Menyongsong pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty, Kementerian Keuangan merombak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ada 24 jabatan yang mengalami perombakan, baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Beberapa diantaranya adalah posisi yang cukup penting seperti Direktur Pemeriksaan, Direktur Keberatan dan Banding, hingga Direktur Peraturan Perpajakan I dan IIselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak baru saja mencabut dan tidak lagi memberlakukan 35 peraturan dan keputusan Dirjen Pajak.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi penunjukkan Robert Pakpahan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Dia berharap, Robert bisa membawa pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia serta asas keadilan bagi para wajib pajak.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II menggelar dialog pemberdayaan UMKM dan implikasi perpajakan, serta Peresmian Tax Center DEL dengan tema 'Menuju Masyarakat Kawasan Danau Toba Tertib Pajak' di Institut Teknologi DEL, Laguboti, Tobasa.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru pada Kamis (30/11/2017) malam. Dengan pelantikan ini, Robert resmi menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun per 1 Desember 2017.selengkapnya

Memasuki babak akhir pembahasan Rancangan Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merombak jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Bambang berharap pejabat-pejabat di pos barunya terampil membujuk wajib pajak mengikuti tax amnesty itu untuk menempatkan dananya di dalam negeri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati hari ini menjadi pembicara kunci pada acara Rembug Pajak Nasional di Kementerian Keuangan.selengkapnya

Direktur Keuangan PT Persis Solo Saestu, Wahyu Haryanto dikabarkan tengah tersandung kasus pajak. Oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Wahyu tersangkut kasus penggelapan faktur pajak periode 2004-2007. Atas kondisi ini, pihak PT Persis Solo Saestu langsung menonaktifkannya, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Laskar Sambernyawa.selengkapnya

Pemerintah merelaksasi kebijakan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) seiring dengan semakin intensifnya pemeriksaan pajak terkait isu transfer pricing dan isu perpajakan internasional lainnya.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik Robert Pakpahan untuk meningkatkan kapasitas otoritas pajak dan membangun kepercayaan dengan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Hari ini Kamis (30/11) menjadi hari terakhir Ken Dwijugiasteadi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ken memasuki masa purnabaktinya mulai 1 Desember 2017.selengkapnya

Direktur Utama PT Bank BNI (persero) Tbk Achmad Baiquni mengatakan Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha di kota pelabuhan tersebut.selengkapnya

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mencatat keterlibatan Eddy Sindoro dalam dokumen Offshore Leaks, yang memuat enam perusahaan di kawasan suaka pajak alias tax haven. Adapun datanya bisa dilihat dalam tautan https://offshoreleaks.icij.org/nodes/45658.selengkapnya

Pemerintah tengah berupaya emningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban administrasi wajib pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

Wajib pajak peserta tax amnesty (TA) tak luput dari pemeriksaan fiskus.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Ken Dwijuglasteadi yang memasuki masa pensiun. Robert sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sejak 19 Maret 2015, dan merupakan muka lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya