Dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang akan dibahas oleh DPR dikabarkan terdapat pasal yang akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan.selengkapnya
Dalam kunjungan yang kedua kali ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bulan Maret 2016 ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia dukung penuh (DJP) dalam mensukseskan Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016 dan mengamankan peenrimaan pajak. "Sudah dua kali (berkunjung ke DJP) berarti dukungan penuh," ucap Jokowi di Gedung Utama Kantor Pusat DJP, Jakarta (Selasa, 29/3)selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, yang akan memeriksa kewajiban pajak Google Indonesia.selengkapnya
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk pengembangan kartu pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), e-billing, kiosk pajak, dan layanan elektronik lainnya.selengkapnya
Pengamat pajak menyambut positif konsep pelayanan kantor pajak akan dirancang lebih digital dari yang sebelumnya bersifat offline.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memiliki senjata baru untuk mendukung pengumpulan pajak. Senjata yang dimaksud adalah sistem teknologi informasi perpajakan atau sistem core tax baru.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung penuh Otoritas Pajak yang berencana menempuh langkah lebih keras terhadap raksasa digital Google, melalui Google Asia Pacific Pte Ltd yang bermarkas di Singapura maupun PT Google Indonesia.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya kepada program tax amnesti atau pengampunan pajak yang sekarang ini tengah digalakan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).selengkapnya
PP Muhammadiyah akan ikut serta melakukan sosialisasi program amnesti pajak yang akan berakhir pada Maret 2017 ke masyarakat serta perguruan tinggi.selengkapnya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya
Kalangan pengusaha mendukung langkah pemerintah yang tengah melakukan upaya luar biasa atau extra effort untuk menutup celah penerimaan pajak.selengkapnya
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat menghadapi gejolak ekonomi global, salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mendukung rencana kemudahan prosedur layanan kepabeanan dan perbaikan proses bisnis untuk mendorong ekspor dari sektor otomotif. Kebijakan ini akan diimplementasikan dalam dua pekan ke depan.selengkapnya
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dan penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi serta potensinya yang besar dalam menyerap tenaga kerja.selengkapnya
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mendukung program tax amnesty (pengampunan pajak) yang diusung pemerintah pusat. Hal itu ditunjukannya dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam mendukung Undang-Undang tentang Amnesti Pajak.selengkapnya
Bank-bank di Singapura menyatakan bahwa industri bank swasta akan mendukung upaya program Tax Amnesty Indonesia.selengkapnya
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, aturan pengampunan pajak (tax amnesty), sangat sejalan dengan upaya pemerintah dan BI untuk memperdalam sektor keuangan. Selain itu, kata Agus, tax amnesty merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara untuk merepratiasi, atau menarik kembali dana warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan mendukung kebijakan pemerintah yang akan menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak. "Banyak pihak yang meragukan Direktorat Jenderal Pajak mendukung tax amnesty apa tidak. Kami dukung seribu persen," kata Ken di sela konferensi pers Direktorat Jenderal Pajak terkait isu perpajakan terkini di kantor DJP, Jakarta, Jumatselengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya