YSK Gugat UU Tax AmnestyYSK Gugat UU Tax AmnestyAhad 10 Jul 2016 10:06Administratordibaca 1113 kaliSemua Kategori

Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggugat Undang Undang Tax Amnesty (UU TA) atau Undang-Undang Pengampunan Pajak. YSK akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Ini Alasan Buruh Gugat UU Tax AmnestyIni Alasan Buruh Gugat UU Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 19:30Administratordibaca 1443 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rumah Rakyat Indonesia, Partai Buruh, KSPSI telah menyerahkan berkas gugatan uji materi (judicial review) atas Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Buruh meminta MK membatalkan UU tersebut dengan beberapa alasan.selengkapnya

 300 Buruh Serbu MK Gugat UU Tax Amnesty300 Buruh Serbu MK Gugat UU Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 19:07Administratordibaca 995 kaliSemua Kategori

Lahirnya Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) terus mendapatkan perlawanan. Kali ini, buruh yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ‎mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKRabu 19 Okt 2016 20:44Administratordibaca 1605 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

 Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty, Ini Jawaban Sri MulyaniMuhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty, Ini Jawaban Sri MulyaniKamis 1 Sep 2016 07:16Administratordibaca 1685 kaliSemua Kategori

Lahirnya Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mengundang gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari kalangan buruh dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah. Program pengampunan pajak dinilai salah sasaran dan penuh dengan ketidakadilan.selengkapnya

 Muhammadiyah akan Gugat Amnesti PajakMuhammadiyah akan Gugat Amnesti PajakSenin 29 Ags 2016 12:51Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Tak hanya dibayangi dengan melesetnya perolehan target anggaran, program pengampunan pajak atau tax amnesty kini mendapat ganjalan baru. Kali ini datang dari Muhammadiyah. Salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air ini berencana membawa UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) di meja hijau. Alasannya: pertama, UU pengampunan pajak tak adil bagi masyarakat.selengkapnya

 Buruh Gugat Tax Amnesty ke MK, Ratusan Polisi Rapatkan BarisanBuruh Gugat Tax Amnesty ke MK, Ratusan Polisi Rapatkan BarisanJumat 22 Jul 2016 19:03Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

Ratusan buruh mengajukan berkas gugatan uji materi (judicial review) atas Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini akan dijaga ketat dari aparat keamanan yang jumlahnya mengimbangi massa buruh.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Yang Gugat UU Tax Amnesty, SPT Udah Benar?Dirjen Pajak: Yang Gugat UU Tax Amnesty, SPT Udah Benar?Selasa 12 Jul 2016 12:28Administratordibaca 1440 kaliSemua Kategori

UU Tax Amnesty akan digugat oleh Yayasan Satu Keadilan bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Terdapat sedikitnya 21 alasan bagi SPRI untuk dapat segera menggugat UU yang baru saja disahkan pada akhir bulan Juni ini.selengkapnya

 Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaSelasa 12 Jul 2016 10:14Administratordibaca 1154 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

 Koalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokKoalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokSelasa 29 Okt 2019 11:10Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau pada Senin (28/10/2019) mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok.selengkapnya

 Ketua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan PajakKetua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan PajakSabtu 16 Jul 2016 09:37Administratordibaca 610 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi meyakini Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) layak tidak batal karena telah melalui prosedur panjang dan sesuai dengan ketentuan penyusunan perundang-undangan.selengkapnya

 Didatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakDidatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakKamis 15 Sep 2016 09:04Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

PP Muhammadiyah mengurungkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan 13 petinggi ormas keagamaan tersebut.selengkapnya

 Oesman Sapta: Tax Amnesty Kebijakan Cerdas PemerintahOesman Sapta: Tax Amnesty Kebijakan Cerdas PemerintahJumat 23 Sep 2016 13:59Administratordibaca 728 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan bahwa pemberlakuan UU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan kebijakan yang cerdas diambil pemerintah.selengkapnya

 Oso: Tax Amnesty Buat Pengusaha Disiplin Bayar PajakOso: Tax Amnesty Buat Pengusaha Disiplin Bayar PajakJumat 23 Sep 2016 07:26Administratordibaca 388 kaliSemua Kategori

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta menepis pihak yang meragukan kebijakan tax amnesty. Kebijakan itu diisukan menggerogoti kekayaan orang. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu merupakan kebijakan yang cerdas.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasWakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasJumat 23 Sep 2016 08:28Administratordibaca 1013 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya

 Kembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifKembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifSelasa 26 Jul 2016 06:37Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus menyiapkan insentif yang menarik bagi investor jika ingin mengembangkan kawasan minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. Alasannya, insentif bisa memberikan nilai tambah di saat kondisi harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan.selengkapnya

 Ekonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranEkonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranRabu 23 Mar 2016 09:36Administratordibaca 647 kaliSemua Kategori

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

 Transaksi Kartu Kredit RI Bisa Diintip Ditjen Pajak, Bagaimana Negara Lain?Transaksi Kartu Kredit RI Bisa Diintip Ditjen Pajak, Bagaimana Negara Lain?Senin 4 Apr 2016 12:26Administratordibaca 1659 kaliSemua Kategori

Perbankan penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulannya. Laporan perdana harus dikumpulkan pada 31 Mei 2016. Bagaiamana yang berlaku di negara lain?selengkapnya

 KPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuKPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuSenin 28 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif geram dengan indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Syarif menyebut korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap terulang.selengkapnya

 Jadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyJadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyKamis 27 Okt 2016 12:44Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Kiagus Badaruddin, berkomitmen mensukseskan program pengampunan pajak alias tax amnesty. PPATK akan mengikuti Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :