CITA: Keterbukaan Data Perbankan Hal MustahilCITA: Keterbukaan Data Perbankan Hal MustahilAhad 24 Apr 2016 22:54Administratordibaca 3331 kaliSemua Kategori

Indonesia dan negara G20, mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan pada akhir 2018. Aturan keterbukaan informasi, atau automatic exchange of information (AEoI) diberlakukan. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengaku pesimis Indonesia bakal mengikuti aturan tersebut. Alasannya, sampai detik ini, regulasi yang mengatur kerahasiaan bank,selengkapnya

 Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankanJumat 13 Jan 2017 10:23Ajeng Widyadibaca 294 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

 Tax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIKTax Amnesty Butuh Data Perbankan hingga NIKRabu 24 Feb 2016 16:08Administratordibaca 1213 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty dinilai harus dirancang dengan matang. Pasalnya, perlu perluasan akses-akses untuk mencari data-data baru yang lebih baik. “(Perlu) perluasan akses ke data perbankan, integrasi NIK (nomor induk kependudukan) dan NPWP (nomor pokok wajib pajak), perbaikan koordinasi dan integrasi sistem administrasi, serta konsistensi penegakan hukum adalah ranah yang mestiselengkapnya

 Sri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestySri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestyRabu 9 Nov 2016 14:06Ajeng Widyadibaca 723 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membongkar data jumlah para petinggi di industri perbankan yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Pengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakPengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakSenin 19 Sep 2016 21:27Administratordibaca 659 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Perbankan, terutama terkait kerahasiaan perbankan yang berpotensi disalahgunakan.selengkapnya

 Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalSelasa 24 Mei 2016 15:00Administratordibaca 639 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

 OJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang PajakOJK: Data Nasabah Perbankan Dibuka Agar Tak Ada Pengemplang PajakJumat 3 Mar 2017 14:17Ajeng Widyadibaca 211 kaliSemua Kategori

Negara-negara anggota G20 sepakat untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan adanya aturan AEoI antar negara bisa saling tukar informasi data nasabah terkait pajak.selengkapnya

 BASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut ImbauanBASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut ImbauanSenin 17 Okt 2016 12:17Administratordibaca 350 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.selengkapnya

 Kinerja Pajak Terkendala Data-DataKinerja Pajak Terkendala Data-DataSenin 23 Mei 2016 17:06Administratordibaca 397 kaliSemua Kategori

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

 Perbankan & LK Diminta Jemput BolaPerbankan & LK Diminta Jemput BolaSelasa 16 Ags 2016 09:54Administratordibaca 215 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.selengkapnya

 BI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiBI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiRabu 25 Mei 2016 11:52Administratordibaca 487 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Perbankan Siap Kelola Dana RepatriasiPerbankan Siap Kelola Dana RepatriasiSenin 18 Jul 2016 15:50Administratordibaca 491 kaliSemua Kategori

Perbankan siap mengelola dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bank akan menjadi pintu masuk utama aliran dana dan diyakini dapat berdampak langsung pada likuiditas dan bisnis perbankan nasional.selengkapnya

 Tax Amnesty Goyang Perbankan SingapuraTax Amnesty Goyang Perbankan SingapuraJumat 7 Okt 2016 12:47Administratordibaca 206 kaliSemua Kategori

Kesuksesan yang diraih program pengampunan pajak (tax amnesty‎) pada periode I rupanya membuat perbankan di Singapura kebakaran jenggot.selengkapnya

 Tax Amnesty Disambut Baik PerbankanTax Amnesty Disambut Baik PerbankanJumat 29 Jul 2016 10:46Administratordibaca 593 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah kepada wajib pajak, disambut baik oleh perbankan. Pasalnya melalui kebijakan tersebut, diprediksi akan banyak investor memarkirkan dananya di bank daripada tempat lain.selengkapnya

 Perbankan Singapura Dukung Repatriasi ke IndonesiaPerbankan Singapura Dukung Repatriasi ke IndonesiaSenin 25 Jul 2016 20:30Administratordibaca 358 kaliSemua Kategori

Bank-bank di Singapura menyatakan bahwa industri bank swasta akan mendukung upaya program Tax Amnesty Indonesia.selengkapnya

 Perbankan Dukung Kebijakan Suaka PajakPerbankan Dukung Kebijakan Suaka PajakJumat 9 Sep 2016 13:24Administratordibaca 250 kaliSemua Kategori

Rencana Presiden Joko Widodo membuat suaka pajak (tax haven) di wilayah tertentu di Indonesia menuai pro-kontra. Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto menilai dari sisi perbankan, sejauh tujuan suaka pajak tersebut mendorong kegiatan ekonomi domestik, sejatinya kebijakan yang harus didukung.selengkapnya

 Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Sabtu 25 Jun 2016 08:04Administratordibaca 272 kaliSemua Kategori

Morgan Stanley, bank investasi yang berbasis di Amerika Serikat, mengestimasi arus dana repatriasi yang masuk dari pelaksanaan pengampunan pajak bisa memperlonggar loan-to-deposit ratio (LDR) perbankan hingga 14%. Dengan demikian, pelaku perbankan domestik diprediksi kembali memiliki ruang untuk terus menyuntikkan kredit.selengkapnya

 Dana Repatriasi Masuk ke Perbankan Capai Rp 12 TriliunDana Repatriasi Masuk ke Perbankan Capai Rp 12 TriliunSelasa 25 Okt 2016 07:49Administratordibaca 306 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mencatat dana repatriasi peserta program pengampunan pajak yang masuk ke perbankan hingga saat ini mencapai Rp 12 triliun.selengkapnya

 Mayoritas dana repatriasi masuk lewat perbankanMayoritas dana repatriasi masuk lewat perbankanSenin 14 Nov 2016 11:33Ajeng Widyadibaca 313 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) lebih memilih perbankan untuk membawa masuk asetnya di luar negeri ke dalam negeri melalui skema repatriasi dalam program Tax Amnesty. Menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pada bulan Oktober 2016, realisasi repatriasi yang masuk sebesar Rp 30,5 triliun.selengkapnya

 Perbankan Siapkan Rekening Khusus untuk RepatriasiPerbankan Siapkan Rekening Khusus untuk RepatriasiKamis 28 Jul 2016 17:09Administratordibaca 230 kaliSemua Kategori

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Rabu malam, 27 Juli 2016, melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadir pula di sana perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah bank.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :