Bea dan Cukai Bangun Platform Logistik Nasional, Ini DetailnyaBea dan Cukai Bangun Platform Logistik Nasional, Ini DetailnyaRabu 20 Nov 2019 13:09Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE) menjadi platform yang mempertemukan komunitas logistik antara sektor permintaan dan penawaran.selengkapnya

 Platform E-commerce Berlomba Fasilitasi Sistem untuk DropshipperPlatform E-commerce Berlomba Fasilitasi Sistem untuk DropshipperRabu 30 Jan 2019 14:51Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Gurihnya hasil berdagang online membulatkan tekad Kania Suryani berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis. Empat tahun terakhir, perempuan berusia 28 tahun asal Jakarta itu kini memilih menjadi dropshipper, sesekali reseller, produk elektronik dan aksesori yang memenuhi lapak e-commerce.selengkapnya

 Meksiko berencana terapkan pajak untuk platform digitalMeksiko berencana terapkan pajak untuk platform digitalJumat 12 Apr 2019 10:03Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan Meksiko akan mengenakan pajak bagi platform digital seperti layanan streaming video Netflix dalam rencana anggarannya untuk tahun depan.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformPajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformSenin 4 Feb 2019 14:46Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku marketplace menyikapi datar kebijakan pemerintah terkait pajak e-commerce tersebut. Ketua Asosiasi E-Commerce (iDEA) Ignatius Untung mengharapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210 tidak membuat sulit para pelaku bisnis online. Terutama bagi pedagang yang masih baru memulai usaha.selengkapnya

 Indonesia dan otoritas bea cukai Singapura godok national trading platformIndonesia dan otoritas bea cukai Singapura godok national trading platformSenin 11 Mar 2019 09:46Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama kepabeanan dan cukai dengan Singapura. Peningkatan kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui pembentukan national trading platform yang telah disepakati oleh kedua negara.selengkapnya

 Realisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunRealisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunKamis 20 Feb 2020 09:45Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas basis pembayar pajak lewat platform digital nyatanya berbuah manis. Belum genap satu tahun, total nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) mencapai seperempat triliun.selengkapnya

 idEA: Penerapan pajak digital harus menjangkau semua platformidEA: Penerapan pajak digital harus menjangkau semua platformJumat 19 Jul 2019 13:32Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan pernah menyebut bahwa ekonomi digital pada 2018 mencapai sekitar US$ 27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun. Sekitar 49% transaksi digital di Asia Tenggara terjadi di Indonesia.selengkapnya

 Pajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorPajak E-Commerce : Marketplace sebagai PenyetorSenin 5 Feb 2018 09:48Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Rancangan beleid mengenai pengenaan pajak e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 Temui Jokowi, Pelaku Marketplace Minta PPN DihapuskanTemui Jokowi, Pelaku Marketplace Minta PPN DihapuskanJumat 1 Feb 2019 09:40Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Pendiri marketplace khusus busana Muslim HijUp, Diajeng Lestari, menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Kamis (31/1) sore ini. Bersama sejumlah perancang busana Muslim kenamaan, Diajeng secara khusus menyampaikan tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam berkiprah di industri busana Muslim kepada Presiden Jokowi.selengkapnya

 PPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commercePPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commerceSenin 22 Jan 2018 10:47Ridha Anantidibaca 900 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutDitjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutSenin 21 Jan 2019 16:15Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa marketplace tidak akan menjadi wajib pungut atau wapu atas penjualan barang milik pedagang atau penyedia jasa.selengkapnya

 Marketplace Jakmall.com sambut baik aturan pajak e-commerceMarketplace Jakmall.com sambut baik aturan pajak e-commerceRabu 16 Jan 2019 10:25Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberlakukan aturan pajak bagi pelaku usaha e-commerce atau toko online dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Aturan tersebut membawa berbagai macam polemik di masyarakat.selengkapnya

 Bayar Pajak Kendaraan Nantinya Bisa di Minimarket dan MarketplaceBayar Pajak Kendaraan Nantinya Bisa di Minimarket dan MarketplaceJumat 21 Des 2018 14:40Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Meski sudah dibuat seefisien mungkin, namun membayar pajak masih menjadi salah satu hal yang dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari para pemilik kendaraan. Selain harus mengantre, keluhan juga ditujukan seputar lokasi pembayaran.selengkapnya

 TRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakTRANSAKSI E-COMMERCE: Ini Alasan Marketplace Ditunjuk Jadi Penyetor PajakSenin 5 Feb 2018 09:36Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Rencangan beleid mengenai pemajakan e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online.selengkapnya

 Ada kepastian hukum, Ditjen Pajak giring pedagang di medsos beralih ke marketplaceAda kepastian hukum, Ditjen Pajak giring pedagang di medsos beralih ke marketplaceRabu 16 Jan 2019 10:55Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan mendorong pelaku usaha di media sosial berpindah ke marketplace. Langkah ini dilakukan pasca pemerintah menerbitkan peraturan tentang pajak e-commerce yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). Dalam aturan tersebut, aturan perpselengkapnya

 Bila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiBila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiSelasa 20 Feb 2018 13:20Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak tengah mengkaji rencana pengenaan pajak untuk transaksi jual beli di media sosial (Medsos) seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

 Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlineJumat 19 Jan 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1066 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanSenin 20 Sep 2021 10:10Ridha Anantidibaca 1954 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

 Penunjukan Sri Mulyani Berkaitan dengan Tax AmnestyPenunjukan Sri Mulyani Berkaitan dengan Tax AmnestyKamis 28 Jul 2016 19:24Administratordibaca 584 kaliSemua Kategori

Pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bukan tanpa sebab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pesan khusus dan mengingatkan Sri Mulyani berkaitan dengan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 PKS Keberatan dengan Sejumlah Poin di RUU Tax AmnestyPKS Keberatan dengan Sejumlah Poin di RUU Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 12:48Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku keberatan dengan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. "Setidaknya ada empat poin keberatan terhadap pasal krusial RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, Jumat (24/6).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :