Isu perpajakan bisa menekan daya beli masyarakat tahun iniIsu perpajakan bisa menekan daya beli masyarakat tahun iniJumat 2 Feb 2018 13:42Ridha Anantidibaca 30 kaliSemua Kategori

Stagnasi daya beli yang terjadi sepanjang tahun 2017 diperkirakan masih berlanjut di tahun ini. Hal ini terindikasi dari inflasi inti yang makin mengecil pada Januari 2018. Untuk itu, pemerintah perlu secepatnya membelanjakan anggaran demi memacu belanja konsumen.selengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 812 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 Kerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariKerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariSenin 13 Nov 2017 11:26Ajeng Widyadibaca 40 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Pertumbuhan PPN Tak Cerminkan Daya Beli, Ini Analisa EkonomPertumbuhan PPN Tak Cerminkan Daya Beli, Ini Analisa EkonomKamis 8 Feb 2018 13:52Ridha Anantidibaca 34 kaliSemua Kategori

Meski tak mencerminkan perbaikan daya beli, kalangan ekonom menyebutkan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan implikasi dari perbaikan administrasi pajak.selengkapnya

 Menperin: Tax Amnesty Tingkatkan Daya SaingMenperin: Tax Amnesty Tingkatkan Daya SaingJumat 23 Sep 2016 08:10Administratordibaca 182 kaliSemua Kategori

Indonesia maksimal hanya menguasai 20-24 persen perekonomian nasional dibandingkan sesama negara ASEAN. Jadi masih kalah dengan Singapura, Malaysiadan Thailand.selengkapnya

 Indonesia Ingin Punya Daya Tarik Soal PerpajakanIndonesia Ingin Punya Daya Tarik Soal PerpajakanSenin 4 Jul 2016 10:44Administratordibaca 202 kaliSemua Kategori

Indonesia ingin menjadi negara yang memiliki daya tarik soal perpajakan. Itu sebabnya setelah menyelesaikan UU Pengampunan Pajak dan memulai program pengampunan pajak, pemerintah akan merevisi pula beberapa aturan lain sperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Pajak Penghasilan (PPh). UU ini, dipastikan Jokowi akan direvisi total.selengkapnya

 Pertumbuhan Ekonomi Jadi Daya Tarik Amnesti PajakPertumbuhan Ekonomi Jadi Daya Tarik Amnesti PajakSelasa 9 Ags 2016 08:16Administratordibaca 411 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebagai kabar baik saat melakukan Sosialisasi Amnesti Pajak di Ballroom, Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Agustus 2016.selengkapnya

 Tax Amnesty yang Rendah, Merupakan Daya Tarik UtamaTax Amnesty yang Rendah, Merupakan Daya Tarik UtamaSenin 6 Jun 2016 13:20Administratordibaca 531 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, uang tebusan rendah itu merupakan daya tarik agar tax amnesty tersebut berjalan dengan baik. Dia mengatakan, semakin murah tarifnya, orang akan semakin tertarik. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus betul-betul mencermati ini.selengkapnya

 Kontraktor Sebut Pajak di Jasa Konstruksi Hambat Daya SaingKontraktor Sebut Pajak di Jasa Konstruksi Hambat Daya SaingKamis 19 Mei 2016 18:06Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Pengusaha di sektor jasa konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang masih mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final di sektor jasa konstruksi. Adapun besaran PPh final ini ada di kisaran 2-6 persen. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) AKI, Zali Yahya, pengenaan PPh final tersebut kurang kondusif untuk pengembangan industri konstruksiselengkapnya

 Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Jumat 5 Jan 2018 15:10Ridha Anantidibaca 60 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menurunkan tarif pajak penghasilan tahun ini dari 25 persen menjadi 18 persen. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri nasional, terlebih di tengah pemerintahan Amerika Serikat yang mulai menjalankan reformasi perpajakan di negaranya.selengkapnya

 Penyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaPenyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaKamis 18 Jan 2018 10:12Ridha Anantidibaca 33 kaliSemua Kategori

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.selengkapnya

 Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSPJumat 3 Feb 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 162 kaliSemua Kategori

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

 Paham Pajak, Nasabah Tenang Jual Beli RumahPaham Pajak, Nasabah Tenang Jual Beli RumahSelasa 22 Mar 2016 09:58Administratordibaca 2096 kaliSemua Kategori

Tentu banyak masyarakat Indonesia yang masih bingung mengenai perpajakan. Walaupun sudah memiliki NPWP dan melapor SPT tiap tahun, masih saja informasi mengenai pajak tidak pernah didapat dengan tuntas, apalagi pajak di bidang properti. Sebagai penyedia jasa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berusaha menjalin hubungan baik dengan nasabahnya.selengkapnya

 Begini Simulasi Perhitungan Pajak Beli Rumah BaruBegini Simulasi Perhitungan Pajak Beli Rumah BaruJumat 16 Des 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 1757 kaliSemua Kategori

Jelang pergantian tahun, ada segelintir orang yang menargetkan rumah baru sebagai resolusi 2017 yang wajib tercapai. Pertimbangannya bisa jadi karena tidak ingin terus menerus tinggal di rumah kontrakan, atau mungkin ingin rumah baru yang jumlah kamar tidurnya lebih banyak.selengkapnya

 Kriteria Bebas dari PPh Jual Beli Tanah 2,5 PersenKriteria Bebas dari PPh Jual Beli Tanah 2,5 PersenSelasa 23 Ags 2016 18:17Administratordibaca 2655 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo belum lama ini resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.selengkapnya

 RI Punya Pulau Reklamasi, Tak Usah Beli Properti di SingapuraRI Punya Pulau Reklamasi, Tak Usah Beli Properti di SingapuraKamis 25 Ags 2016 11:52Administratordibaca 279 kaliSemua Kategori

Masyarakat Indonesia tidak perlu membeli properti reklamasi hingga ke Singapura. Sebab di sini sudah mulai ada pembangunan proyek tersebut seperti di Teluk Jakarta dan Benoa.selengkapnya

 Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?Selasa 20 Feb 2018 13:13Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak juga berniat menerapkannya di toko online media sosial seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

 Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSenin 19 Feb 2018 14:29Ridha Anantidibaca 18 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Konsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RIKonsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RISelasa 7 Mar 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 230 kaliSemua Kategori

Saya berpenduduk di Hong Kong dari 2008 sampai sekarang dan sudah memiliki permanent resident di Hong Kong dan terdaftar juga di belakang paspor Indonesia bahwa saya sudah bekerja dan menetap di Hong Kong. Status lengkapnya saya sudah berpenduduk luar negeri dengan status kebangsaan Indonesia.selengkapnya

 Hindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan UtangHindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan UtangRabu 15 Jun 2016 11:48Administratordibaca 318 kaliSemua Kategori

Microsoft telah mengumumkan rencananya mengakuisisi jejaring sosial LinkedIn, pada Senin (13/6) lalu. Melalui perjanjian antarkedua perusahaan ini, Microsoft akan membayar US$ 196 per lembar saham LinkedIn, atau senilai total US$ 26,2 miliar (setara dengan Rp 351,1 triliun). Yang menarik, meski seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, Microsoft mendanai hajatan tersebut dengan cara berutang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :