Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka itu tertera angka 07.18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya
Aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menimbulkan keresahan bagi perbankan maupun nasabah. Dampaknya, konsumen banyak yang menutup kartu kredit dan berkurangnya transaksi harian pengguna. Menanggapi ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menduga nasabah sengaja menutup kartu kreditnya guna menghindariselengkapnya
Wacana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pengemplang pajak hanya akan memberi kenikmatan bagi para konglomerasi bahkan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan menjadi penikmat terbesar tax amnesty. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengungkapkan hal itu, Selasa (21/6/2016). "Siapa yang diuntungkan dari UU Tax Amnestyselengkapnya
Kendaraan dinas yang biasa digunakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yakni mobil sedan hitam dengan nomor plat RI 26, tiba-tiba ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan bukan karena jenis mobil yang digunakan, melainkan karena angka yang tertera di bawah RI 26.selengkapnya
Humas Kementerian Keuangan, Nufransa memastikan mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menunggak pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya tak menyadari bahwa mobil dinas yang dikendarai pajak kendaraannya telah mati atau kadaluarsa.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah dibayarkan sejak lama. Bahkan, penyerahan pelat nomor baru pun sudah diterima.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar pajak pelat mobil dinasnya yang telah melewati batas masa berlaku atau bisa dibilang kadaluarsa.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu menteri Kabinet Kerja yang selalu menggembar-gemborkan agar masyarakat taat membayar pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi acara gathering eksportir Indonesia yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Jakarta, Selasa (7/8/2018).selengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya
Sejalan dengan salah satu misi Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, Bea Cukai Cilacap mengunjungi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Cilacap untuk mendapat rekomendasi data pengusaha IKM yang sekiranya berpotensi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan berupa Kemudahan Impor Tujuan Eksporselengkapnya
Pemerintah memastikan tidak mengabulkan usulan pajak mobil 0 persen. Tanpa insentif pajak tersebut, harga mobil dipastikan akan stagnan atau malah naik. Namun jangan khawatir, Oktober 2020 ini ada banyak diskon potongan harga mobil.selengkapnya
Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, sekitar 69% kendaraan mewah yang ada di DKI Jakarta belum melunasi pajak kendaraan.selengkapnya
Struktur pajak kendaraan roda empat saat ini terbagi-bagi dalam beberapa segmen, mulai dari mobil MPV (Multi Purpose Vehicle), sedan, SUV (Sport Utility Vehicle), mobil 4x2, mobil 4x4 dan lain-lain. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ingin tarif perpajakan mobil penumpang di Indonesia disederhanakan, cukup dibagi dua saja, antara mobil berkapasitas di bawah 10 penumpang dan di atas 10selengkapnya
Mobil-mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC ) atau yang sering disebut mobil murah tak lagi istimewa karena kini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sebelumnya mobil-mobil LCGC tak dikenakan PPnBM alias 0 persen.selengkapnya
Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka pelat nomor mobil itu tertera angka 07 18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya
Mobil dinas Menkeu Sri Mulyani yang bernopol RI-26 sempat menjadi perbincangan karena telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya. Pelat mobil tersebut habis masa berlakunya pada bulan Juli 2018.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya