Bea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarBea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarKamis 12 Des 2019 14:22Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat memusnahkan puluhan ton pakaian bekas dan ribuan botol minuman keras ilegal dengan sistem coprocessing yang dinilai lebih ramah lingkungan.selengkapnya

 Apple Mulai Bayar Pajak Impor Minggu IniApple Mulai Bayar Pajak Impor Minggu IniKamis 12 Des 2019 14:18Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Mulai 15 Desember nanti, Pemerintah AS akan menerapkan 15 persen pajak impor untuk barang yang masuk dari Tiongkok.selengkapnya

 Pemerintah Akui Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Ini Cukup BeratPemerintah Akui Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Ini Cukup BeratKamis 12 Des 2019 14:13Ridha Anantidibaca 187 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengakui pencapaian target penerimaan pajak untuk tahun ini masih cukup berat. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi global yang bergerak negatif.selengkapnya

 Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasKejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasRabu 11 Des 2019 14:01Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya

 Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Cari Basis Pajak BaruGenjot Penerimaan Negara, Pemerintah Cari Basis Pajak BaruRabu 11 Des 2019 13:57Ridha Anantidibaca 255 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku tengah mencari cara untuk menambal penerimaan keuangan negara melalui sektor perpajakan lain. Pernyataan ini menyusul adanya rencana pemerintah untuk mengatur penurunan Pajak Penghasilan Badan (PPh) melalui Omnibus Law, dari 25 persen menjadi 20 persen.selengkapnya

 DJP Sebut Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak 2020 SeretDJP Sebut Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak 2020 SeretRabu 11 Des 2019 13:53Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan undang-undang (UU) penyatuan sejumlah aturan atau omnibus law akan menurunkan potensi penerimaan pajak tahun depan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Tumbuh Kian Jomplang Dibanding 2018Penerimaan Pajak Tumbuh Kian Jomplang Dibanding 2018Rabu 11 Des 2019 13:39Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui penerimaan pajak tahun ini terbilang cukup berat. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya sebesar 0,23 persen.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Godaan Korupsi di Kemenkeu BesarSri Mulyani Akui Godaan Korupsi di Kemenkeu BesarRabu 11 Des 2019 11:42Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui karyawan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mendapatkan 'godaan' melakukan korupsi. Godaan bahkan selalu datang setiap hari.selengkapnya

 Penerimaan Seret, Dirjen Pajak: Tahun Ini Belum SelesaiPenerimaan Seret, Dirjen Pajak: Tahun Ini Belum SelesaiRabu 11 Des 2019 10:49Ridha Anantidibaca 166 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan jauh dari target yang ditetapkan. Hingga Oktober 2019 saja baru terkumpul Rp 1.018,47 triliun atau 64,56% dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577 triliun.selengkapnya

 Pengusaha Minta Wajib Pajak Tak Paham Administrasi Jangan DisikatPengusaha Minta Wajib Pajak Tak Paham Administrasi Jangan DisikatRabu 11 Des 2019 10:45Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta petugas pajak agar tidak terlalu galak terhadap wajib pajak (WP) yang lalai administrasi. Sebab terkadang yang menjadi penyebab adalah karyawan dari WP yang tidak kompeten.selengkapnya

 Mobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarMobil Dipasang Stiker, Penunggak Pajak Diberi Waktu 7 Hari untuk BayarRabu 11 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terus memburu para pelanggar administrasi di area Jakarta. Razia yang dilakukan dari pintu ke pintu ini menyasar para pemilik kendaraan mewah yang belum membayar pajak, hingga menunggak ratusan juta rupiah.selengkapnya

 Ini Kata Dirjen Pajak Penyederhanaan BUT di PP 80Ini Kata Dirjen Pajak Penyederhanaan BUT di PP 80Rabu 11 Des 2019 09:48Ridha Anantidibaca 228 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini sudah mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau dikenal sebagai e-commerce melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dengan adanya omnibus law, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan ada beberapa dimensi yang bisa dilihat terkait penyederhanaan Badan Usaha Tetap (BUT) saat omnibus law berlaku.selengkapnya

 Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakPemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakRabu 11 Des 2019 09:42Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.selengkapnya

 Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanRabu 11 Des 2019 09:31Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 Penerimaan pajak seret, shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun?Penerimaan pajak seret, shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun?Rabu 11 Des 2019 09:20Ridha Anantidibaca 24 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tahun ini semakin jauh dari target, perlambatan ekonomi domestik disinyalir menjadi penyebabnya. Sehingga, proyeksi shortfall pajak diperkirakan berada di level Rp 200 triliun pada akhir tahun 2019.selengkapnya

 Duh, Eropa kenakan pajak impor atas biodiesel Indonesia hingga 18%Duh, Eropa kenakan pajak impor atas biodiesel Indonesia hingga 18%Rabu 11 Des 2019 09:15Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Uni Eropa, Senin (9/12), memastikan pengenaan tarif impor atas produk biodiesel dari Indonesia, untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai subsidi tidak adilselengkapnya

 Waduh, penunggak pajak kendaraan mewah terbanyak ada di Jakarta SelatanWaduh, penunggak pajak kendaraan mewah terbanyak ada di Jakarta SelatanRabu 11 Des 2019 09:06Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Pemilik 1.094 kendaraan mewah dengan nilai jual di atas Rp 1 miliar masih menunggak pajak. Total kerugian akibat tidak dibayarnya pajak seluruh kendaraan mewah itu, yakni Rp 36,8 miliar.selengkapnya

 Kejar Target Pajak 2020, Ditjen Pajak Perbanyak KPP MadyaKejar Target Pajak 2020, Ditjen Pajak Perbanyak KPP MadyaSelasa 10 Des 2019 13:19Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang cenderung tidak memuaskan membuat target penerimaan pajak 2020 menjadi tantangan tersendiri.selengkapnya

 Polemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefPolemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefSenin 9 Des 2019 15:45Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) pada 2020 dinilai tidak efektif menyelesaikan polemik rokok elektrik, kata peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti,selengkapnya

 Nunggak Bayar Pajak, 15 Rekening Desa di Garut DiblokirNunggak Bayar Pajak, 15 Rekening Desa di Garut DiblokirSenin 9 Des 2019 15:39Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Rekening milik belasan desa di Kabupaten Garut diblokir lantaran tidak membayar pajak Dana Desa dan Anggaran Dana Desa.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :