Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

Pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT refund) untuk wisatawan mancanegara (wisman) atau turis dinilai menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan pemasukan devisa melalu belanja turis. Sebelumnya, pengembalian PPN bagi turis yang berbelanja di Indonesia bisa dilakukan jika turis memiliki nilai PPN minimal Rp 500 ribu dalam satu Faktur Pajak Khusus (FPK) yang dikeluaselengkapnya

Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.selengkapnya

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari tselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, pemerintah memang sulit untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini, sehingga untuk menutupi hal tersebut perlu langkah-langkah pengurangan belanja yang dianggap kurang perlu. "Kita tahu, penerimaan pajak kita tidak sebaik apa yang diharapkan. Karena itu, dengan penerimaan yang tidak mencukupi, otomatis pengeluaranselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan perlakuan khusus kepada seluruh wajib pajak (WP) yang berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).selengkapnya

Selain menyajikan asumsi dan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah juga mencantumkan estimasi belanja pajak atau tax expenditure pada tahun 2019.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga terancam dipotong lebih signifikan sebesar Rp 250 triliun apabila pengampunan pajak (tax amnesty) gagal terealisasi tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghematan anggaran Rp 50,6 triliun di RAPBN-P 2016.selengkapnya

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Juli 2018 tercatat Rp 994,4 triliun atau 52,5% dari target anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.selengkapnya

Pemerintah meyakini kinerja wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) non karyawan bakal naik dibandingkan dengan tahun lalu. Apalagi, rasio kepatuhan WP non karyawan pada tahun ini tercatat mencapai 40,5% jika dibandingkan dengan Maret 2017.selengkapnya

Langkah pemerintah memangkas belanja untuk penghematan anggaran akan menyasar banyak pos. Belanja semua Kementerian dan Lembaga (K/L) bakal terkena pemangkasan. Namun, pemerintah berjanji tidak akan memotong belanja proyek prioritas dan anggaran bantuan sosial.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Hal ini lantaran target penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.selengkapnya

Pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah di kuartal kedua tahun ini melambat dibandingkan kuartal pertama 2017. Padahal, belanja modal merupakan salah satu penyumbang pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendorong perbaikan kinerja keuangan negara hingga Mei 2018. Dua sektor itu membuat penerimaan negara tumbuh lebih tinggi.selengkapnya

Pemerintah mengakui penerimaan perpajakan masih akan mengalami tekanan sangat berat dan belanja bakal dipangkas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, penerimaan negara dari sisi pajak akan kurang sekitar Rp 219 triliun. ''Penerimaan negara tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya,'' kata Sri seusai sidang kabinet paripurna membahas nota keuanganselengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8selengkapnya

Pemerintah sudah menentukan strategi untuk mengejar target penerimaan negara tahun depan. Strategi itu antara lain melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mencapai target peningkatan penerimaan perpajakan 2017 sebesar 13-15 persen dari realisasi tahun ini.selengkapnya

Defisit anggaran dalam kas keuangan negara masih menjadi perhatian khusus pada tahun ini, seiring dengan realisasi tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang diperkirakan jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Pemerintah berkomitmen meningkatkan terus belanja modal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di sisa waktu hingga akhir tahun nanti. Padahal, penerimaan negara terancam seret dan defisit kian melebar karena ketiakpastian penambahan pendapatan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya