Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB Perkotaan yang belum terbayar hingga 2018 akan berakhir 26 April 2019.selengkapnya

Singapura dan Australia telah sepakat untuk secara otomatis bertukar data keuangan wajib pajak dari dua negara dengan September 2018 dalam upaya untuk mencegah penggelapan pajak.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim antusiasme Wajib Pajak (WP) sangat besar terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty. Animonya bahkan melampaui kebijakan sunset policy pada 2008 silam.selengkapnya

Kota Surabaya kembali menjadi tempat penyelenggaraan agenda internasional. Mulai Rabu 30 November 2016 hingga 3 Desember 2016, puluhan perwakilan dari 33 negara akan berkumpul di Surabaya dalam agenda bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030.selengkapnya

Program 'sunset policy' Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Daerah Kota Malang berupa penghapusan denda dan administrasi yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan sehingga dijadikan percontohan nasional.selengkapnya

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengajari delegasi 32 negara cara mengelola pajak, dalam kegiatan Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 November 2016.selengkapnya

Pemerintah didesak melakukan reformasi dalam bidang penerimaan negara, khususnya pada sektor perpajakan seiring masih rendahnya rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menegaskan s‎elama ini Indonesia dikategorikan lower middle income countries yang memiliki tax ratio rendah.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya merasa malu karena rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang masih 10,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2017. Angka ini masih jauh dari standar Bank Dunia, yang mencapai 15 persen.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang masih 10,78% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2017 membuatnya malu.selengkapnya

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dijadwalkan akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C, Amerika Serikat pada 12 sampai 18 April 2016. Spring meetings sendiri merupakan pertemuan dewan gubernur negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang diselenggarakan padaselengkapnya

Perusahaan skala menengah dengan besaran pendapatan USD50 juta hingga USD1 miliar mengaku khawatir atas rencana OECD mengenai base erosion and profit shifting (BEPS). Kebijakan BEPS berupaya mencegah peralihan keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah (tax haven countries) melalui perencanaan-perencanaan pajak (tax planning) yangselengkapnya

Sebanyak 5.791 Wajib Pajak (WP) Kota Malang telah memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Selama tiga bulan bergulir, program Sunset Policy IV dapat mengumpulkan nilai realisasi sebesar Rp 4.414.163.950,-.selengkapnya

Sejumlah pakar perpajakan internasional akan berkumpul di Amsterdam, Belanda, pada 13 Mei 2016, untuk merumuskan format kebijakan perpajakan global guna merespons perkembangan sekaligus kompleksitas permasalahan perpajakan di berbagai negara. Pertemuan itu direncanakan akan menghasilkan rekomendasi rancangan kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan secara global—seperti yang disiapkan lembagaselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berencana menetapkan satu lokasi khusus di wilayah Indonesia sebagai area surga pajak. Lokasi ini akan menjadi basis perusahaan cangkang dari pengusaha Tanah Air yang marak berdiri di negara-negara suaka pajak (tax haven countries). Dia mengakui saat ini banyak pengusaha maupun perusahaan Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis di luar negeri,selengkapnya

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Kesenjangan yang kian melebar antara orang kaya dan miskin mendorong miliarder asal Hong Kong Li Ka-shing menyerukan penerapan pajak perusahaan yang lebih tinggi, guna mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Dia turut mendesak pemerintah memikirkan cara untuk mengatasi meningkatnya ketidakpuasan di kalangan generasi muda dengan menyediakan kesempatan kerja yang ebih banyak.selengkapnya

Para Wajib Pajak (WP) menurut pengamat perpajakan Darussalam saat ini masih bersikap menunggu atau wait and see terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dikeluarkan pemerintah. Sebagai akibatnya dana repatriasi yang masuk ke Tanah Air masih minim.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya