Saat akan diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Google Indonesia menolak. Jangan khawatir, Menkeu Sri Mulyani punya cara ampuh untuk menaklukannya.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku masih terus melakukan komunikasi dengan Google. Namun kemungkinan besar akan terjadi kesepakatan pada akhir tahun ini.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui, pajak Google Indonesia masih dihitung. Jadi, angkanya belum keluar hingga sekarang. Ah, yang bener bu menteri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan memungut pajak Google sesuai dengan tarif yang berlaku, yakni tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan 25 persen. Perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP.selengkapnya

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro cukup geram dengan banyaknya perusahaan asing di Indonesia yang 'tidak berwujud'. Artinya, perusahaan ini hanya meraup keuntungan dari iklan di Indonesia tanpa harus membayar pajak. Apalagi, saat ini iklan telah berangsur merambah bisnis online. Sehingga butuh pengawasan khusus dari pemerintah agar potensi pajak dari iklan ini dapat bermanfaat pada sektorselengkapnya

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk terus mengejar pajak Google ternyata menjadi daya tarik dalam gelaran World Bank-IMF Annual Meeting di Amerika Serikat pada 4–8 Oktober. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini turut menjadi bahan pembahasan dari seluruh perwakilan negara di dunia yang hadir.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PT Google Indonesia wajib memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

Aktivitas ekonomi Google di Indonesia merupakan objek pajak, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pemberitaan keengganan Google Indonesia membayar pajak dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan aktifitas ekonomi Google di Indonesia merupakan objek pajak Indonesia. Ia juga mengakui untuk masalah pajak dengan Google dan berbagai macam transaksi kegiatan yang bersifat elektronik memang merupakan persoalan yang dihadapi semua negara.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka kemungkinan untuk melakukan diskusi kepada perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google, terkait langkah mereka yang menolak pemeriksaan pajak yang diberikan otoritas pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memaksimalkan aturan yang ada untuk menjerat Google. Sebab, perusahaan teknologi raksasa dunia ini menolak untuk diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tudingan tidak pernah membayar pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, akan mengejar perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, Google yang beberapa waktu lalu menolak surat pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati menilai pengenaan pajak perusahaan teknologi seperti Google dan kawan-kawanya oleh Uni Eropa (UE) bertujuan menciptakan arena bisnis yang adil. Indonesia sendiri mengantisipasi itu tanpa melemahkan kreativitas.selengkapnya

Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan bahwa upaya untuk menjaring pajak dari Google masih tetap berjalan. Saat ini prosesnya masih dalam tahap penyidikan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia kurang dari 11%. Jauh di bawah standar dunia ataupun ASEAN. "Tapi, kan ini Indonesia dengan tax ratio di bawah 11 persen itu, tidak bisa diterima. Diantara negara manapun di dunia ini. (Indonesia sangat) Kecil," ungkap Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (22/08/2016).selengkapnya

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepatuhan pajak bagi perusahaan mineral dan batubara masih sangat minim.selengkapnya

Program tax amnesti masih terus berjalan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku terus melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholder mulai dari kelompok pengusaha minerba, kelompok profesi dokter, hingga kelompok ritel.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, ada kekhawatiran dari pada calon peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jika dana mereka dipulangkan ke Tanah Air. Investor menginginkan keuntungan lebih seperti bunga yang masih menguntungkan dibandingkan investasi di luar negeri.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya