UU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanUU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanKamis 30 Jun 2016 13:54Administratordibaca 2914 kaliSemua Kategori

Nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir menjadi dasar pengenaan uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Dalam pasal 5 UU tentang Pengampunan Pajak dinyatakan besaran uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan – sesuai dengan periode pernyataannya – dengan dasar pengenan uang tebusan tersebut.selengkapnya

 Hal-hal Ini Dikaji untuk Dasar Pengenaan Pajak `E-commerce`Hal-hal Ini Dikaji untuk Dasar Pengenaan Pajak `E-commerce`Senin 27 Nov 2017 14:24Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar menjelaskan pihaknya masih membahas berbagai hal yang nantinya akan ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak kegiatan e-commerce. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud seperti platform dari dalam dan luar negeri, beragamnya metode pembayaran, serta hal terkait lainnya.selengkapnya

 Beda Dasar Perhitungan Tax Amnesty dengan Bayar Pajak BiasaBeda Dasar Perhitungan Tax Amnesty dengan Bayar Pajak BiasaSenin 18 Jul 2016 16:55Administratordibaca 2575 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada perbedaan mendasar dalam dasar proses perhitungan tax amnesty (amnesti pajak) dengan pembayaran pajak biasa.selengkapnya

 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatDasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatRabu 18 Mar 2020 14:45Ridha Anantidibaca 1120 kaliSemua Kategori

Perubahan sistem pemungutan PPN dari yang berlaku normal menjadi menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain untuk sektor ritel memang dibutuhkan, meski memang memiliki konsekuensi.selengkapnya

 Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 837 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 Ini Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaIni Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaKamis 7 Des 2017 13:51Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus mengejar pajak perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT) yang mengeruk pendapatan di Indonesia. Langkah ini dilakukan pasca keberhasilan pemerintah dalam memajaki Google untuk tahun pajak 2015.selengkapnya

 Bukan karena Pajak, Harga Mobil Listrik Memang Sudah MahalBukan karena Pajak, Harga Mobil Listrik Memang Sudah MahalKamis 12 Jul 2018 13:40Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Harga jual mobil listrik memang lebih mahal daripada mobil berbahan bakar konvensional seperti bensin maupun diesel. Bahkan di beberapa negara, mobil listrik mendapat subsidi agar orang-orang mau membeli. Harga yang mahal tentu membuat orang ogah membelinya.selengkapnya

 Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakKamis 16 Jun 2016 07:37Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

 Kemenkeu Sebut Defisit Perdagangan Karena Ekspor Belum PulihKemenkeu Sebut Defisit Perdagangan Karena Ekspor Belum PulihSenin 11 Jan 2016 11:46Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan neraca perdagangan mengalami deficit karena ekspor Indonesia belum pulih atau masih stagnan. Belum pulihnya kegiatan ekspor Indonesia, kata Bambang, karena tidak terlepas dari perekonomian global yang masih belum pasti, sehingga permintaan terhadap produk Indonesia masih kecil.selengkapnya

 WN Malaysia Disandera Karena Menunggak Pajak Rp 38 MiliarWN Malaysia Disandera Karena Menunggak Pajak Rp 38 MiliarKamis 26 Mei 2016 17:11Administratordibaca 804 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka telah menahan warga negara Malaysia Kamarrudin M Top selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT Kobatin yang bergerak di bidang pertambangan timah karena menunggak pajak sebesar Rp38 miliar. Kepala KPP Pratama Bangka Ramdanu Martis mengatakan telah menahan dan mencekal Kamarrudin M Top karena tidak melunasi tunggakan pajak sejak 2010.selengkapnya

 Ciputra: Amnesti Pajak Terjadi Karena Indonesia Kekurangan PengusahaCiputra: Amnesti Pajak Terjadi Karena Indonesia Kekurangan PengusahaSabtu 3 Sep 2016 14:37Administratordibaca 792 kaliSemua Kategori

Pengusaha ternama Indonesia, Ciputra, mengatakan amnesti pajak terjadi karena kurangnya jumlah pengusaha. "Amnesti pajak itu bagus, tapi mengapa itu sampai terjadi. Amnesti pajak terjadi karena bangsa kita ini kekurangan jumlah pengusaha," ujar Ciputra di Jakarta, Jumat.selengkapnya

 CIPUTRA WAY: Tax Amnesty Karena Kekurangan Jumlah PengusahaCIPUTRA WAY: Tax Amnesty Karena Kekurangan Jumlah PengusahaKamis 6 Okt 2016 15:15Admindibaca 589 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak itu bagus, tapi mengapa itu sampai terjadi. Amnesti pajak terjadi karena bangsa kita ini kekurangan jumlah pengusaha. Jika Indonesia memiliki banyak pengusaha, maka tidak perlu amnesti pajak karena pengusaha berkontribusi besar dalam pembayaran pajak.selengkapnya

 Anggaran Kementerian Dipotong karena Pendapatan Pajak StagnanAnggaran Kementerian Dipotong karena Pendapatan Pajak StagnanSelasa 17 Mei 2016 16:22Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Pemerintah memotong anggaran sebesar Rp 50,016 triliun dari APBN 2016 melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemangkasan anggaran dilakukan karena pendapatan negara dari sektor pajak pada 2016 diprediksi stagnan seperti tahun lalu.selengkapnya

 Pengusaha Takut Sensus Ekonomi karena PajakPengusaha Takut Sensus Ekonomi karena PajakKamis 12 Mei 2016 12:16Administratordibaca 2789 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Aden Gultom mengatakan sebagian pengusaha takut dengan kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2016 karena persoalan pajak. "Mereka berpikir kami mengaudit pajak mereka. Tidak, kami hanya menyensus tentang perekonomian saja," kata Aden Gultom, Rabu (11/5).selengkapnya

 OJK: Likuiditas Bank Membaik karena Amnesti PajakOJK: Likuiditas Bank Membaik karena Amnesti PajakAhad 21 Ags 2016 18:37Administratordibaca 691 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan likuiditas bank mulai membaik karena imbas aliran dana dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

 Penerimaan pajak lesu karena restitusi dan penurunan pajak dari tambangPenerimaan pajak lesu karena restitusi dan penurunan pajak dari tambangSelasa 19 Nov 2019 13:55Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober 2019 tidak memuaskan. Pemerintah berdalih penerimaan pajak melempem karena kinerja korporasi sedang turun akibat pertumbuhan ekonomi global dan domestik yang melemah.selengkapnya

 REI menyebut, perlambatan KPR non subsidi karena aturan pajakREI menyebut, perlambatan KPR non subsidi karena aturan pajakRabu 12 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Real Estate Indonesia (REI) mengatakan perlambatan KPR non subsidi disebabkan karena aturan pajak. Hal ini memang pajak untuk KPR non subsidi masih tinggi.selengkapnya

 Pakar: Google berani karena ketergantungan masyarakat tinggiPakar: Google berani karena ketergantungan masyarakat tinggiSelasa 27 Des 2016 10:08Ajeng Widyadibaca 667 kaliSemua Kategori

Google berani menawar pembayaran pajak dengan nominal cukup rendah karena tingkat ketergantungan masyarakat nisbi tinggi terhadap perusahaan multinasional Amerika Serikat yang khusus pada jasa dan produk internet itu, kata pakar keamanan siber Pratama Persadha.selengkapnya

 Jejak Kemenkeu Dihukum Rp 606 M karena Salah Tangkap Wajib PajakJejak Kemenkeu Dihukum Rp 606 M karena Salah Tangkap Wajib PajakKamis 4 Okt 2018 15:28Ridha Anantidibaca 1270 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dihukum Rp 606 miliar oleh PN Palembang. Kemenkeu dinyatakan bersalah karena salah tangkap wajib pajak, Teddy Effendi. Bagaimana ceritanya?selengkapnya

 Dikabarkan Hilang, Aktris Fan Bingbing Didenda Ratusan Juta Yuan karena Tak Bayar PajakDikabarkan Hilang, Aktris Fan Bingbing Didenda Ratusan Juta Yuan karena Tak Bayar PajakRabu 3 Okt 2018 11:20Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Aktris ternama China, Fan Bingbing, dijatuhi denda ratusan juta yuan oleh Pemerintah China karena menghindari pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :