Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD). FGD mengangkat tema tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional”, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional” yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

Bea Cukai menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives the Revenue) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, 16-17 Oktober. Tujuannya meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC).selengkapnya

Bea Cukai Bea Cukai menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Perluasan Akses Ekspor Bagi IKM, Rabu (28/03), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji usulan untuk menjadikan laba ditahan (retained earnings) dan warisan sebagai objek pajak. Hal ini muncul dalam pembahasan awal di tingkat focus group discusion (FGD) terkait revisi undang-undang (RUU) pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

Bea Cukai menjalin daerah untuk terus meningkatkan ekspor. Bea Cukai Sibolga bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I cabang Sibolga dan Pemerintah Daerah Sibolga selenggarakan focus group discussion bertajuk 'Menggali Potensi Perekonian Daerah dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga'.selengkapnya

Demi meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC), Bea Cukai selenggarakan focus group discussion dengan tema “Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives The Revenue)”, pada 16-17 Oktober di Kantor Pusat Bea Cukai.selengkapnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menarik pajak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Rencana ini masih dalam tahap kajian untuk mengetahui potensi dan landasan aturannya.selengkapnya

Dalam bulan ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan atas penjualan dibawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omzet, menjadi 0,5%.selengkapnya

Wali Kota Bandung Oded M Danial mendukung langkah penerapan pajak bagi usaha katering dan pedagang kaki lima (PKL) yang telah menetap. Saat ini rencana tersebut masih dikaji oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.selengkapnya

Tahun ini devisa dari wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan meningkat US miliar (naik 20% dibanding 2017). Untuk meningkatkan perolehan devisa tersebut, Kementerian Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata mengusulkan revisi regulasi VAT Refund wisman.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memungkiri wacana mengenakan pajak pada laba ditahan atau retained earnings dan harta warisan memang pernah dibicarakan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang gencar menggenjot penerimaan negara dari sisi pajak.selengkapnya

Pemerintah menganggap usulan mengenai pajak bagi laba ditahan dan warisan masih dalam proses pembahasan awal. Untuk itu pemerintah sampai saat ini masih berupaya menjaring informasi dari berbagai pihak terkait rencana tersebut.selengkapnya

Target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini, yakni Rp 1.454,5 triliun dinilai terlalu besar. Sebab, tantangan yang ada tahun ini lebih berat.selengkapnya

Bea Cukai dalam meningkatkan pelayanan prima terus memberi asistensi dan penghargaan kepada pengguna jasanya atas kontribusi yang telah diberikan. Kali ini, Bea Cukai Ternate menyelenggarakan forum asistensi dan penghargaan kepada pengguna jasanya, kemudian disusul juga oleh Bea Cukai Marunda dan Bea Cukai Jakarta dalam acara bertajuk Bea Cukai awards.selengkapnya

Pemkot Malang mempercepat peningkatan cakupan layanan pajak daerah secara online.selengkapnya

Pemkot Bandung tengah menyiapkan aturan agar bisa memungut pajak tempat kos secara maksimal. Pasalnya, saat ini penerapan pajak baru berlaku terhadap tempat kos yang memiliki minimal 10 kamar.selengkapnya

Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB Perkotaan yang belum terbayar hingga 2018 akan berakhir 26 April 2019.selengkapnya

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu terus berupaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha barang kena cukai (BKC).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya