BerandaBeritaTAG : diatasnya


 Menkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahMenkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahAhad 14 Feb 2016 21:56Administratordibaca 1950 kaliSemua Kategori

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

 Pemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauPemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauKamis 2 Jul 2020 14:24Ridha Anantidibaca 230 kaliSemua Kategori

Pakar kebijakan publik dan ekonom mendesak Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


TAGS # :


daerah (3) pemerintah (3) penetapan tarif cukai (2) tarif cukai tembakau (2) berita pajak (2) kementerian keuangan (2) penetapan tarif (2) tarif cukai (2) cukai tembakau (2) berita (2) peraturan (2) kementerian (2) keuangan (2) penetapan (2) tembakau (2) kebijakan (2) berita pajak - menkeu (1) menkeu tak lagi periksa (1) tak lagi periksa perda (1) lagi periksa perda pajak (1) periksa perda pajak daerah (1) perda pajak daerah peraturan (1) pajak daerah peraturan daerah (1) daerah peraturan daerah tentang (1) peraturan daerah tentang pajak (1) daerah tentang pajak dan (1) tentang pajak dan retribusi (1) pajak dan retribusi kini (1) dan retribusi kini tidak (1) retribusi kini tidak akan (1) kini tidak akan dievaluasi (1) tidak akan dievaluasi oleh (1) akan dievaluasi oleh kementerian (1) dievaluasi oleh kementerian keuangan (1) oleh kementerian keuangan oleh (1) kementerian keuangan oleh karenanya (1) keuangan oleh karenanya pemerintah (1) oleh karenanya pemerintah daerah (1) karenanya pemerintah daerah bisa (1) pemerintah daerah bisa terhindar (1) daerah bisa terhindar sanksi (1) bisa terhindar sanksi pemotongan (1) terhindar sanksi pemotongan dana (1) sanksi pemotongan dana bagi (1) pemotongan dana bagi hasil (1) dan dana aloaksi umum (1) dana aloaksi umum dau (1) aloaksi umum dau sebab (1) umum dau sebab kementerian (1) dau sebab kementerian keuangan (1) sebab kementerian keuangan telah (1) kementerian keuangan telah menerbitkan (1)