Pemerintah Indonesia diminta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam rangka kerja sama penghindaran pajak berganda alias avoidance of double taxation dengan Pemerintah Singapura.selengkapnya

Indonesia telah resmi menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, Senin (4/2) lalu. Tujuan utama perjanjian MLA tersebut, di antaranya, memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Perjanjian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus tindak pidana pajak.selengkapnya

Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama internasional dengan Australia, Bea Cukai implementasikan perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada hari Rabu (8/7).selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan negosiasi kembali perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara. Tujuan utamanya, mengamankan kepentingan Indonesia, terutama dari sisi hak pemajakan di tengah arus digitalisasi.selengkapnya

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

Ditandatanganinya perjanjian dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) akan berdampak pada penerimaan bea masuk Indonesia. Sebab dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan menghapus bea masuk sebesar 94% dari Australia. Sebagai imbalannya, Australia juga akan membebaskan bea masuk 6.474 komoditas dari Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah memperluas cakupan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dua negara yang masih dalam tahap finalisasi adalah Myanmar dan Kamboja.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

Produsen mobil Inggris memperingatkan bahwa pemerintah selanjutnya harus menyusun perjanjian dagang yang solid untuk meningkatkan daya saing dan menjaga lapangan pekerjaan mereka setelah terpisah dari Uni Eropa.selengkapnya

Identitas warga seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Pengenal Elektronik (E-KTP) nantinya dapat digunakan dalam layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bukan tanpa sebab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pesan khusus dan mengingatkan Sri Mulyani berkaitan dengan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku keberatan dengan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. "Setidaknya ada empat poin keberatan terhadap pasal krusial RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, Jumat (24/6).selengkapnya

Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Magelang melakukan sosialisasi tentang bea dan cukai di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan yang digelar bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) tersebut dikemas dalam "Custom goes to Campus" , Selasa (26/11).selengkapnya

Pemerintah berencana melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBN-P 2016) dari sebesar 2,35% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,5% dari PDB. Pelebaran tersebut terjadi karena pemerintah memperkirakan adanya shortfall pada penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun. Perkiraan shortfall tersebut juga berdampak pada belanja negara yang rencananya akan dipotongselengkapnya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai swasta akan dipotong oleh pajak penghasilan (PPh). Sedangkan untuk PNS pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan pilihan bagi Wajib Pajak (WP) untuk melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya. Salah satu caranya adalah secara elektronik atau online melalui e-filing.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya