Kemenperin Dorong Dana Amnesti Pajak untuk HilirisasiKemenperin Dorong Dana Amnesti Pajak untuk HilirisasiKamis 4 Ags 2016 19:55Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mendorong dana dari amnesti pajak diarahkan mengalir ke hilirisasi industri untuk pengolahan sumber daya alam. "Kita lebih menekankan hilirisasi, pengolahan sumber daya alam. Misalnya, di sektor agro bisa masuk ke cokelat," kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat dihubungi di Jakarta, Jumat.selengkapnya

 Kemtan dorong hilirisasi produk sawit dengan usulan insentif pembebasan pajakKemtan dorong hilirisasi produk sawit dengan usulan insentif pembebasan pajakRabu 12 Des 2018 15:46Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Kementerian Pertanian (Kemtan) terus melakukan upaya untuk mendorong hilirisasi produk sawit untuk lebih memperoleh pangsa pasarnya secara global.selengkapnya

 Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniRabu 1 Feb 2023 14:00Ridha Anantidibaca 1517 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

 Majukan Industri, Legalisasi Vape Diapresiasi Pelaku UsahaMajukan Industri, Legalisasi Vape Diapresiasi Pelaku UsahaRabu 25 Jul 2018 15:02Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melegalisasi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Pelegalan ini sangat diapresiasi karena langkah Indonesia setara dengan yang sudah dilakukan di Inggris dan Selandia Baru sekaligus akan memajukan industri baru ini.selengkapnya

 Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommercePemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Produk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakProduk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakKamis 28 Des 2017 10:51Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengkaji pengenaan pajak atau bea untuk produk e-commerce impor guna menyamakan level playing field dengan produk dalam negeri.selengkapnya

 Kemenperin Minta Industri Pulp dan Kertas Terima Tax HolidayKemenperin Minta Industri Pulp dan Kertas Terima Tax HolidayJumat 4 Mei 2018 14:13Ridha Anantidibaca 810 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta industri bubur kertas (pulp) dan kertas menerima insentif tax holiday atau libur pajak penghasilan (PPh) badan. Sebab, sektor ini memiliki potensi investasi yang besar untuk hilirisasi hingga menjadi rayon untuk kebutuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT)selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MetePemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MeteSenin 28 Nov 2016 11:32Ajeng Widyadibaca 1973 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak untuk setiap kacang mete yang diekspor. Kebijakan ini akan dilakukan untuk mendorong hilirisasi industri pengolahan kacang mete.selengkapnya

 Keringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKeringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKamis 2 Jul 2020 10:57Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya

 Produk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturProduk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturJumat 1 Mar 2019 16:13Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya

 Aturan Cukai HPTL Dinilai Perlu Dikaji UlangAturan Cukai HPTL Dinilai Perlu Dikaji UlangSelasa 29 Sep 2020 10:33Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pengamat industri hasil tembakau (IHT) menilai adanya kesalahpahaman terkait dengan penyamarataan pembatasan konsumsi produk tembakau melalui aturan cukai.selengkapnya

 Mantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealMantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealSenin 16 Des 2019 08:46Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu memandang produk tembakau alternatif di Indonesia diperlakukan kurang proporsional karena pengaturan cukainya relatif lebih tinggi dari rokok.selengkapnya

 OJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax AmnestyOJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax AmnestySenin 1 Ags 2016 09:01Administratordibaca 895 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Kemperin: Manufaktur penyumbang pajak terbesarKemperin: Manufaktur penyumbang pajak terbesarRabu 10 Jan 2018 09:35Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Industri pengolahan masih nomor satu sebagai penyumbang pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada negara. Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat tumbuh 17,1%.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Beri Keringanan Pajak Bagi Produsen Agar Bisa BerinovasiPemerintah Perlu Beri Keringanan Pajak Bagi Produsen Agar Bisa BerinovasiJumat 3 Jul 2020 10:19Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah. Salah satu caranya dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya

 Pertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliPertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliKamis 23 Jan 2020 10:50Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

PT Pertamina (Persero) mengharapkan pemerintah mengkaji kembali besaran pajak atas produk dalam negeri. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing dengan barang impor.selengkapnya

 Rokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatRokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatKamis 26 Jul 2018 10:36Ridha Anantidibaca 814 kaliSemua Kategori

Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan payung hukum bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Paramount Land Hadirkan Produk Serap Dana RepatriasiPENGAMPUNAN PAJAK: Paramount Land Hadirkan Produk Serap Dana RepatriasiJumat 5 Ags 2016 18:36Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Paramount Land, perusahaan pengembang kota Gading Serpong Kabupaten Tangerang, menghadirkan sejumlah produk properti menguntungkan sebagai antisipasi masuknya dana-dana repatriasi hasil kebijakan amnesti pajak yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

 Arab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk Imbas Kurangnya Penerimaan NegaraArab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk Imbas Kurangnya Penerimaan NegaraRabu 24 Jun 2020 14:01Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menaikkan bea masuk 575 jenis produk. Kenaikan bea masuk ditetapkan Pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Saudi Customs pada 18 Juni 2020 lalu.selengkapnya

 Mandiri Sekuritas Siapkan Produk Kelola Dana Repatriasi Rp 10 triliunMandiri Sekuritas Siapkan Produk Kelola Dana Repatriasi Rp 10 triliunRabu 13 Jul 2016 09:39Administratordibaca 1349 kaliSemua Kategori

Mandiri Sekuritas (Mansek) menyiapkan produk keuangan yang dapat menampung dana repatriasi kebijakan pengampunan pajak hingga lebih dari Rp 10 triliun. Direktur Utama Mandiri Sekuritas (Mansek) Abiprayadi Rianto mengatakan, dalam Grup Mandiri, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Mandiri serta Mandiri Manajemen Investasi untuk membuat produk terintegrasi yang sesuai dengan program pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :