuki masa cuti panjang. "Kami menjelang 28 Juni 2016 akan mengakhiri sidang untuk cuti panjang. Insya Allah kami selesaikan Ruu Tax Amnesty sebelum 28 atau 28 Juni nanti," kata Ade Komarudin usai buka bersama di rumah dinasnya Jakarta, Senin (20/6).selengkapnya

 DPR Selesaikan RUU Pengampunan Pajak 28 JuniDPR Selesaikan RUU Pengampunan Pajak 28 JuniSelasa 21 Jun 2016 08:39Administratordibaca 843 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak selambatnya 28 Juni 2016 sebelum memasuki masa cuti panjang. "Kami menjelang 28 Juni 2016 akan mengakhiri sidang untuk cuti panjang, Insya Allah kami selesaikan RUU tax amnesty sebelum 28 atau 28 Juni nanti," kata Ade Komarudin usai buka bersama di rumah dinasnya Jakarta, Senin.selengkapnya

 Akhir Juni, penerimaan pajak turun 3,92%Akhir Juni, penerimaan pajak turun 3,92%Jumat 1 Jul 2016 22:23Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Hingga tutup semester pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak belum juga menunjukkan prestasi. Berdasarkan data Informasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, total realisasi penerimaan pajak migas dan nonmigas per 28 Juni 2016 tercatat Rp 429 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah 3,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

 Hingga pertengahan tahun, penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75%Hingga pertengahan tahun, penerimaan pajak hanya tumbuh 3,75%Rabu 17 Jul 2019 14:09Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak dalam negeri masih mengalami tekanan hingga paruh pertama tahun 2019. Kementerian Keuangan (Kemkeu), Selasa (16/6), melaporkan penerimaan pajak hingga akhir Juni lalu sebesar Rp 603,34 triliun.selengkapnya

 JK Optimistis RUU Tax Amnesty Selesai JuniJK Optimistis RUU Tax Amnesty Selesai JuniSabtu 18 Jun 2016 07:36Administratordibaca 678 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) optimistis pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan selesai pada Juni. Dengan RUU tax amnesty ini diharapkan dapat menambah penerimaan pajak negara. "Kita mengharap bisa selesailah pada setidak-tidaknya Juni ini. Mudah-mudahan bisa selesai," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/6).selengkapnya

 Ramai-ramai Bebaskan Denda Pajak KendaraanRamai-ramai Bebaskan Denda Pajak KendaraanJumat 29 Jun 2018 13:29Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan denda bea balik nama kendaraan bermotor. Kali ini, program itu dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-490 Kota Jakarta.selengkapnya

 Janji DPR, Pemabahasan RUU Tax Amnesty Selesai JuniJanji DPR, Pemabahasan RUU Tax Amnesty Selesai JuniRabu 8 Jun 2016 10:32Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Pemerintah bisa bernafas lega. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan selesai pada Juni 2016. Menurut ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supi, RUU Tax Amnesty tidak akan melewati Juni lantaran substansi beleid ini akan digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016.selengkapnya

 Dihadapan Jokowi, Akom Janji RUU Tax Amnesty Selesai Sebelum 28 JuniDihadapan Jokowi, Akom Janji RUU Tax Amnesty Selesai Sebelum 28 JuniSelasa 21 Jun 2016 07:56Administratordibaca 1087 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menjanjikan pembahasan tax amnesty atau pengampunan pajak selesai sebelum 28 Juni. Pernyataan ini disampaikan Akom di depan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Kami jelang tanggal 28 mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang. Insya Allah kami bisa selesaikan UU tax amnesty satu dua hari ini," katanya dalam acara buka bersama di kediamannya di Jalan Wselengkapnya

 Pelaporan Dokumen Kelengkapan Pajak Diperpanjang Hingga JuniPelaporan Dokumen Kelengkapan Pajak Diperpanjang Hingga JuniSenin 20 Apr 2020 15:38Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Pelaporan pajak diperpanjang hingga 30 Juni 2020.selengkapnya

 Hingga 20 Juni, realisasi insentif pajak sudah mencapai Rp 12 triliunHingga 20 Juni, realisasi insentif pajak sudah mencapai Rp 12 triliunJumat 26 Jun 2020 15:13Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak sebanyak Rp 12 triliun sejak April hingga 20 Juni 2020. Tujuannya untuk memacu ekonomi wajib pajak (WP) karyawan dan WP Badan di tengah dampak corona virus disease 2019 (Covid-19).selengkapnya

 RUU Tax Amnesty Terancam Gagal Juni IniRUU Tax Amnesty Terancam Gagal Juni IniSelasa 7 Jun 2016 11:13Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak berjalan lambat di Panitia Kerja (Panja). Hingga kemarin (6/6), Panja belum juga membahas pasal penting seputar tarif tebusan, mekanisme repatriasi, dan instrumen investasi. Padahal jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI di masa sidang kali ini, Panja RUU Tax Amnesty harus tuntas pada 16 Juni 2016. Hingga kemarin, pembahasan RUU Tax Amnestyselengkapnya

 Dubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniDubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniSelasa 7 Jun 2016 00:34Administratordibaca 1022 kaliSemua Kategori

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

 OJK Optimistis Amnesti Pajak Pacu Kredit PropertiOJK Optimistis Amnesti Pajak Pacu Kredit PropertiKamis 25 Ags 2016 13:02Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penyaluran kredit properti tumbuh pesat tahun ini, karena ditopang oleh penerapan kebijakan amnesti pajak dan relaksasi peraturan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan. "Tidak hanya kredit properti, segmen kredit lain juga akanselengkapnya

 22 Juni-21 Juli Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor22 Juni-21 Juli Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan BermotorKamis 28 Jun 2018 13:57Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-491 Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta membebaskan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku 22 Juni ini hingga 21 Juli mendatang.selengkapnya

 Tax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniTax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniSelasa 21 Jun 2016 10:35Administratordibaca 834 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di tingkat panitia kerja DPR hingga kini belum rampung. Kendati demikian, anggota dewan masih menjanjikan rencana pengesahan pekan ini. Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Ketua Panja RUU Pengampunan Pajak dari DPR, Soepriyatno mengatakan hingga pekan lalu pembahasan baru sampai pasal 19. Namun, masih banyak pula yang ditunda pembahasannya.selengkapnya

 Bea dan Cukai: Gejolak Mereda, Target Yakin DicapaiBea dan Cukai: Gejolak Mereda, Target Yakin DicapaiSenin 12 Ags 2019 08:48Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Penerimaan bea dan cukai Provinsi Kalimantan Timur diyakini bisa mencapai target tahun ini dengan indikator gejolak ekonomi yang lebih membaik dibandingkan dengan tahun lalu serta pertumbuhan ekonomi yang lebih positif.selengkapnya

 Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Pemerintah Yakini RUU Tax Amnesty Tuntas Akhir Juni 2016Sabtu 18 Jun 2016 08:31Administratordibaca 861 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

 Jadi Andalan APBN-P 2016, UU Tax Amnesty Sulit Rampung Juni IniJadi Andalan APBN-P 2016, UU Tax Amnesty Sulit Rampung Juni IniJumat 10 Jun 2016 12:58Administratordibaca 1020 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menutup seretnya pendapatan negara tahun ini. Bahkan, potensi penerimaan dari program itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Padahal, pembahasan beleid pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot dan sulit rampung akhir bulan ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :