Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalPenghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas MaksimalSelasa 9 Okt 2018 08:49Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dingan fasilitas angkutan yang maksimal.selengkapnya

 Tax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RITax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RIJumat 13 Mei 2016 20:46Administratordibaca 1167 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

 Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanRelaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanSenin 9 Sep 2019 09:39Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak Korporasi Diingatkan Jangan Bebani APBNPemangkasan Pajak Korporasi Diingatkan Jangan Bebani APBNSelasa 26 Mar 2019 14:02Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi, diingatkan oleh Ekonom dari dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Seperti diterangkan apabila pajak korporasi dipangkas, maka bakal mengurangi pemasukan bagi APBN apabila tidak dibarengi dengan perluasan tax base.selengkapnya

 Kejar Penunggak Pajak Mobil Mewah, DPRD DKI: Door to Door TepatKejar Penunggak Pajak Mobil Mewah, DPRD DKI: Door to Door TepatJumat 15 Feb 2019 13:09Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggap cara door to door atau pintu ke pintu untuk mengejar para penunggak pajak sudah tepat. Apalagi, kalau dibarengi dengan pembayaran di tempatselengkapnya

 19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak?19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak?Senin 6 Ags 2018 14:44Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kunci PertumbuhanTax Amnesty Jadi Kunci PertumbuhanJumat 17 Jun 2016 14:57Administratordibaca 638 kaliSemua Kategori

Ciputra Group meyakini disahkannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum, pertumbuhan pasar properti yang dibarengi pengampunan pajak akan mencapai hingga 15%. Bahkan, Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra, meyakini bahwa pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebih tinggi lagi,selengkapnya

 Tax Amnesty Diyakini Mampu Topang PertumbuhanTax Amnesty Diyakini Mampu Topang PertumbuhanJumat 17 Jun 2016 14:36Administratordibaca 479 kaliSemua Kategori

Ciputra Group meyakini dengan disahkan kebijakan tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum pertumbuhan yang dibarengi pengampunan pajak akan tumbuh hingga 15%. Hal tersebut diutarakan Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (15/6) lalu. Dirinya bahkan meyakini pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebihselengkapnya

 Kenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguKenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguJumat 6 Jan 2017 12:26Ajeng Widyadibaca 697 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara dua hingga tiga kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada 6 Januari 2017.selengkapnya

 BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenKamis 24 Ags 2017 14:22Ajeng Widyadibaca 1342 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 572 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 Begini nasib penerimaan pajak selama PPKMBegini nasib penerimaan pajak selama PPKMSenin 9 Ags 2021 11:00Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 3-4 telah berlangsung sekitar lima pekan. Perlambatan mobilitas masyarakat diyakini akan berdampak terhadap penerimaan pajak di paruh kedua tahun ini.selengkapnya

 Selama PPKM, begini nasib penerimaan pajakSelama PPKM, begini nasib penerimaan pajakSenin 9 Ags 2021 10:55Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 3-4 telah berlangsung sekitar lima pekan. Perlambatan mobilitas masyarakat diyakini akan berdampak terhadap penerimaan pajak di paruh kedua tahun ini.selengkapnya

 GAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalGAPPRI dukung upaya Bea Cukai berantas rokok ilegalSelasa 19 Jan 2021 09:35Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita 7,2 juta batang rokok ilegal yang diselundupkan di perairan Riau, Jumat (15/1). Jutaan batang rokok tersebut akan menimbulkan kerugian negara Rp 7,6 miliar jika bisa diselundupkan.selengkapnya

 Petani Tembakau Minta Kenaikan Cukai DitundaPetani Tembakau Minta Kenaikan Cukai DitundaJumat 9 Okt 2020 12:40Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Pelaku industri hasil tembakau (IHT) kembali menyuarakan sikap keberatan atas rencana kebijakan simplifikasi cukai.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikPenyederhanaan Cukai Cederai Struktur IHT dan Dukung Pasar MonopolistikKamis 8 Okt 2020 15:23Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Para pelaku industri meyakini bahwa penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa adanya penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.selengkapnya

 Kemenkeu Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif Cukai RokokKemenkeu Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif Cukai RokokSenin 24 Ags 2020 14:58Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Pemerintah merencanakan melakukan penyesuaian tarif cukai pada 2021 sebesar Rp178,47 triliun. Merujuk buku Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2021, target penerimaan cukai tahun 2021 meningkat 3,6% dibandingkan outlook tahun anggaran 2020.selengkapnya

 Simplifikasi tarif cukai mengancam rantai bisnis pelaku IHTSimplifikasi tarif cukai mengancam rantai bisnis pelaku IHTRabu 22 Jul 2020 14:33Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Industri tembakau merupakan salah satu industri yang berperan cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Kendati demikian, peredarannya termasuk yang dikontrol mengingat adanya risiko yang mungkin muncul jika dikonsumsi secara berlebihan.selengkapnya

 Sepeda Dikenai Pajak, Pegowes: Benahi Dulu InfrastrukturnyaSepeda Dikenai Pajak, Pegowes: Benahi Dulu InfrastrukturnyaRabu 1 Jul 2020 15:26Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Beredarnya isu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan aturan soal pajak sepeda cukup meresahkan masyarakat. Apalagi sejak masa pembatasan akibat pandemi Covid-19, sepeda tengah di gandrungi masyarakat dari semua kalangan. Praktis tidak sedikit para pegowes atau pesepeda keberatan dengan penarikan pajak tersebut.selengkapnya

 Perluas Basis, Tugas Berat Menanti KPP PratamaPerluas Basis, Tugas Berat Menanti KPP PratamaSenin 2 Mar 2020 09:02Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Tugas berat menanti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :