Indef: Insentif Pajak Bukan Perhatian Utama Investor MigasIndef: Insentif Pajak Bukan Perhatian Utama Investor MigasRabu 18 Apr 2018 13:51Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai insentif pajak bukan hal utama yang dapat meningkatkan investasi di sektor hulu migas.selengkapnya

 Industri Kesehatan Pengganti Impor Perlu Insentif PajakIndustri Kesehatan Pengganti Impor Perlu Insentif PajakRabu 21 Nov 2018 10:34Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai tax allowance harus diberikan kepada produsen alat kesehatan yang mensubtitusi produk impor.selengkapnya

 Menurut Faisal, SMI  &Bambang Brodjo Beda KelasMenurut Faisal, SMI &Bambang Brodjo Beda KelasSenin 8 Ags 2016 07:19Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

 Pemprov Diminta Kaji Ulang Rencana Kenaikan PajakPemprov Diminta Kaji Ulang Rencana Kenaikan PajakRabu 30 Mei 2018 12:44Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni meminta Pemprov DKI mempertimbangkan rencana menaikkan sejumlah pajak.selengkapnya

 Ekonom Nilai Dua Komoditas Ini Dapat Kena CukaiEkonom Nilai Dua Komoditas Ini Dapat Kena CukaiRabu 4 Jul 2018 15:28Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meyebut ada dua komoditas bahan pokok yang seharusnya dapat dikenakan tarif cukai yakni beras dan gula.selengkapnya

 Pengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliPengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliRabu 30 Mei 2018 10:45Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak.selengkapnya

 PPh Final UMKM Seharusnya 0 Persen, Tapi SPT-nya Digali MaksimalPPh Final UMKM Seharusnya 0 Persen, Tapi SPT-nya Digali MaksimalSenin 2 Jul 2018 16:12Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus terhadap penarikan pajak penghasilan (PPh) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).selengkapnya

 Indef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Matikan Industri Kretek NasionalIndef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Matikan Industri Kretek NasionalJumat 27 Sep 2019 12:07Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Usulan mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau kepada pemerintah mendapatkan tanggapan dari peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.selengkapnya

 Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakYoutuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakRabu 27 Mar 2019 14:27Ridha Anantidibaca 185 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai Indonesia memiliki potensi pajak yang besar di sektor informal yang perlu dimaksimalkan.selengkapnya

 Potensi Penerimaan Negara Besar, Youtuber Diminta Patuh Bayar PajakPotensi Penerimaan Negara Besar, Youtuber Diminta Patuh Bayar PajakJumat 29 Mar 2019 10:17Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kemajuan era industri 4.0 dapat memperbesar potensi penerimaan pajak. Menurut dia, struktur ekonomi saat ini semakin ditopang oleh sektor informal, seperti Youtuber.selengkapnya

 PMK Pajak E-commerce Ditarik, Indef Endus Adanya KetidaksiapanPMK Pajak E-commerce Ditarik, Indef Endus Adanya KetidaksiapanSenin 1 Apr 2019 08:41Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa masalah utama dari ditariknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) e-commerce adalah lantaran kurangnya sosialisasi PMK tersebut kepada sejumlah stakeholder terkait.selengkapnya

 Singapura Gerah Ada Tax Amnesty, Indonesia Tak Perlu RisauSingapura Gerah Ada Tax Amnesty, Indonesia Tak Perlu RisauSelasa 26 Jul 2016 09:45Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, Singapura yang gerah dengan adanya kebijakan tax amnesty tak perlu membuat Indonesia risau. Apalagi jika pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan konsisten.selengkapnya

 Indef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakIndef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakSenin 26 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraJumat 28 Mei 2021 11:28Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

 Target pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaTarget pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaSelasa 20 Ags 2019 13:42Ridha Anantidibaca 181 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah dan DPR RI mencari titik tengah target pajak yang rasional mengingat target pajak di tahun 2020 yang dinilai terlalu tinggi.selengkapnya

 Mayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakMayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakRabu 27 Mar 2019 14:19Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak badan Usaha terhadap APBN masih kecil.selengkapnya

 Indef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauIndef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauKamis 5 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tata cara tarif cukai hasil tembakau yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017.selengkapnya

 Indef: Amnesti Pajak tak Berdampak Signifikan ke Basis PajakIndef: Amnesti Pajak tak Berdampak Signifikan ke Basis PajakRabu 2 Jan 2019 15:20Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah tidak langsung puas dengan kinerja penerimaan negara yang menembus target tahun lalu. Menurut Bhima, hal itu terjadi berkat adanya peningkatan harga minyak dan batu bara sepanjang 2018.selengkapnya

 Indef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangIndef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangSenin 24 Jun 2019 13:21Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, rencana pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan dari 25 persen menjadi 20 persen memberikan dampak potensi kehilangan penerimaan pajak. Kehilangan tersebut dapat mencapai Rp 53,16 triliun.selengkapnya

 Saran Indef Agar Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini tak StagnanSaran Indef Agar Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini tak StagnanSenin 7 Jan 2019 13:10Ridha Anantidibaca 255 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini diperlukan relaksasi pajak untuk bisa memberikan stimulus pada perekonomian yang tumbuh stagnan. Menurut Enny, pencapaian target pendapatan dalam APBN bukan tujuan utama dari kebijakan fiskal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :