Banyak Tantangan dan Masalah di Bidang PerpajakanBanyak Tantangan dan Masalah di Bidang PerpajakanRabu 9 Mei 2018 13:12Ridha Anantidibaca 3502 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat banyak tantangan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam bidang perpajakan.selengkapnya

 Indonesia-AS Pererat Kemitraan Bidang FiskalIndonesia-AS Pererat Kemitraan Bidang FiskalSabtu 8 Okt 2016 08:01Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Amerika Serikat (AS) dan Kemenkeu Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang fiskal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif serta mempererat kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik.selengkapnya

 Ada 300.000 Bidang Tanah dan Bangunan jadi Objek PBB Kota MalangAda 300.000 Bidang Tanah dan Bangunan jadi Objek PBB Kota MalangKamis 8 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Ada 300.000 bidang tanah danb bangunan (PBB) yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan di Kota Malang.selengkapnya

 Investasi Baru di 18 Bidang Industri ini Dapat Fasilitas Tax HolidayInvestasi Baru di 18 Bidang Industri ini Dapat Fasilitas Tax HolidayJumat 30 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Aturan baru terkait perluasan cakupan industri penerima pembebasan pajak penghasilan badan 100 persen atau tax holiday telah resmi di teken pemerintah. Aturan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang merevisi PMK 35/ 2018.selengkapnya

 Aturan Tax Holiday Terbit, 18 Bidang Usaha `Libur` Bayar PajakAturan Tax Holiday Terbit, 18 Bidang Usaha `Libur` Bayar PajakJumat 30 Nov 2018 09:48Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Insentif pajak ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani Seleksi 12 Calon Staf Ahli Menkeu Bidang Hukum PajakSri Mulyani Seleksi 12 Calon Staf Ahli Menkeu Bidang Hukum PajakAhad 14 Ags 2016 08:01Administratordibaca 1210 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan seleksi terhadap 12 orang yang akan berebut kursi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.selengkapnya

 Bidang Usaha yang Tutup Selama Ramadan Bebas Pajak DaerahBidang Usaha yang Tutup Selama Ramadan Bebas Pajak DaerahKamis 24 Mei 2018 10:18Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) diminta untuk melaporkan kegiatan usahanya yang tutup selama Ramadan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) agar pajak daerahnya tidak dihitung selama satu bulan.selengkapnya

 Kakanwil Bea Cukai Riau: PDPLB Dorong Pertumbuhan Industri, Khususnya di Bidang EksporKakanwil Bea Cukai Riau: PDPLB Dorong Pertumbuhan Industri, Khususnya di Bidang EksporJumat 12 Apr 2019 14:18Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Pengusaha Dalam Pusat Logistik Berikat (PDPLB) merupakan salah satu fasilitas kepada kalangan industri yang mendambakan kebutuhan logistik yang cepat dan fleksibel, dengan perlakuan perpajakan lebih longgar (penundaan pembayaran perpajakan). Melalui PDPLB, Bea Cukai, sebagai sebagai institusi pemerintah yang mengemban fungsi trade fasilitator dan fungsi fasilitation, memberikan fasilitas yang teselengkapnya

 Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifPemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 20 Ags 2019 13:56Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Masyarakat yang telah memiliki atau akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang baru melalui mekanisme pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang.selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Lahirkan Kesenjangan SosialPengamat: Tax Amnesty Lahirkan Kesenjangan SosialRabu 1 Jun 2016 15:54Administratordibaca 1835 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengatakan, RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang digodok DPR berpotensi memicu kesenjangan sosial makin tinggi. Alasan Anthony, aturan pengampunan pajak ini hanya memanjakan kelompok tajir fulus alias kaya saja. Padahal, mereka adalah pengemplang pajak yang justru merugikan negara. "Jelas sekali, tax amnesty ini hanya dinikmati orang kaya dan super kayaselengkapnya

 Sri Mulyani Dikomplain Wajib Pajak di Media SosialSri Mulyani Dikomplain Wajib Pajak di Media SosialRabu 6 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu menteri yang aktif di sosial media, khususnya Facebook dan Instagram. Dia kerap mengabadikan kegiatan-kegiatannya sebagai pejabat negara di sosial media pribadinya tersebut.selengkapnya

 Tegakkan Aturan di Bidang Cukai, Bea Cukai Bogor Sidak Vape StoreTegakkan Aturan di Bidang Cukai, Bea Cukai Bogor Sidak Vape StoreSelasa 27 Nov 2018 14:15Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, khususnya di sektor cukai, Bea Cukai Bogor bersama Polres Kabupaten Bogor gencar melakukan operasi pasar terhadap Tempat Penjualan Eceran Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya atau lebih dikenal dengan istilah vape.selengkapnya

 Kejar setoran pajak, Menkeu angkat dua staf ahli bidang pajakKejar setoran pajak, Menkeu angkat dua staf ahli bidang pajakSelasa 4 Feb 2020 08:47Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Demi mengejar penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengangkat dua orang menjadi staf ahli yang difokuskan untuk mengejar penerimaan pajak yakni Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.selengkapnya

 Belanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan AnggaranBelanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan AnggaranAhad 14 Ags 2016 07:11Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah memangkas belanja untuk penghematan anggaran akan menyasar banyak pos. Belanja semua Kementerian dan Lembaga (K/L) bakal terkena pemangkasan. Namun, pemerintah berjanji tidak akan memotong belanja proyek prioritas dan anggaran bantuan sosial.selengkapnya

 Kemplang Pajak, DJP Giring Selebriti Media Sosial ke Tax AmnestyKemplang Pajak, DJP Giring Selebriti Media Sosial ke Tax AmnestyJumat 14 Okt 2016 10:01Admindibaca 719 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa ‎selebriti yang terkenal lewat media sosial (medsos) seperti selebgram ataupun youtuber, kerap melalaikan kewajibannya membayar pajak. Bahkan, mereka juga dianggap tidak melaporkan harta kekayaan serta penghasilan yang mereka dapatkan secara baik dan benar.selengkapnya

 Reaksi Sri Mulyani Ketika Dia Tampil Jadi Meme di Media SosialReaksi Sri Mulyani Ketika Dia Tampil Jadi Meme di Media SosialSabtu 24 Sep 2016 20:02Administratordibaca 1626 kaliSemua Kategori

Netizen di media sosial belakang aktif membuat meme tentang sosok atau peristiwa tertentu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Demi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholDemi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholKamis 19 Mar 2020 10:33Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik, Bea Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku/bahan penolong.selengkapnya

 Jokowi Tantang Netizen yang Hobi `Nyinyir` di Media SosialJokowi Tantang Netizen yang Hobi `Nyinyir` di Media SosialSenin 4 Jul 2016 13:27Administratordibaca 859 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah pengguna media sosial (medsos), yang selalu tidak percaya bahwa pemerintah sedang menggalakkan pembangunan. Jokowi mengaku, banyak pengguna medsos yang mencibirnya terkait pembangunan yang digembar-gemborkan hanya janji-janji saja.selengkapnya

 Selebgram, Buzzer di Media Sosial dan Bisnis Online Akan DipajakiSelebgram, Buzzer di Media Sosial dan Bisnis Online Akan DipajakiKamis 13 Okt 2016 14:20Admindibaca 993 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar penerimaan pajak dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di jaringan Internet. Hal ini bagian dari upaya menggenjot penerimaan pajak tahun ini, yang realisasinya masih rendah.selengkapnya

 Kemkeu ajak influencer media sosial sadar bayar pajakKemkeu ajak influencer media sosial sadar bayar pajakRabu 27 Mar 2019 14:04Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Belakangan ini berbagai influencer di media sosial mulai dari instagram, youtube, dan platform media sosial lainnya mulai bermunculan. Bahkan, diperkirakan pendapatan yang didapatkan dari profesi tersebut terbilang besar. Karenanya, Kementerian Keuangan berupaya mengajak para influencer untuk membayar pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :