Kuatkan Desentralisasi Fiskal, Akankan UU Pajak Daerah Direvisi?Kuatkan Desentralisasi Fiskal, Akankan UU Pajak Daerah Direvisi?Senin 19 Ags 2019 10:26Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Selain penguatan kualitas SDM untuk menghasilkan SDM yang sehat, cerdas, dan terampil, salah satu dari tema lain dalam kebijakan fiskal 2020 adalah penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong kemandirian daerah.selengkapnya

 Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuRabu 23 Nov 2016 13:41Ajeng Widyadibaca 1210 kaliSemua Kategori

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Jusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaJusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaRabu 29 Jun 2016 14:31Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pemerintah sangat sayang terhadap pengusaha.selengkapnya

 DPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakDPR Usul Pemerintah Beri Diskon kepada Masyarakat Patuh PajakSelasa 17 Mei 2016 15:06Administratordibaca 1061 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mendorong pemerintah untuk memberikan diskon pajak kepada masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengungkapkan diskon pajak ini menjadi bagian dari prinsip keadilan‎ yang dilakukan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang pengampunan pajak/tax amnesty.selengkapnya

 YLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiYLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiRabu 3 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti beberapa hal terkait upaya pemerintah menurunkan tiket pesawat.selengkapnya

 Penyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuPenyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuSenin 26 Nov 2018 14:15Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan para investor. Dana dari investor pun diharapkan bisa mendorong roda perekonomian nasional.selengkapnya

 Pemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalPemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalKamis 28 Jul 2016 10:55Administratordibaca 1256 kaliSemua Kategori

Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah membuat distorsi sendiri atas kebijakan fiskal yang dibuat dalam dua tahun belakangan. Kebijakan fiskal pengampunan pajak yang tengah berjalan harus ditangani dengan tepat jika diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Pemerintah Beri Relaksasi Fiskal bagi Impor HankamPemerintah Beri Relaksasi Fiskal bagi Impor HankamKamis 14 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali merivisi aturan mengenai pembebasan bea masuk atas impor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.selengkapnya

 Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahPemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahRabu 21 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

 Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalRabu 17 Feb 2021 08:58Ridha Anantidibaca 860 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasPemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasRabu 18 Apr 2018 14:56Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk industri hulu migas. Ini karena pada aturan sebelumnya tak memasukkan industri hulu migas sebagai penerima insentif libur pajak (tax holiday).selengkapnya

 Pemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahPemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahKamis 5 Des 2019 10:57Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menarik investasi, pemerintah tengah menyusun skema memoderasi sejumlah jenis daerah menjadi satu tarif.selengkapnya

 Pemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianPemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianRabu 21 Des 2016 09:36Ajeng Widyadibaca 961 kaliSemua Kategori

Pemerintah daerah diminta mewujudkan keadilan sosial bagi kaum tani melalui penghapusan Pajak Tanah pada Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dalam SPT PBB.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah DaerahPenghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah DaerahSenin 26 Nov 2018 14:19Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

“Kalau pajak motor dihapus tentu enggak ada bedanya dengan sepeda. Motor jadi enggak ada surat-suratnya. Yang beli tambah banyak, yang memakai juga tambah tidak bisa diatur. Wong, sekarang saja ada rencana penambahan tarif PKB untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor, ini kok malah mau dihapus,” tambah Ihwan.selengkapnya

 Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Pemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahPemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahSelasa 24 Des 2019 09:57Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan. Hal tersebut nyatanya disambut baik oleh pemerintah daerah (Pemda).selengkapnya

 Hipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaHipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaKamis 8 Okt 2020 14:03Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memiliki kuasa atas penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).selengkapnya

 Pacu Pajak Daerah, BPD Bali Dorong Sinergi dengan Bank Daerah LainPacu Pajak Daerah, BPD Bali Dorong Sinergi dengan Bank Daerah LainSelasa 4 Des 2018 09:45Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Bank BPD Bali akan meningkatkan sinergi dengan sejumlah bank daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan bisnis.selengkapnya

 Genjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawGenjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawSenin 2 Des 2019 16:19Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengatur tarif pajak daerah, sebagai bentuk realisasi percepatan investasi. Rencana itu tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan yang merangkum beberapa ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :