Sebanyak 185.000 lapangan pekerjaan dihasilkan dari industri sepak bola profesioanl di Spanyol. Tak hanya itu, industri ini juga telah memberikan kontribusi pajak sebesar € 4,1 miliar, dan penghasilan yang setara dengan 1,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Spanyol.selengkapnya

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

Produsen otomotif menyambut baik rencana pemerintah menurunkan dan mengubah formula perhitungan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat dari sebelumnya berdasarkan kapasitas mesin menjadi tingkat emisi yang dihasilkan.selengkapnya

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

Sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia. Beberapa fasilitas di antaranya Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) telah terbukti memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.selengkapnya

Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Keuangan (Menkeu) telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen (0%).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan tarif 0%. Relaksasi ini diberikan untuk memperbaiki neraca perdagangan.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak menilai sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) mampu membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pasalnya, dengan data yang dihasilkan dari sistem RTGS tersebut Ditjen pajak bisa mengetahui arus keluar masuk uang para wajib pajak ataupun perusahaan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan dari fasilitas kepabeanan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas ini pun di antaranya menghasilkan pendapatan negara dari pajak sebesar Rp90,6 triliun.selengkapnya

Setelah melakukan pertemuan tingkat tinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan melanjutkan pertemuan dengan Organization for Economic and Cooperation Development (OECD). Dalam pertemuan ini terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan.selengkapnya

Wacana pajak emisi terhadap industri kendaraan kembali mengemuka. Jauh sebelum rencana ini, pada 2012, Bambang P. Brojonegoro yang waktu itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah mengusulkan agar kendaraan bermotor dikenakan pungutan cukai.selengkapnya

Undang-undang pengampunan pajak akan membawa dampak signifikan bagi pemerintah dalam memenuhi target anggaran pendapatan dan target defisit tahun 2016. Dalam sebuah rilis dari UOB yang diterima Bisnis pada Rabu (25/5/2016) disebutkan undang-undang pengampunan pajak mengusulkan tarif biaya 1-3% jika dana tersebut ditempatkan kembali ke Indonesia atau 2-6% jika dana dilaporkan oleh wajib pajakselengkapnya

Pemerintah Indonesia selain mendapatkan beragam manfaat dari pemberlakuan kebijakan "tax amnesty" atau amnesti pajak, juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi sejumlah dampak negatif yang dapat timbul akibat kebijakan tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah mengkaji pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor bukan tanpa alasan. Paling utama adalah untuk pengendalian lingkungan yang tercemar akibat banyaknya gas buang yang dihasilkan kendaraan.selengkapnya

Guna meningkatkan pemanfaatan kemudahan kepabeanan dari Bea Cukai, dilakukan pengukuran dampak ekonomi atas fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang telah diberikan.selengkapnya

Pemerintah memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Kebijakan ini dipandang bakal mendorong peningkatan ekonomi khusus ekspor manufaktur.selengkapnya

Gubernur Banten, Wahidin Halim menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan lebih dari Rp 1, 2 triliun yang dihasilkan di Tangerang. Target itu harus didapatkan dari dua kantor cabang Samsat di kota tersebut.selengkapnya

Beberapa emiten kakap tercatat sebagai pembayar pajak terbesar berdasarkan laporan keuangan mereka di tahun 2018. Ini menunjukan bahwa torehan laba yang dihasilkan mereka di tahun 2018 sangat besar yang menyebabkan pajak yang dibayarpun menjadi besar.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya