Polemik Cukai, Pemerintah Beri Penegasan dalam Aturan BaruPolemik Cukai, Pemerintah Beri Penegasan dalam Aturan BaruSenin 26 Nov 2018 10:01Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah menegaskan bahwa penggabungan sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) tak akan dilakukan. Selain itu struktur dan layer tarif juga akan dipertahankan seperti tahun 2018.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Menuai PolemikRUU Konsultan Pajak Menuai PolemikRabu 12 Sep 2018 10:00Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak menuai polemik. Selain dinilai bukan bagian dari reformasi perpajakan, RUU tersebut dianggap terlalu monopolistik karena istilah konsultan pajak hanya akan merujuk kepada satu asosiasi.selengkapnya

 Wejangan Sri Mulyani soal Polemik Panama PapersWejangan Sri Mulyani soal Polemik Panama PapersSelasa 19 Apr 2016 11:17Administratordibaca 1030 kaliSemua Kategori

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank, Sri Mulyani mengatakan, dampak bocornya dokumen Panama Papers yang berisi puluhan juta pihak-pihak yang diyakini melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak, bisa menginspirasi sistem perpajakan agar ke depannya menjadi lebih kuat dan lebih adil.selengkapnya

 Polemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefPolemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefSenin 9 Des 2019 15:45Ridha Anantidibaca 273 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) pada 2020 dinilai tidak efektif menyelesaikan polemik rokok elektrik, kata peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti,selengkapnya

 Putusan MK soal pajak alat berat bikin polemikPutusan MK soal pajak alat berat bikin polemikRabu 15 Nov 2017 10:18Ajeng Widyadibaca 1186 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.15/PUU-XV/2017 tentang pajak kendaraan bermotor untuk alat berat masih menimbulkan polemik pada dunia usaha di Tanah Air. Putusan MK tertanggal 10 Oktober 2017 ini dianggap membuat ketidakpastian bagi dunia usaha.selengkapnya

 Polemik Hashtag Stop Bayar Pajak, Bagaimana Dampaknya?Polemik Hashtag Stop Bayar Pajak, Bagaimana Dampaknya?Kamis 1 Sep 2016 08:33Administratordibaca 517 kaliSemua Kategori

Beredarnya #stopbayarpajak beberapa waktu ini merupakan bentuk keresahan di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa resah karena adanya tekanan harus mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 POLEMIK PMK 229/2017: Persentase Importir yang Terkena Sanksi KecilPOLEMIK PMK 229/2017: Persentase Importir yang Terkena Sanksi KecilKamis 24 Mei 2018 14:15Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa persentase importir yang dikenai sanksi tarif normal sebesar 10% akibat telat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sangat minim.selengkapnya

 POLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaPOLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaRabu 16 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menanggapi polemik implementasi PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Ecommerce dengan menggelar pertemuan antara Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia).selengkapnya

 Polemik Tax Amnesty: Fitra Minta KPK Kawal Pembahasan RUU Pengampunan PajakPolemik Tax Amnesty: Fitra Minta KPK Kawal Pembahasan RUU Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1106 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pasalnya, mereka mencium indikasi ketidakberesan dalam pembahasan undang-undang tersebut. Mereka menganggap RUU tersebut akan mengampuni dosa para pengemplang pajak bahkan para pelaku tindak pidana korupsi.selengkapnya

 POLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhPOLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhJumat 25 Mei 2018 13:09Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengindikasikan memberikan relaksasi terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional.selengkapnya

 POLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasPOLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasSelasa 6 Feb 2018 09:11Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1392 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Posisi KPK dalam UU Pengampunan PajakPosisi KPK dalam UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 13:40Administratordibaca 1325 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, lembaganya belum menerima resmi draft Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak. "KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dalam posisi menyetujui dan menolak RUU. Fungsi KPK meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau upaya pemerintah dan DPR bertujuan kesejahteraan rakyat, KPK tidak bisa menolak dan harus kami dukung,"selengkapnya

 PNBP Minerba Dalam Jalur PositifPNBP Minerba Dalam Jalur PositifKamis 18 Apr 2019 10:13Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Laju penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tahun ini belum sekencang tahun lalu, namun masih berada dalam jalur positif untuk mencapai target.selengkapnya

 DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturDJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturJumat 30 Mar 2018 16:38Ridha Anantidibaca 1217 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kuangan (DJP) menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 278 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Tax Amnesty jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUPTax Amnesty jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUPSenin 3 Okt 2016 15:04Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang melakukan kajian untuk pembahasan revisi undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta RUU Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Begini Ketentuan Aturan SPV dalam Tax AmnestyBegini Ketentuan Aturan SPV dalam Tax AmnestySelasa 23 Ags 2016 09:50Administratordibaca 1942 kaliSemua Kategori

Selama ini, banyak Wajib Pajak Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya melalui Special Purpose Vehicle (SPV) di luar negeri. Dengan tax amnesty diharapkan Wajib Pajak mendeklarasi atau juga merepatriasi harta yang dimiliki melalui SPV di luar negeri tersebut serta memindahkan basis usahanya ke Indonesia.selengkapnya

 PPN Dalam Negeri Tembus Rp 170 Triliun hingga SeptemberPPN Dalam Negeri Tembus Rp 170 Triliun hingga SeptemberSabtu 8 Okt 2016 07:06Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri menunjukkan perbaikan. Hal ini didukung ekonomi Indonesia yang membaik.selengkapnya

 Berikut tiga poin dalam PP cukai plastikBerikut tiga poin dalam PP cukai plastikJumat 24 Ags 2018 11:07Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, beberapa kisi-kisi sudah dipaparkan terkait poin-poin dalam PP itu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :