Ini Daftar Fasilitas Kemudahan Bea Cukai di Tengah Wabah Covid-19Ini Daftar Fasilitas Kemudahan Bea Cukai di Tengah Wabah Covid-19Rabu 15 Apr 2020 11:05Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 khususnya di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam bentuk fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.selengkapnya

 Ditjen Pajak optimistis insentif Covid-19 bisa tambah 2 juta wajib pajak dari UMKMDitjen Pajak optimistis insentif Covid-19 bisa tambah 2 juta wajib pajak dari UMKMJumat 26 Jun 2020 14:50Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka menanggulangi dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) seperti insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) Final, subsidi bunga UMKM, dan stimulus kredit UMKM.selengkapnya

 Stimulus pajak melawan dampak corona bebani penerimaan pajakStimulus pajak melawan dampak corona bebani penerimaan pajakRabu 18 Mar 2020 11:43Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menanggulangi dampak virus korona atau Covid-19 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 22,95 triliun dengan relaksasi pajak kepada dunia usaha dan karyawan. Namun demikian, target penerimaan pajak tahun ini saja sudah cukup memberikan beban otoritas pajak.selengkapnya

 Mengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaMengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaSenin 15 Jun 2020 15:39Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Masih seputar pandemi corona, berbagai upaya pencegahan dari pemerintah terus dilakukan demi meratakan kurva penyebaran Covid-19. Seluruh elemen negara digenjot semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyebaran virus.selengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 Ekonom: BPJS butuh pajak dosa bukan APBDEkonom: BPJS butuh pajak dosa bukan APBDSenin 27 Nov 2017 11:13Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana agar Pemda ikut serta dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk rencana ini.selengkapnya

 Pemerintah Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Hand SanitizerPemerintah Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Hand SanitizerKamis 19 Mar 2020 14:41Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, memberikan pembebasan cukai etil alkohol untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, serta antiseptik. Hal tersebut sebagai salah satu dukungan mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Bea Cukai bebaskan cukai etil alkohol untuk bahan baku hand sanitizerBea Cukai bebaskan cukai etil alkohol untuk bahan baku hand sanitizerKamis 19 Mar 2020 10:47Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kejadian luar biasa. Hal tersebut menuntut berbagai negara di dunia melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Bea Cukai Berikan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk SosialBea Cukai Berikan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk SosialKamis 19 Mar 2020 14:29Ridha Anantidibaca 938 kaliSemua Kategori

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kejadian luar biasa. Hal tersebut menuntut berbagai negara di dunia melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Lewat lelang, Bea Cukai tawarkan mobil Subaru dengan harga miring mulai Rp 97 jutaLewat lelang, Bea Cukai tawarkan mobil Subaru dengan harga miring mulai Rp 97 jutaKamis 21 Nov 2019 08:44Ridha Anantidibaca 1018 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kembali akan melakukan lelang mobil murah. Melansir lelang.go.id, ada 10 unit mobil Subaru yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.selengkapnya

 Kabar gembira, insentif pajak sektor farmasi diperpanjangKabar gembira, insentif pajak sektor farmasi diperpanjangSenin 18 Jan 2021 13:19Ridha Anantidibaca 253 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi pengusaha di bidang kesehatan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperpanjang pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang berasa di lingkup kesehatan, termasuk sektor farmasi.selengkapnya

 Sri Mulyani perpanjang insentif pajak sektor farmasiSri Mulyani perpanjang insentif pajak sektor farmasiSenin 18 Jan 2021 12:06Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memperpanjang pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang berasa di lingkup kesehatan, termasuk sektor farmasi.selengkapnya

 Gegara Covid-19, Realisasi Penerimaan Pajak Cuma 35% dari TargetGegara Covid-19, Realisasi Penerimaan Pajak Cuma 35% dari TargetKamis 18 Jun 2020 11:46Ridha Anantidibaca 223 kaliSemua Kategori

Menurunnya perekonomian menekan penerimaan pajak pada tahun ini. Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp444,56 triliun. Jumlah itu setara 35,45% dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.254,1 triliun.selengkapnya

 Penerimaan 2021 Masih Penuh Risiko, Ini Kata Sri MulyaniPenerimaan 2021 Masih Penuh Risiko, Ini Kata Sri MulyaniSenin 22 Jun 2020 10:53Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Pencapaian target penerimaan perpajakan pada 2021 penuh risiko karena masih menjadi masa transisi saat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.selengkapnya

 4 Bulan Pandemi Covid-19, Penerimaan Pajak Menciut4 Bulan Pandemi Covid-19, Penerimaan Pajak MenciutJumat 3 Jul 2020 13:00Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Sejak pandemi virus Corona atau Covid - 19 menyerang, kinerja penerimaan pajak terus terkontraksi.selengkapnya

 Pemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiPemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiSelasa 6 Feb 2018 09:35Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Sidang uji materi atas Undang-Undang No. 9 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan kembali dilanjutkan. Kali ini, agenda persidangan adalah mendegarkan pendapat pemerintah atas gugatan yang diajukan pemohon.selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Sri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSelasa 21 Jul 2020 13:35Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

 Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSelasa 21 Jul 2020 11:37Ridha Anantidibaca 278 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :