Untuk kembali menggairahkan penjualan mobil jenis sedan yang semakin terpuruk dalam beberapa tahun terakhir ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan harmonoisasi tarif pajak.selengkapnya

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendorong pemerintah agar melakukan harmonisasi tarif pajak kendaraan agar terjadi pemerataan pertumbuhan di seluruh segmen kendaraan.selengkapnya

Regulasi baru tentang harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tinggal sejengkal lagi diresmikan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menemukan formula baru yang membuat PPnBM kendaraan tidak lagi ditentukan berdasarkan desain melainkan kadar emisi gas buang.selengkapnya

Pemerintah menjanjikan akan ada banyak ketentuan baru untuk industri otomotif tanah air, salah satunya ketentuan terkait pajak mobil sedan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan, baik dari pemerintah maupun para pelaku industri.selengkapnya

BMW Group Indonesia menegaskan bahwa harmonisasi pajak sedan tidak akan menurunkan harga jual mobil yang sudah beredar. Perusahaan mengatakan rencana pemerintah tersebut akan berdampak pada sedan yang diluncurkan setelah beleid disahkan.selengkapnya

Kementerian Perindustrian kembali memperkenalkan rekomendasi harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah terbaru. Jadi nantinya tak lagi berdasarkan segmen, tapi lebih ke emisi yang dikeluarkan.selengkapnya

Tidak seperti mobil LCGC maupun MPV, mobil jenis sedan memiliki harga yang lebih mahal karena pajak yang cukup besar.selengkapnya

Rencana penurunan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil sedan kembali mengemuka. Kementerian Perindustrian menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Keuangan dalam rangka memicu pertumbuhan sektor otomotif menuju Revolusi Industri 4.0, terutama menyasar mobil sedan yang berorientasi eksporselengkapnya

Penjualan sedan nasional tahun lalu anjlok ke titik terendah sejak 2012. Tahun ini, penjualan sedan diprediksi stagnan sehingga diharapkan pemerintah dapat segera melakukan harmonisasi tarif pajak untuk kembali mengangkat penjualan sedan.selengkapnya

Jajaran petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jakarta Barat bersama dengan petugas Unit Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Jakarta Barat melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor gabungan.selengkapnya

Pemerintah berencana mengenakan cukai terhadap kendaraan bermotor. Pungutan cukai kendaraan bermotor ini berdasarkan pada gas buang atau emisi gas karbondioksida (CO2) dari kendaraan tersebut.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5 persen dari harga kendaraan. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, tarif pajak BBN 1 di Jakarta saat ini masih 10 persen.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5% dari harga kendaraan.selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya

Harmonisasi tarif pajak kendaraan yang diusulkan Kementerian Perindustrian untuk mobil sedan dan kendaraan listrik dari Kementerian Perindustrian telah diterima oleh Kementerian Keuangan RI lewat Menkeu Sri Mulyani. Dengan skema tersebut, produktivitas industri otomotif nasional diharapkan bisa meningkat.selengkapnya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya mengusulkan harmonisasi skema PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) untuk mobil sedan dan kendaraan listrik, dengan menurunkan sampai menghapuskan tarifnya.selengkapnya

Dalam upaya memacu ekspor pada sektor industri otomotif, pemerintah melakukan harmonisasi skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Penetapan kendaraan mewah nantinya tak lagi berbasis pada ukuran dimensi dan kapasitas mesin lagi melainkan emisi yang dikeluarkan.selengkapnya

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

Berdasarkan data Kepala Seksi Penerimaan Penagihan Samsat Cinere di Depok, ada 15.171 atau 39 persen kendaraan mobil dan motor yang menunggak pajak dari potensi 389.000 jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah Samsat Cinere.“Dari 39 persen, ada 26.61 persen KTMDU (kendaraan tidak melakukan daftar ulang lebih dari 1 tahun menunggak) dan 12.39 persen KBMDU (kendaraan belum melakukan daftar ulangselengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5 persen dari harga kendaraan. Tarif pajak saat ini yakni 10%.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya