Pengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-NasionalPengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-NasionalSenin 27 Jun 2016 13:40Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah UUD. Bukan hanya karena di balik rencana ini terlihat mau melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut tuntas, sehingga jelas masa saja aset nasional yang harus dikembalikan.selengkapnya

 RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih RendahRI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih RendahRabu 9 Nov 2016 17:12Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan meski Indonesia masuk dalam 20 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (tax ratio) RI masih sama dengan ‎negara-negara di kawasan Afrika.selengkapnya

 Hipmi: Wacana pajak orang kaya kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomiHipmi: Wacana pajak orang kaya kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomiKamis 27 Mei 2021 15:21Ridha Anantidibaca 228 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%. Tarif ini menyasar orang kaya raya atau high wealth individual yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.selengkapnya

 Ditjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikDitjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikSenin 12 Ags 2019 11:06Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Industri digital semakin menjamur dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital mulai dari e-commerce, media sosial, peer to peer (P2P) lending. Untuk ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dijadwalkan akan menggelar diskusi dengan otoritas pajak se-Asia Pasifik dalam merumuskan skema ekonomi digital.selengkapnya

 Menkeu: Indonesia Siap Perangi Kejahatan PajakMenkeu: Indonesia Siap Perangi Kejahatan PajakSenin 25 Apr 2016 10:57Administratordibaca 483 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia siap memerangi kejahatan perpajakan antar negara. Hal itu disampaikan Bambang saat menghadiri Pertemuan G-20 pada 12-18 April lalu di Amerika Serikat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, gagasan itu muncul didorong dengan adanya skandal Panama Papers.selengkapnya

 Pertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan PajakPertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan PajakSelasa 12 Apr 2016 12:37Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dijadwalkan akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C, Amerika Serikat pada 12 sampai 18 April 2016. Spring meetings sendiri merupakan pertemuan dewan gubernur negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang diselenggarakan padaselengkapnya

 Tax Amnesty, Jokowi Tegaskan Bukan Pengampunan Kejahatan KeuanganTax Amnesty, Jokowi Tegaskan Bukan Pengampunan Kejahatan KeuanganAhad 3 Jul 2016 20:27Administratordibaca 1036 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/7). Dalam sambutannya, presiden menegaskan bahwa tax amnesty bukan upaya pengampunan terhadap pelaku tindak kejahatan keuangan.selengkapnya

 Menkeu Tegaskan ke Dunia Tax Amnesty Bukan Fasilitas KejahatanMenkeu Tegaskan ke Dunia Tax Amnesty Bukan Fasilitas KejahatanRabu 12 Okt 2016 17:26Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam World Bank - IMF (Dana Moneter Internasional) Annual Meeting 2016 di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 4 hingga 8 Oktober lalu telah melakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan negara. Terdapat setidaknya 189 pimpinan negara yang hadir dalam pertemuan ini.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanIndonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanKamis 7 Feb 2019 15:36Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

 Menkeu: Program Amnesti Pajak tidak Legalkan KejahatanMenkeu: Program Amnesti Pajak tidak Legalkan KejahatanRabu 12 Okt 2016 17:36Administratordibaca 598 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sama sekali tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 Songsong Tahun 2018, Sri Mulyani Ajak Perangi Kejahatan PajakSongsong Tahun 2018, Sri Mulyani Ajak Perangi Kejahatan PajakSelasa 2 Jan 2018 10:52Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajak pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten memerangi penghindaran pajak dan kejahatan perpajakan di 2018. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga ingin menyongsong tahun baru 2018 dengan penuh optimisme dan rasa percaya diri.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiIndonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiRabu 6 Feb 2019 09:05Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).selengkapnya

 Punya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissPunya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissRabu 6 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan termasuk di bidang perpajakan.selengkapnya

 Data PPATK Jadi Kunci Untuk Ungkap Pajak, Perdagangan Hingga KejahatanData PPATK Jadi Kunci Untuk Ungkap Pajak, Perdagangan Hingga KejahatanRabu 18 Jul 2018 09:40Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dianggap cukup strategis karena memuat informasi yang bersifat multisumber.selengkapnya

 Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanSenin 20 Sep 2021 10:10Ridha Anantidibaca 1028 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

 Ditjen Pajak Seret Pelaku Kejahatan Pajak ke Ranah Tindak Pidana Pencucian UangDitjen Pajak Seret Pelaku Kejahatan Pajak ke Ranah Tindak Pidana Pencucian UangRabu 31 Okt 2018 10:33Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak tampaknya serius untuk menyeret para pelaku kejahatan pajak ke ranah tindak pidana pencucian uang atau TPPU.selengkapnya

 Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSabtu 6 Ags 2016 15:07Administratordibaca 1825 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

 Cukai Tembakau tak Naik, Pertumbuhan Ekonomi Jatim akan di Atas Ekonomi NasionalCukai Tembakau tak Naik, Pertumbuhan Ekonomi Jatim akan di Atas Ekonomi NasionalJumat 1 Feb 2019 09:26Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Ekonomi Jatim diperkirakan tetap tumbuh di atas ekonomi nasional di 2019, yang antara lain dipicu tidak naiknya tarif cukai industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Bea Cukai Dekatkan Diri dengan MahasiswaBea Cukai Dekatkan Diri dengan MahasiswaKamis 28 Nov 2019 15:39Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Magelang melakukan sosialisasi tentang bea dan cukai di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan yang digelar bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) tersebut dikemas dalam "Custom goes to Campus" , Selasa (26/11).selengkapnya

 Penunjukan Sri Mulyani Berkaitan dengan Tax AmnestyPenunjukan Sri Mulyani Berkaitan dengan Tax AmnestyKamis 28 Jul 2016 19:24Administratordibaca 521 kaliSemua Kategori

Pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bukan tanpa sebab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pesan khusus dan mengingatkan Sri Mulyani berkaitan dengan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :