PMK PTKP Akhirnya TerbitPMK PTKP Akhirnya TerbitSabtu 2 Jul 2016 08:19Administratordibaca 1994 kaliSemua Kategori

Payung hukum kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari baseline Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) terbit.selengkapnya

 Menkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per BulanMenkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per BulanKamis 23 Jun 2016 10:01Administratordibaca 2269 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan mengenai kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp4,5 juta per bulan (Rp54 juta per tahun). Dengan kenaikan ini, masyarakat yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKPSenin 24 Jul 2017 15:24Ajeng Widyadibaca 889 kaliSemua Kategori

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

 Menkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenMenkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenKamis 23 Jun 2016 08:54Administratordibaca 3385 kaliSemua Kategori

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan berlaku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan tersebut. "PMK sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Jadi otomatis akan ada penyesuaian kantor-kantornya dengan pegawainya," kata Bambang, Rabu (22/6).selengkapnya

 Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Kenaikan PTKP, Apa Manfaatnya Untuk Para Lajang?Senin 18 Jul 2016 13:25Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Pada Juni 2016, Pemerintah resmi menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dibandingkan dengan PTKP tahun 2015. Hal ini menyebabkan para lajang dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan (atau Rp 54 juta per tahun) tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sedangkan lajang dengan penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun dapat menikmati manfaat penghematan pajak.selengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1246 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 PTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTPTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTSelasa 30 Ags 2016 09:22Administratordibaca 1660 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor XI tentang pelaksanaan teknis program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 E-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPE-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPKamis 17 Jan 2019 10:51Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pelaku usaha yang berjualan melalui platform marketplace tidak akan diwajibkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).selengkapnya

 Gaji Karyawan Tak Capai PTKP, Perusahaan Tak Perlu Lapor SPTGaji Karyawan Tak Capai PTKP, Perusahaan Tak Perlu Lapor SPTKamis 8 Feb 2018 08:47Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghapus kewajiban pelaporan SPT masa PPh 21 dan PPh 26 nihil dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Menkeu Salahkan Kenaikan PTKP Penyebab Shortfall Pajak Rp 219 TMenkeu Salahkan Kenaikan PTKP Penyebab Shortfall Pajak Rp 219 TSabtu 6 Ags 2016 09:07Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Pemerintah, Juni lalu, telah memberlakukan kebijakan untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun. Di mana pegawai dengan gaji di bawah 4,5 juta per bulan tidak perlu membayar pajak, guna meningkatkan daya beli masyarakat.selengkapnya

 Naikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunNaikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunKamis 23 Jun 2016 08:39Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta per bulan tidak akan dibebani oleh pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp18,9 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kebijakan PTKP Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp18 TriliunSri Mulyani: Kebijakan PTKP Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp18 TriliunSabtu 6 Ags 2016 12:42Administratordibaca 689 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab terjadinya kekurangan penerimaan pajak. Pelemahan laju ekonomi menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak.selengkapnya

 Lebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRLebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRRabu 21 Mar 2018 15:35Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan memungut pajak oleh bendahara Kementerian PUPR cukup baik. Lebih dari 50 persen setoran pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).selengkapnya

 Dari Sayonara Tax, Jepang Bisa Dapat Rp 50 M dari Turis IndonesiaDari Sayonara Tax, Jepang Bisa Dapat Rp 50 M dari Turis IndonesiaSelasa 8 Jan 2019 10:12Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Kini, turis yang mau liburan ke Jepang akan dikenai Sayonara Tax. Turis dari Indonesia, diperkirakan akan menyumbang angka yang tak sedikit.selengkapnya

 Tax Amnesty: Kegaduhan Dari SingapuraTax Amnesty: Kegaduhan Dari SingapuraAhad 18 Sep 2016 10:27Administratordibaca 532 kaliSemua Kategori

Momentum keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan pengampunan pajak dengan tarif uang tebusan terendah tinggal menghitung hari. Namun, pelaporan harta dari luar negeri – yang dari awal menjadi sasaran utama kebijakan – justru masih sangat minim.selengkapnya

 Ini 3 Poin Tax Allowance dari KemenperinIni 3 Poin Tax Allowance dari KemenperinKamis 15 Feb 2018 10:05Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna merevisi aturan mengenai fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau tax allowance. Upaya tersebut diharapkan dapat mengakomodasi industri manufaktur dan mendorong masuknya investasi lebih deras lagi.selengkapnya

 Tax Amnesty, 42 Persen dari WNI di SingapuraTax Amnesty, 42 Persen dari WNI di SingapuraSenin 22 Ags 2016 21:27Administratordibaca 957 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak sudah berjalan sejak 18 Juli 2016. Untuk periode pertama, program pengampunan pajak akan berakhir 30 September 2016.selengkapnya

 Harapan Cerah dari Fee BancassuranceHarapan Cerah dari Fee BancassuranceSenin 18 Jul 2016 12:49Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Bank optimis raihan fee bancassurance di semester II 2016 akan meningkat. Salah satu sebabnya adalah proyeksi dana repatriasi hasil pengampunan pajak yang sebagian akan tersalur melalui produk asuransi yang dijual bank.selengkapnya

 Tebusan Tax Amnesty dari Rp 32 hingga Rp 5 TriliunTebusan Tax Amnesty dari Rp 32 hingga Rp 5 TriliunRabu 7 Sep 2016 08:43Administratordibaca 531 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat uang tebusan yang berasal dari program amnesti pajak per 5 September 2016 sebesar Rp 4,78 triliun atau 2,9% dari target Rp 165 triliun. Dari jumlah tersebut, besaran uang tebusan terendah sebesar Rp 32.selengkapnya

 Pemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBPemerintah ingin tax ratio 2019 11,4%-11,9% dari PDBSelasa 22 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok rasio perpajakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 yang disampaikan ke DPR sebesar 11,4%-11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tax ratio tersebut, pendapatan negara tahun depan diperkirakan mencapai 12,7%-13,5% dari PDB.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :