Selain masih menunggu ditandatanganinya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai kebijakan super deductible tax oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, saat ini pemerintah juga sedang menggodok aturan pelaksana terkait beleid tersebut.selengkapnya

Aturan untuk insentif pajak, tax holiday resmi diberlakukan. Hanya saja, Kementerian Perindustrian mengusulkan fasilitas fiskal baru untuk memacu industri.selengkapnya

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menagih janji kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak di atas 100% (super deductible tax) kepada para pelaku industri, yang terlibat dalam pendidikan vokasi dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang menghasilkan inovasi.selengkapnya

Beleid terkait dengan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) disebutkan bakal rilis bersamaan dengan aturan insentif super deductible tax.selengkapnya

Implementasi PP No.45/2019 yang memberikan insentif bagi industri vokasi maupun riset dan pengembangan (R&D) dapat mendorong peningkatan investasi di industri padat karya.selengkapnya

Pemerintah akan segera merealisasikan skema pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak untuk industri yang berinvestasi untuk kegiatan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D).selengkapnya

Insentif pajak berupa super deductible tax bagi pelaku industri yang berinvestasi di pendidikan vokasi dan research & development (R&D) diperkirakan meluncur sebelum tahun berganti.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan bisa merilis aturan baru pajak barang mewah bersamaan dengan payung hukum untuk skema insentif super deductible tax.selengkapnya

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah memperjelas aturan mengenai insentif pajak super deductible tax perihal vokasi, inovasi, pengembangan, dan penelitian.selengkapnya

Selain bakal memberikan potongan pajak bagi industri yang mengembangkan vokasi, pemerintah memastikan bahwa fasilitas super deductible tax juga akan diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).selengkapnya

Pemerintah akan memberikan pengurangan pajak pada industri yang mendorong terwujudnya revolusi industri 4.0 atau industri berbasis teknologi. Potongan pajak bernama tax deductible ini akan berlaku selama lima tahun.selengkapnya

Pemerintah masih menggodok aturan insentif pajak alias super deductible tax bagi industri yang bekerja sama dengan lembaga pengembangan (riset) dan pelatihan vokasi digital. Tarif yang didapat sebuah perusahaan bisa mencapai 200% di sektor pendidikan vokasi.selengkapnya

Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan bruto diatas 100 persen atau super deductible tax. Insentif pajak ini hanya diberikan kepada industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi bagi para pekerja serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal yang lebih menarik dan sesuai bagi para pelaku industri. Salah satu jenis insentif yang disusun adalah Super Deductible Tax dan aturan terkait pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).selengkapnya

Pemerintah menyepakati peraturan pemberian insentif super deductible tax bagi industri yang berinvestasi di pendidikan vokasi dan penelitian serta pengembangan (litbang) hingga 200-300 persen. Dengan ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik peraturan tersebut dan mendorong investor teknologi berinvestasi di Indonesia.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditargetkan rampung pada semester pertama 2019.selengkapnya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berusaha mendorong pemberian insentif bagi sektor industri yang bisa menghasilkan inovasi dan melakukan vokasi atau kegiatan pendidikan dalam Revolusi Industri 4.0.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianDarminNasution mendorong industri dan pengusaha untuk memfasilitasi pendidikanvokasi. Menurutnya, hal ini dapat menggenjot perkembangan pendidikanvokasi di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah mengakui bahwa lingkungan di Indonesia masih belum dapat mendorong geliat tumbuhnya penelitian. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yunirwansyah pun memberi gambaran dari 1000 penduduk, hanya 98 yang menjadi peneliti.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera menyelesaikan rencana pemberian insentif atau tax deduction untuk sejumlah perusahaan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya