Sri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak DigitalSri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak DigitalSenin 19 Okt 2020 15:56Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia bersama G20 berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama bidang perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Diterangkan juga bahwa, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perkembangan pembahasan perpajakan terkait ekonomi digital.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Simplikasi tarif cukai rokok dapat mendorong terciptanya persaingan setaraSimplikasi tarif cukai rokok dapat mendorong terciptanya persaingan setaraRabu 22 Jul 2020 14:50Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menetapkan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi Reformasi Fiskal untuk pemungutan tahun 2021 lewat PM Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 pada 29 Juni 2020.selengkapnya

 Peringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanPeringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanSelasa 16 Jul 2019 14:04Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Susun Cetak Biru Industri Hasil TembakauPemerintah Susun Cetak Biru Industri Hasil TembakauJumat 22 Nov 2019 15:54Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berharap pemerintah segera membuat cetak biru atau blueprint kebijakan terkait industri hasil tembakau atau IHT.selengkapnya

 Sri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSelasa 21 Jul 2020 13:35Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Tantangan Negara Dunia Pajaki Perusahaan DigitalSri Mulyani Ungkap Tantangan Negara Dunia Pajaki Perusahaan DigitalSelasa 21 Jul 2020 14:10Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak negara berharap adanya basis pajak dari perusahaan digital. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait prinsip-prinsip mengenai pemajakan digital tersebut.selengkapnya

 Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?Rabu 14 Okt 2020 14:06Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Respons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruRespons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruSelasa 16 Jul 2019 14:37Ridha Anantidibaca 249 kaliSemua Kategori

Isu penarikan pajak terhadap perusahaan digital, termasuk perusahaan asing, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Namun, memajaki pelaku ekonomi digital bukan perkara mudah. Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi perpajakan baru untuk bisa mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.selengkapnya

 Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pengamat: Potensi pajak digital di Indonesia masih bisa digaliPengamat: Potensi pajak digital di Indonesia masih bisa digaliRabu 14 Okt 2020 15:13Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan potensi pajak digital di Indonesia relatif besar dibandingkan negara tetangga, terutama jika mengingat Indonesia sebagai negara pasar.selengkapnya

 Kemenkeu Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif Cukai RokokKemenkeu Buka-bukaan soal Kenaikan Tarif Cukai RokokSenin 24 Ags 2020 14:58Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pemerintah merencanakan melakukan penyesuaian tarif cukai pada 2021 sebesar Rp178,47 triliun. Merujuk buku Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2021, target penerimaan cukai tahun 2021 meningkat 3,6% dibandingkan outlook tahun anggaran 2020.selengkapnya

 Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Jumat 6 Des 2019 14:16Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian akan terciptanya konsensus pemajakan ekonomi digital terus memicu aksi-aksi unilateral di sejumlah negara.selengkapnya

 Inklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanInklusi Kesadaran Pajak Bagian dari Reformasi PerpajakanRabu 29 Nov 2017 11:35Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S. mengatakan, universitas sebagai salah satu pilar berperan penting untuk membangun negeri. Menurutnya, perguruan tinggi harus bisa berpikir panjang agar sinergi antara konsultan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Konsensus pajak digital gagal mencapai mufakatKonsensus pajak digital gagal mencapai mufakatSenin 19 Okt 2020 13:09Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan kabar tak sedap. Pasalnnya, konsensus pajak digital yang digadang sejak tahun 2019 lalu gagal mencapai mufakat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital MandekSri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital MandekSelasa 21 Jul 2020 10:02Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.selengkapnya

 PAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalPAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalSelasa 20 Okt 2020 10:10Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah rupanya lebih memilih menunggu tercapainya konsensus global dibandingkan dengan menerapkan langkah unilateral untuk memajaki ekonomi digital.selengkapnya

 Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :