Proses pertukaran data elektronik antara Indonesia dengan Korea telah memasuki babak final. Setelah dilakukannya technical meeting pada Febuari lalu, Selasa (2/4) lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bersama dengan Indonesian Single Window meresmikan penandatanganan MoU Electronic-Certificate of Origin (E-COO) dengan pihak Korean Customs Services (KCselengkapnya

Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) dan China Customs sepakat untuk melakukan pertukaran data elektronik surat keterangan asal (SKA) atau certificate of origin.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan, telah meneken dua kerja sama bareng Korea Selatan, satu diantaranya yakni pertukaran data elektronik SKA/Electronic Certificate Of Origin (E-COO) mulai 1 Februari 2020. Kemudian, Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AEO MRA) dari sisi aktivitas perdagangan kedua negara untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.selengkapnya

Indonesia sedang bersiap menerima guyuran dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diprediksi mencapai Rp 2.000 triliun. Pemerintah telah menunjuk tujuh bank persepsi yang akan menerima setoran dana tersebut, termasuk mempersiapkan instrumen investasinya.selengkapnya

Pemerintah membebaskan tarif jasa penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang berlaku di Kementerian Perdagangan (Kemendag).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan relaksasi pajak impor sebanyak Rp 159,5 miliar terhitung sejak 13 Maret 2020 sampai 11 April 2020. Relaksasi tersebut dalam rangka mempermudah masuknya barang-barang alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemik virus corona atau Covid-19.selengkapnya

Pemerintah mengenakan bea masuk safeguard atas impor produk aluminium foil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil yang telah diundangkan 24 Oktober 2019 lalu.selengkapnya

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menghadiri pertemuan The 133rd/134th Sessions of Customs Co-operation Council dari 27 hingga 29 Juni 2019 di kantor pusat World Customs Organization (WCO) di Brussel. Council merupakan badan pembuat keputusan tertinggi di WCO, yang setiap sidangnya dihadiri pimpinan tertinggi Bea Cukai negara-negara anggota WCO.selengkapnya

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menghadiri pertemuan The 133rd/134th Sessions of Customs Co-operation Council. Pertemuan diadakan dari tanggal 27 - 29 Juni 2019 di kantor pusat World Customs Organization (WCO) di Brussels.selengkapnya

Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan sejumlah negara. Salah satu keuntungan dari perjanjian perdagangan tersebut adalah pemberlakuan tarif preferensi yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menekan biaya produksi.selengkapnya

Badan Karantina Pertanian (Barantan) bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai menjalin kerja sama penyederhanaan layanan pengurusan ekspor komoditas dengan tujuan mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dan asing.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru yang menyederhanakan proses administrasi wajib pajak dalam negeri (WPDN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018.selengkapnya

Sebagian peserta tax amnesty merasa bingung. Bagaimana tidak, usai tax amnesty harta wajib pajak (WP) di luar terungkap sehingga mereka khawatir akan membayar pajak berganda yakni dalam dan luar negeri.selengkapnya

Dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah mulai mengalir masuk ke Tanah Air. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sebanyak Rp 100 triliun dana repatriasi tersebut bakal masuk pada akhir tahun ini.selengkapnya

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan terus mengantisipasi arus modal asing yang masuk (capital inflow) ke Indonesia, baik yang masuk melalui portofolio maupun investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Khususnya, inflow dari dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Periode pertama program pengampunan pajak alias amnesti pajakyang berlangsung sepanjang Juli hingga September 2016 telah berakhir. Memasuki periode kedua, sejumlah bank yang menjadi penampung dana amnesti pajak optimistis program tersebut masih mengundang antusias masyarakat.selengkapnya

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat, dana amnesti pajak yang masuk mencapai Rp 879 miliar sampai 9 September 2016. Nilai tersebut masih di bawah target dana amnesti pajak BRI sebesar Rp 50-100 triliun.selengkapnya

Bank-bank BUMN masih fokus pada kebijakan amnesti pajak untuk memperkuat pendanaan pada akhir tahun ini sambil mencari sumber lainnya guna mengantisipasi permintaan kredit lebih tinggi tahun depan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, belum ada rencana penarikan pinjaman bilateral oleh bank-bank BUMN hingga kuartal IV tahun ini.selengkapnya

Wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang cukup potensial untuk menyerap dana tax amnesty, karena pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) berkembang cukup pesat di daerah ini.selengkapnya

PT Bank Tabungan Negara (Persero) telah mendapatkan izin sebagai Gateway atau bank persepsi dalam program amnesti pajak yang tengah digulirkan pemerintah. Melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pemerintah telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasiselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya