Menkeu Pastikan Kredibilitas FiskalMenkeu Pastikan Kredibilitas FiskalJumat 19 Ags 2016 11:04Administratordibaca 209 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan RAPBN 2017 akan menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengelola ekonomi dan memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta.selengkapnya

 Indonesia-AS Pererat Kemitraan Bidang FiskalIndonesia-AS Pererat Kemitraan Bidang FiskalSabtu 8 Okt 2016 08:01Administratordibaca 168 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Amerika Serikat (AS) dan Kemenkeu Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang fiskal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif serta mempererat kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik.selengkapnya

 Industri Galangan Kapal Keluhkan Kendala FiskalIndustri Galangan Kapal Keluhkan Kendala FiskalAhad 6 Nov 2016 21:43Administratordibaca 343 kaliSemua Kategori

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) masih mengeluhkan beberapa kendala fiskal seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk dalam industri galangan kapal Tanah Air.selengkapnya

 Capaian Tax Amnesty Belum Bantu Fiskal RICapaian Tax Amnesty Belum Bantu Fiskal RIKamis 10 Nov 2016 13:39Administratordibaca 414 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah Indonesia dianggap berhasil dan menjadi yang terbaik dari pelaksanaan kebijakan serupa yang dilakukan oleh negara-negara lain.selengkapnya

 Sri Mulyani Ditantang Selesaikan Persoalan FiskalSri Mulyani Ditantang Selesaikan Persoalan FiskalJumat 29 Jul 2016 09:24Administratordibaca 241 kaliSemua Kategori

Didapuk sebagai Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani dinilai mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai defisit anggaran, penerimaan pajak yang menipis, ‎hingga kesuksesan tax amnesty yang diharap bisa menutupi kekurangan penerimaan dari sektor pajak.selengkapnya

 BI: Anggaran Kementerian Dipangkas untuk Selamatkan FiskalBI: Anggaran Kementerian Dipangkas untuk Selamatkan FiskalKamis 4 Ags 2016 12:38Administratordibaca 483 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga karena menilai target penerimaan pajak tertekan. Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo meyakini, jika pemangkasan anggaran tersebut merupakan keputusan pemerintah yang sudah dipertimbangkan dengan sangat baik.selengkapnya

 Pemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalPemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalKamis 28 Jul 2016 10:55Administratordibaca 259 kaliSemua Kategori

Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah membuat distorsi sendiri atas kebijakan fiskal yang dibuat dalam dua tahun belakangan. Kebijakan fiskal pengampunan pajak yang tengah berjalan harus ditangani dengan tepat jika diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Sidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalSidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalKamis 4 Ags 2016 08:54Administratordibaca 208 kaliSemua Kategori

Pemerintah hendak mengambil kebijakan fiskal 2017 dalam sidang kabinet sore ini di kantor Presiden. Secara khusus, pemerintah akan memutuskan terkait target penerimaan negara agar tidak terlalu ambisius.selengkapnya

 Kerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariKerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariSenin 13 Nov 2017 11:26Ajeng Widyadibaca 36 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarSenin 23 Jan 2017 10:16Ajeng Widyadibaca 273 kaliSemua Kategori

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

 Bank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 JutaBank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 JutaRabu 1 Jun 2016 17:53Administratordibaca 520 kaliSemua Kategori

Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) bagi Indonesia yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan,selengkapnya

 DPR Ragukan Keamanan Fiskal bila Tax Amnesty GagalDPR Ragukan Keamanan Fiskal bila Tax Amnesty GagalSelasa 7 Jun 2016 11:06Administratordibaca 521 kaliSemua Kategori

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

 Ekstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraEkstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraJumat 10 Feb 2017 15:11Ajeng Widyadibaca 231 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, ekstensifikasi barang kena cukai bisa menjadi alternatif ketika pendapatan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat diandalkan dalam kondisi saat ini.selengkapnya

 Ekstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraEkstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraJumat 10 Feb 2017 15:11Ajeng Widyadibaca 0 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, ekstensifikasi barang kena cukai bisa menjadi alternatif ketika pendapatan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat diandalkan dalam kondisi saat ini.selengkapnya

 Bank Dunia Pinjami Indonesia $ 400 Juta untuk Atasi Defisit FiskalBank Dunia Pinjami Indonesia $ 400 Juta untuk Atasi Defisit FiskalKamis 2 Jun 2016 20:03Administratordibaca 350 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mendapatkan pinjaman US0 juta (sekitar Rp 5,46 triliun) dari Bank Dunia untuk membant mendanai defisit fiskal dan meningkatkan pengumpulan pajak, menurut Bank Dunia dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (1/6). Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pengumpulan dan belanja pendapatan, menurut Grup Bank Duniaselengkapnya

 RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiRAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiSenin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

 Tiga Sektor Bakal Diuntungkan Pemberlakuan Tax AmnestyTiga Sektor Bakal Diuntungkan Pemberlakuan Tax AmnestyAhad 19 Jun 2016 09:24Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Publikasi PT Henan Putihrai menyatakan sektor utama yang akan diuntungkan apabila program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berhasil dilakukan dan berjalan efektif adalah infrastruktur, konstruksi, dan bahan material. Publikasi itu menyatakan bakal terdapat peningkatan pajak yang digunakan untuk menutupi kekurangan fiskal dimana defisit fiskal mencapai Rp313,4 triliun atau 2,4% dari Produk Domestikselengkapnya

 Bank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaBank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaSabtu 4 Jun 2016 10:52Administratordibaca 402 kaliSemua Kategori

Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keteranganselengkapnya

 Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak Cukup Ambisius pada 2016Jumat 29 Jul 2016 10:09Administratordibaca 481 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

 PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudSenin 11 Des 2017 15:22Ridha Anantidibaca 39 kaliSemua Kategori

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :