Lobi Dubes Prancis, Menperin Perjuangkan CPOLobi Dubes Prancis, Menperin Perjuangkan CPOJumat 11 Nov 2016 09:38Ajeng Widyadibaca 575 kaliSemua Kategori

Peluang naiknya permintaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) membesar. Seiring putusan parlemen Prancis membatalkan pajak progresif untuk CPO asal Indonesia.selengkapnya

 Dubes: Kesuksesan Amnesti Pajak, tak Ada Urusannya dengan SingapuraDubes: Kesuksesan Amnesti Pajak, tak Ada Urusannya dengan SingapuraSelasa 20 Sep 2016 15:16Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura menegaskan bahwa pihaknya tidak ada inisiatif untuk menganggu berjalannya kebijakan amnesti pajak di Indonesa. Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumarnayar menegaskan bila negaranya tidak mempermasalahkan mengalirnya dana nasabah Indonesia yang ditarik kembali ke dalam negeri.selengkapnya

 Dubes Singapura Tegaskan Negaranya tak Jegal Amnesti PajakDubes Singapura Tegaskan Negaranya tak Jegal Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 14:58Administratordibaca 1066 kaliSemua Kategori

Duta Besar SIngapura untuk Indonesia Anil Kumarnayar menegaskan bila negaranya tidak mempermasalahkan mengalirnya dana nasabah Indonesia yang ditarik kembali ke dalam negeri.selengkapnya

 Dubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniDubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniSelasa 7 Jun 2016 00:34Administratordibaca 976 kaliSemua Kategori

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

 HNW: UU Pengampunan Pajak tidak Sesuai PancasilaHNW: UU Pengampunan Pajak tidak Sesuai PancasilaJumat 1 Jul 2016 03:39Administratordibaca 1751 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meniali Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru disetujui DPR RI, tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.selengkapnya

 Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah!Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah!Selasa 9 Feb 2016 13:58Administratordibaca 1280 kaliSemua Kategori

“Tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang yang kaya saja.” Demikian dikatakan Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah)selengkapnya

 Rusia Berencana Naikkan Tarif Pajak CPO IndonesiaRusia Berencana Naikkan Tarif Pajak CPO IndonesiaSenin 5 Ags 2019 13:21Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia. Kenaikan sebesar 20 persen dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

 Rusia Berencana Naikkan Pajak CPO Indonesia Jadi 20%Rusia Berencana Naikkan Pajak CPO Indonesia Jadi 20%Senin 5 Ags 2019 13:25Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20%, dari sebelumnya 10%.selengkapnya

 Rusia berencana naikkan tarif pajak CPO Indonesia 20 persenRusia berencana naikkan tarif pajak CPO Indonesia 20 persenSenin 5 Ags 2019 16:11Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20 persen, dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

 PIDATO KENEGARAAN: Presiden Apresiasi Komitmen DPD Dukung Amnesti PajakPIDATO KENEGARAAN: Presiden Apresiasi Komitmen DPD Dukung Amnesti PajakSelasa 16 Ags 2016 10:43Administratordibaca 1064 kaliSemua Kategori

Komitmen Dewan Perwakilan Daerah mendukung amnesti pajak dan penguatan BPD serta pengembangan koperasi mendapat apresiasi Presiden. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dan komitmen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak untuk mendukung pembangunan.selengkapnya

 Ratusan WNI Ikuti Sosialisasi Amnesti Pajak di KBRI Kuala LumpurRatusan WNI Ikuti Sosialisasi Amnesti Pajak di KBRI Kuala LumpurSabtu 17 Sep 2016 11:32Administratordibaca 613 kaliSemua Kategori

Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia di Singapura melakukan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak dihadapan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di KBRI Kuala Lumpur, Jumat.selengkapnya

 Pemerintah Sosialisasi Amnesti Pajak di BrusselPemerintah Sosialisasi Amnesti Pajak di BrusselSenin 19 Sep 2016 16:41Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

Lebih dari 100 warga dan Diaspora Indonesia di Belgia mengikuti sosialisasi kebijakan Pemerintah tentang Amnesti Pajak yang diselenggarakan oleh KBRI Brussel.selengkapnya

 Cukai Rokok Naik, Ini Manfaat Ganda yang DidapatCukai Rokok Naik, Ini Manfaat Ganda yang DidapatJumat 10 Ags 2018 15:11Ridha Anantidibaca 983 kaliSemua Kategori

Usulan untuk menggunakan cukai rokok sebagai dana pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki manfaat ganda. Selain penambahan pendapatan bagi pemerintah, program pengendalian tembakau juga berjalan.selengkapnya

 Indonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisIndonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisSelasa 2 Feb 2016 12:33Administratordibaca 1202 kaliSemua Kategori

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

 Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissIndonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissRabu 6 Feb 2019 09:33Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 Usaha tutup selama Ramadan, Wajib Pajak tetap diminta laporanUsaha tutup selama Ramadan, Wajib Pajak tetap diminta laporanKamis 24 Mei 2018 10:56Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengimbau pengusaha atau pengelola usaha yang tutup selama Ramadan untuk segera melapor. Jika tidak melapor akan dihitung sebagaimana pajak beroperasi seperti biasa.selengkapnya

 Bidang Usaha yang Tutup Selama Ramadan Bebas Pajak DaerahBidang Usaha yang Tutup Selama Ramadan Bebas Pajak DaerahKamis 24 Mei 2018 10:18Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) diminta untuk melaporkan kegiatan usahanya yang tutup selama Ramadan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) agar pajak daerahnya tidak dihitung selama satu bulan.selengkapnya

 Solusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatSolusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatJumat 10 Ags 2018 15:04Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Pembahasan soal defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memunculkan usulan alternatif pendanaan. Kenaikan cukai rokok ditengarai tepat untuk menjadi sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),selengkapnya

 Peneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiPeneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiJumat 10 Ags 2018 15:28Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Klaim soal cukai rokok untuk dijadikan sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional kembali dibicarakan. Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan hanya dengan menaikkan cukai rokok Rp50 saja, pendanaan dan keberlangsungan JKN bisa diatasi.selengkapnya

 Kinerja Ekonomi Lambat, Jokowi Tak Segan Rombak KabinetKinerja Ekonomi Lambat, Jokowi Tak Segan Rombak KabinetSabtu 27 Ags 2016 13:38Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal perombakan di jajaran menteri di kabinetnya. Hal itu dirasa perlu agar target-target yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana. Jokowi mencontohkan, soal kemudahan investasi misalnya. Saat ini Indonesia masih ada di peringkat 109 di dunia, angka itu harus diturunkan. Sebab, negara tetangga lainnya seperti Malaysia di peringkat 18, Thailandselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :