Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

Cita Rahayu (24), pedangdut yang memiliki nama panggung Cita Citata, mengaku belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pelaporan transaksi kartu kredit diberlakukan untuk seluruh kartu kredit berlimit di atas Rp100 juta. Usulan CITA berbeda dengan rencana Kementerian Keuangan yaitu pelaporan untuk tagihan minimal Rp1 miliar setahun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang bila mendengar masyarakat yang menyatakan telah membayar pajak. Hal ini menandakan semakin tinggi wajib pajak yang patuh pada kewajibannya kepada negara.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai, insentif fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia sebaiknya lewat penerapan cukai. Bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia, secara otomatis maka terikat kontrak dengan negara. Dalam hal ini adalah kontrak membayar pajakselengkapnya

Isu tentang pengelolaan fiskal terutama pajak menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya. Setidaknya dalam Nawacita cita-cita pemerintahan Jokowi - JK di bidang perpajakan mencakup target rasio pajak sebanyak 16%, merancang ulang lembaga pemungut pajak, insentif, penanganan kasus korupsi pajak maupun bea dan cukai, serta evaluasi kinerja kenaikan penerimaanselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sebanyak 16.295 putra putri Indonesia telah menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Program beasiswa LPDP dibiayai dari penerimaan pajak seluruh masyarakat Indonesia.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyetujui aturan pengenaan cukai untuk plastik secepatnya.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, beberapa jenis barang impor yang bakal dikenakan kenaikan pajak penghasilan (PPh). Tercatat sebanyak 210 item diputuskan tarif PPh naik dari 7,5% menjadi 10%, di mana komoditas ini termasuk mobil CBU dan motor besar.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk memaparkan sekaligus sosialiasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memaparkan hanya 110 pengacara yang mengikuti program amnesti pajak hingga periode akhir Oktober 2016 dari 1.976 pengacara yang terdaftar memiliki NPWP.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hanya 110 pengacara yang mengikuti program amnesti pajak hingga periode akhir Oktober 2016 dari 1.976 pengacara yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memaparkan rencana mereformasi birokrasi, termasuk sistem perpajakan, DPR langsung mencibir.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 24% dari 10.432 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena tak memiliki NPWP, pajak yang diterima oleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.selengkapnya

Akuntan publik di Bali menyatakan program amnesti pajak mendapat tanggapan positif dari sejumlah wajib pajak yang memanfaatkan jasa mereka. ‎Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali Kadek Semadi memaparkan dari total sekitar 5.000 klien yang ditanganinya, 75% memutuskan ikut program pengampunan tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya