BerandaBeritaTAG : herlina


 Bisnis Penerbitan Buku Perlu Keringanan PajakBisnis Penerbitan Buku Perlu Keringanan PajakJumat 22 Apr 2016 21:41Administratordibaca 960 kaliSemua Kategori

DPD masih membahas dan mencari banyak masukan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan. Enam orang Anggota Komite III DPD RI mengadakan dengar pendapat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan di Kantor DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/4).selengkapnya

 Purwakarta optimistis target PBB Rp70 miliar tercapaiPurwakarta optimistis target PBB Rp70 miliar tercapaiSenin 1 Apr 2019 16:05Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, optimistis target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun ini yang mencapai Rp70 miliar bisa tercapai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


TAGS # :


rancangan undang-undang ruu (2) undang-undang ruu perbukuan (2) berita pajak (2) rancangan undang-undang (2) undang-undang ruu (2) ruu perbukuan (2) optimistis target (2) berita (2) rancangan (2) undang-undang (2) perbukuan (2) purwakarta (2) optimistis (2) target (2) berita pajak - bisnis (1) pajak - bisnis penerbitan (1) - bisnis penerbitan buku (1) bisnis penerbitan buku perlu (1) penerbitan buku perlu keringanan (1) buku perlu keringanan pajak (1) perlu keringanan pajak dpd (1) keringanan pajak dpd masih (1) pajak dpd masih membahas (1) dpd masih membahas dan (1) masih membahas dan mencari (1) membahas dan mencari banyak (1) dan mencari banyak masukan (1) mencari banyak masukan untuk (1) banyak masukan untuk membuat (1) masukan untuk membuat rancangan (1) untuk membuat rancangan undang-undang (1) membuat rancangan undang-undang ruu (1) rancangan undang-undang ruu perbukuan (1) undang-undang ruu perbukuan enam (1) ruu perbukuan enam orang (1) perbukuan enam orang anggota (1) enam orang anggota komite (1) orang anggota komite iii (1) anggota komite iii dpd (1) iii dpd ri mengadakan (1) dpd ri mengadakan dengar (1) ri mengadakan dengar pendapat (1) mengadakan dengar pendapat tentang (1) dengar pendapat tentang rancangan (1) pendapat tentang rancangan undang-undang (1) tentang rancangan undang-undang ruu (1) undang-undang ruu perbukuan di (1) ruu perbukuan di kantor (1) perbukuan di kantor dpd (1) kantor dpd ri provinsi (1) dpd ri provinsi daerah (1) ri provinsi daerah istimewa (1)