Penghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahPenghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahSenin 26 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Rencana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dinilai berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak. Hal ini lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).selengkapnya

 BPRD DKI : Pembebasan denda pajak kendaaan bermotor tak berefek ke pendapatan daerahBPRD DKI : Pembebasan denda pajak kendaaan bermotor tak berefek ke pendapatan daerahJumat 29 Jun 2018 09:57Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor bagi warga DKI Jakarta.selengkapnya

 30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak Pajak30 Persen Kendaraan Dinas Karawang Menunggak PajakSelasa 10 Jul 2018 14:54Ridha Anantidibaca 908 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya

 Pajak Mobil Dinas Menkeu Jadi PerbincanganPajak Mobil Dinas Menkeu Jadi PerbincanganRabu 8 Ags 2018 11:11Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Kendaraan dinas yang biasa digunakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yakni mobil sedan hitam dengan nomor plat RI 26, tiba-tiba ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan bukan karena jenis mobil yang digunakan, melainkan karena angka yang tertera di bawah RI 26.selengkapnya

 Mobil Dinas Sri Mulyani Telat Bayar Pajak?Mobil Dinas Sri Mulyani Telat Bayar Pajak?Rabu 8 Ags 2018 10:49Ridha Anantidibaca 1149 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi acara gathering eksportir Indonesia yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Jakarta, Selasa (7/8/2018).selengkapnya

 Pacu Pajak Daerah, BPD Bali Dorong Sinergi dengan Bank Daerah LainPacu Pajak Daerah, BPD Bali Dorong Sinergi dengan Bank Daerah LainSelasa 4 Des 2018 09:45Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Bank BPD Bali akan meningkatkan sinergi dengan sejumlah bank daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan bisnis.selengkapnya

 Hipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaHipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaKamis 8 Okt 2020 14:03Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memiliki kuasa atas penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Kemenkeu: Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah Bayar PajakKemenkeu: Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah Bayar PajakRabu 8 Ags 2018 11:01Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Humas Kementerian Keuangan, Nufransa memastikan mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menunggak pajak.selengkapnya

 Kemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarKemenkeu: Pajak Mobil Dinas Sri Mulyani Sudah DibayarRabu 8 Ags 2018 11:15Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah dibayarkan sejak lama. Bahkan, penyerahan pelat nomor baru pun sudah diterima.selengkapnya

 Pemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaPemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaSenin 7 Okt 2019 14:42Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya

 Sri Mulyani Kendarai Mobil Dinas yang Pajak Kendaraannya MatiSri Mulyani Kendarai Mobil Dinas yang Pajak Kendaraannya MatiRabu 8 Ags 2018 14:21Ridha Anantidibaca 1251 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya tak menyadari bahwa mobil dinas yang dikendarai pajak kendaraannya telah mati atau kadaluarsa.selengkapnya

 Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Rabu 8 Ags 2018 14:30Ridha Anantidibaca 1606 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar pajak pelat mobil dinasnya yang telah melewati batas masa berlaku atau bisa dibilang kadaluarsa.selengkapnya

 Gembar Gembor Bayar Pajak, Mobil Dinas Sri Mulyani Pajaknya MatiGembar Gembor Bayar Pajak, Mobil Dinas Sri Mulyani Pajaknya MatiRabu 8 Ags 2018 14:15Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu menteri Kabinet Kerja yang selalu menggembar-gemborkan agar masyarakat taat membayar pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Cilacap Datangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cari Data IKM Berpotensi EksporBea Cukai Cilacap Datangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cari Data IKM Berpotensi EksporKamis 7 Feb 2019 13:28Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan salah satu misi Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, Bea Cukai Cilacap mengunjungi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Cilacap untuk mendapat rekomendasi data pengusaha IKM yang sekiranya berpotensi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan berupa Kemudahan Impor Tujuan Eksporselengkapnya

 Dirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkanDirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkanRabu 8 Ags 2018 14:06Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani berpelat nomor RI 26 diduga telah melewati jatuh tempo pembayaran. Di bawah huruf dan angka itu tertera angka 07.18 yang mengisyaratkan jatuh tempo pajak pada Juli 2018.selengkapnya

 Tangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBTangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBSenin 21 Nov 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 1436 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang menargetkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB) masing-masing mencapai Rp350,9 juta dan Rp330 miliar pada tahun mendatang.selengkapnya

 Pemkot Semarang Terus Genjot Pendapatan PBBPemkot Semarang Terus Genjot Pendapatan PBBSelasa 13 Mar 2018 10:40Ridha Anantidibaca 1147 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Semarang, terus menggenjot pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menargetkan pajak PBB mencapai Rp376 miliar sepanjang 2018.selengkapnya

 Pendapatan Pajak Surabaya Ditargetkan Rp 4 TriliunPendapatan Pajak Surabaya Ditargetkan Rp 4 TriliunKamis 26 Sep 2019 14:54Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pendapatan dari sektor pajak daerah di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada tahun anggaran 2019 ini ditargetkan bisa tercapai sebesar Rp 4 triliun. Nilai ini setara 45,95 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.selengkapnya

 Pendapatan Pajak DKI Naik karena Faktor IniPendapatan Pajak DKI Naik karena Faktor IniRabu 3 Jan 2018 11:50Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri mengatakan adanya pemutihan pajak, razia di lapangan, dan penagihan dari pintu ke pintu (door to door) dapat meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan. Faktor-faktor itu menyebabkan target pendapatan pajak terlampaui.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :